Urgensi Pengaturan Batasan Kewenangan Lembaga Independen Dalam Penetapan Kondisi Insolven Lembaga Pengelola Investasi

Fauzi, Naufal and Dr. Reka Dewantara,, S.H., M.H and Dr. Amelia Sri Kusuma Dewi,, S.H., M.Kn. (2023) Urgensi Pengaturan Batasan Kewenangan Lembaga Independen Dalam Penetapan Kondisi Insolven Lembaga Pengelola Investasi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) memiliki kewenangan yang dengannya memungkinkan lembaga tersebut dipailitkan. Walau demikian, LPI memiliki mekanisme khusus yang harus terpenuhi sebelum pada akhirnya permohonan kepailitan dapat diajukan. Sebagaimana bunyi Pasal 72 PP 74/2020 terkait mekanisme tes insolvensi sebagai syarat untuk menetapkan kondisi insolvensi LPI. Tes insolvensi dilaksanakan oleh suatu lembaga independen yang dibentuk oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1)Bagaimana urgensi pengaturan batasan kewenangan lembaga independen yang ditunjuk oleh menteri keuangan dalam rangka penetapan kondisi insolven bagi lembaga pengelola investasi?; (2)Bagaimana formulasi pengaturan batasan kewenangan lembaga independen dalam penentuan kondisi insolven bagi lembaga pengelola investasi yang berkepastian hukum? Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Analitis (analytical approach), serta pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran sistematis, Penelitian hukum yuridis normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran serta menganalisis mengenai peraturan serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi isu pembahasan dalam skripsi ini. Dari hasil penelitian di atas, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan diatas bahwa urgensi pengaturan batasan kewenangan lembaga independen terbagi atas beberapa aspek. Urgensi filosofis menyangkut pemenuhan hak LPI terhadap aspek kepastian hukum mengenai kedudukan lembaga independen dan kewenangannya dalam melaksanakan tes insolvensi. Urgensi sosiologis berhubungan dengan aspek kelangsungan usaha LPI sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui peningkatan investasi. Urgensi yuridis berkaitan pada diperlukannya suatu mekanisme khusus sebagai unsur tambahan dalam penetapan pailit diluar dari ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU untuk menjaga stabilitas ekonomi negara serta efektifitas terhadap operasional BUMN yang asetnya diserahkan kepada LPI. Selanjutnya urgensi ekonomis berhubungan dengan nilai LPI sebagai SWF Indonesia dalam mengatasi kesenjangan investasi yang terjadi serta potensi dalam mendorong daya tarik investor akibat dari tidak mudahnya LPI untuk dipailitkan. Selain itu, Pengaturan batasan kewenangan lembaga independen diformulasikan dengan mengakomodir ketentuan atas kedudukan, struktur, kualifikasi profesional yang dibutuhkan, mekanisme penunjukan oleh Menteri keuangan serta batasan kewenangan lembaga independen.

English Abstract

Indonesia Investment Authority (INA) has the authority to allow the institution to be insolvent. However, the INA has a specific mechanism that must be fulfilled before a bankruptcy petition can be filed. As stated in Article 72 of Government Regulation Number 74 of 2020 regarding the insolvency test mechanism as a condition for determining the insolvency condition of the INA. The insolvency test is carried out by an independent institution established by the Minister of Finance. Based on this, this thesis raises the formulation of the problem: (1) How is the urgency of regulating the limits of authority of independent institutions appointed by the minister of finance in the context of determining insolvent conditions for Indonesia Investment Authority?; (2) How is the formulation of regulating the limits of authority of independent institutions in determining insolvency conditions for Indonesia Investment Authority with legal certainty? The research in this thesis uses a normative juridical research method with a statutory approach, analytical approach, and comparative approach. Legal materials in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using a systematic interpretation method, normative juridical legal research is carried out by examining library materials or secondary data as a basis for research by searching and analyzing regulations and literature related to the problems that are the issue of discussion in this thesis. From the results of the above research, researchers obtained answers to the above problems that the urgency of regulating the limits of authority of independent institutions is divided into several aspects. Philosophical urgency concerns the fulfillment of The INA rights to aspects of legal certainty regarding the position of independent institutions and their authority in carrying out insolvency tests. Sociological urgency relates to aspects of The INA’s business continuity to improve the welfare of the Indonesian people through increased investment. Juridical urgency relates to the need for a special mechanism as an additional element in the determination of bankruptcy outside of the provisions of the Bankruptcy and PKPU Law to maintain the country's economic stability and effectiveness in the operations of BUMN whose assets are handed over to the The INA. Furthermore, economic urgency relates to the value of The INA as Indonesia's SWF in overcoming the investment gap that occurs and the potential to encourage investor attractiveness due to the lack of ease of The INA to be bankrupted. In addition, the regulation of the limits of authority of independent institutions is formulated by accommodating the provisions on the position, structure, profesional qualifications required, the mechanism for appointment by the Minister of Finance, and the limits of authority of independent institutions.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username ihwan
Date Deposited:	26 Jan 2024 09:40
Last Modified:	26 Jan 2024 09:40
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/214442

Text (MASIH DALAM MASA EMBARGO) NAUFAL FAUZI.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item