Tinjauan Yuridis Terhadap Pengadaan Untuk Pembangunan Bendungan Strategis Nasional Dalam Kawasan Hutan

Widodo, Nabilla Chintani Anandittu and Dr. Herlindah,, S.H., M.Kn. and Daru Adianto,, S.H., M.T. (2023) Tinjauan Yuridis Terhadap Pengadaan Untuk Pembangunan Bendungan Strategis Nasional Dalam Kawasan Hutan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada Skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan strategis nasional yang objek pengadaan tanahnya termasuk dalam Kawasan Hutan. Pemilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh lahirnya Undang – Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 yang isi muatan merevisi beberapa pasal di dalam Undang – Undang Pengadaan Tanah. Dikaitkan dengan pembangunan untuk kepentingan umum, salah satu diantaranya adalah bendungan sebagai pembangunan yang berstrategis nasional. Dalam pembangunan diluar kegiatan Kawasan hutan dapat dilakukan di hutan produksi dan hutan lindung. Dengan mekanisme penggunaan Kawasan hutan yaitu pelepasan Kawasan hutan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 94 ayat (3) butir a PP 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: Apakah perumusan dalam pasal 94 ayat (3) butir a PP 23 tahun 2021 telah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan kehutanan? Kemudian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undangan (statue approach) yakni menelaah hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain. Bahan hukum yang diperoleh penulis dengan menggunakan UU 2/2012, UU 41/1999, UU 11/2020, Peraturan – peraturan pelaksananya serta studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Yang mana penulis meneliti mengenai Undang – undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum pasca lahirnya Undang – Undang Cipta Kerja serta Undang – Undang Kehutanan dan turunannya mengenai pembangunan diluar kegiatan kehutanan kaitannya dengan tujuan Kehutanan itu sendiri. Dari hasil penelitian dengan metode tersebut, penulis memperoleh sebuah kesimpulan dimana dalam pelaksanaan pengadaaan tanah untuk pembangunan bendungan yang merupakan salah satu bagian dari kepentingan umum diselenggarakan dikawasan hutan, terdapat ketidak lengkapan pasal yang mengatur mengenai pelaksanaan lebih lanjut pada mekanisme pelepasan penggunaannya. Dimana pasal 94 ayat (3) butir a tidak mempertimbangkan cakupan luas yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Kehutanan pada Pasal 3 UU 41/1999. Bahwa seharusnya dapat dipertimbangkan dan sejalan dengan tujuan dan sebagai upaya percepatan pada penyelesaian status Kawasan hutan. Dengan melakukan reformulasi pada peraturan terkait oleh intansi yang berwenang.

English Abstract

Job Creation Law revised several regulations regarding land procurement and forestry, in which the object of land procurement for a dam should be included as part of the development outside forest areas with the mechanism of the release of forest areas as governed in Article 94 Paragraph (3) of Government Regulation Number 23 of 2021 concerning Forest Management. This research aims to investigate whether the formulation of Article 94 Paragraph (3) of Government Regulation Number 23 of 2021 is relevant to the objectives of forest management. This issue aims to find out the relevance of Article 94 Paragraph (3) letter (a) of Government Regulation of 2021 regarding forestry objectives. This research employed a normative-juridical method, and the research data were taken from library research and analyzed using grammatical and systematic interpretations to find out more about land procurement for the development of a national strategic dam with the mechanism of releasing forest areas linked to forestry objectives. This research concludes that the land procurement concerned is part of the development intended for public interest to allow for the management of forest areas. However, there has been an incompleteness in Article 94 paragraph (3) letter (a) governing the mechanism of the release of the land performed by users; this article only considers the smaller scope of the objectives of forestry management in Article 3 of Law 41/1999. The government, in this case, should take into account the forestry objectives as a measure taken to accelerate the settlement of the status of forest areas by reformulation of the law concerned, including its successor regulation.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username ihwan
Date Deposited:	26 Jan 2024 03:32
Last Modified:	26 Jan 2024 03:32
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/214278

Text (MASIH DALAM MASA EMBARGO) Nabilla Chintani.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item