EKSEKUSI PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA PERSEROAN TERBATAS SINARMAS MULTIFINANCE CABANG KISARAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

Yuda, Adriansyah and Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn. and Prawatya Ido Nurhayati,, S.H., M.Kn (2021) EKSEKUSI PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA PERSEROAN TERBATAS SINARMAS MULTIFINANCE CABANG KISARAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam skripsi ini penulis mengangkat permasalahan EKSEKUSI PENARIKAN OBJEK BARANG JAMINAN FIDUSIA PADA PERSEROAN TERBATAS SINARMAS MULTIFINANCE CABANG KISARAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata fides yang berarti kepercayaan. “Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada di dalam kekuasaanya.” Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia dapat diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Perkembangan itu misalnya menyangkut kedudukan para pihak. Pada zaman romawi dulu, kedudukan penerima fidusia adalah sebagai pemilik atas barang yang akan difidusiakan, akan tetapi sekarang sudah diterima bahwa penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja. Penerapan UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Objek Barang.” “Konsep fidusia sebagai jaminan juga secara jelas tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 yang menyebutkan sebagai berikut:” Lembaga fidusia sebagaimana diberlakukan saat ini berbeda dengan lembaga fidusia sebagaimana yang berlaku pada jaman Romawi yang belum mengenal hukum jaminan. Dengan menentukan bahwa objek fidusia sebagai agunan atau jaminan pelunasan hutang debitur, maka tidak ada peralihan kepemilikan atas benda yang dijaminkan secara riil atau nyata dari debitur kepada kreditur. Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam konsep jaminan fidusia tersebut bertujuan untuk menimbulkan hak jaminan bagi kreditur. Penyerahan hak milik tersebut bukanlah penyerahan hak milik yang sebenarnya. Kreditur tidak dibenarkan untuk mempertahankan kepemilikan atas benda yang dialihkan sebagaimana yang terjadi pada zaman Romawi. Fidusia sebagai konsep jaminan melarang kreditur untuk memiliki benda yang dijadikan objek jaminan dalam hal debitur wanprestasi. Kreditur hanya berhak melakukan eksekusi atas objek jaminan dan mendapatkan pelunasan hutang atas hasil penjualan benda yang menjadi objek jaminan. Akibat hukum dari adanya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini mengakibatkan perubahan pelaksanaan dalam hal eksekusi jaminan fidusia. Perubahan tersebut menimbulkan ketidak efisiensi dan efektif dalam memberi perlindungan bagi pihak kreditur untuk menagih hutang kreditur. Disisi lain, seharusnya terdapat upaya alternatif untuk melakukan eksekusi jaminan atau terdapat ketentuan anjutan. Hal tersebut diperlukan untuk mendapatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia untuk melindungi kedua belah pihak. Mengingat bahwa pada sejatinya jaminan fidusia itu diperuntukan untuk melindungi kepentingan kreditur apabila lalai dalam hal pembayaran. Sehingga sudah sepatutnya bahwa putusan pengadilan dalam hal penentuan eksekusi jaminan fidusia ini harusnya hanya bersifat alternatif saja ataupun bersifat tidak wajib demi efisiensi dan efektifitas eksekusi jaminan fidusia. Seharusnya penarikan objek jaminan fidusia juga dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan (leasing) selama terdapat kesepakatan klausul wanprestasi (cidera janji) dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka parate eksekusi dapat dilakukan. Putusan Mahkamah Konstitusi bertujuan memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan antara pihak leasing dengan debitur serta mencegah tindakan sewenang- wenang dalam pelaksanaan eksekusi oleh pihak kreditur.

English Abstract

In this thesis the author raises the issue of EXECUTION OF WITHDRAWAL OF OBJECT OF FIDUCIARY GUARANTEE AT LIMITED COMPANY SINARMAS MULTIFINANCE BRANCH KISARAN POST DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 18/PUU-XVII/2019 according to the origin of the word comes from the word fides which means trust.” “In accordance with the meaning of this word, the relationship (legal) between the debtor (fiduciary giver) and creditor (fiduciary recipient) is a legal relationship based on trust.The fiduciary giver believes that the fiduciary recipient wants to return the property rights to the goods that have been handed over, after the debt has been paid off.” “On the other hand, the fiduciary recipient believes that the fiduciary giver will not abuse the collateral that is under his control. According to Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, fiduciary can be interpreted as the transfer of ownership rights to an object on the basis of trust, provided that the object whose ownership is transferred remains in the control of the owner of the object. Fiduciary has undergone significant development. This development, for example, concerns the position of the parties. In Roman times, the position of the fiduciary recipient was as the owner of the goods to be fiduciary, but now it is accepted that the fiduciary recipient is only the holder of the guarantee. Application of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees on Goods Objects. The concept of fiduciary as a guarantee is also clearly stated in Article 1 number 2 of Law No 42 of 1999 which states as follows: Fiduciary institutions as enforced today are different from fiduciary institutions as applied in Roman times which did not yet know the guarantee law. By determining that the fiduciary object is the collateral or guarantee for the settlement of the debtor's debt, then there is no transfer of ownership of the object that is pledged in real or real terms from the debtor to the creditor. The transfer of ownership rights in trust in the concept of fiduciary guarantees aims to create collateral rights for creditors. The transfer of property rights is not the actual transfer of property rights. Creditors are not justified in retaining ownership of the transferred object as was the case in Roman times. Fiduciary as a guarantee concept prohibits creditors from owning objects that are used as collateral objects in the event that the debtor defaults. The creditor is only entitled to execute the object of the guarantee and to get the payment of the debt on the sale of the object that is the object of the guarantee. The legal consequences of the Constitutional Court Decision Number 18/PUUXVII/2019 resulted in changes in implementation in terms of the execution of fiduciary guarantees. These changes cause inefficiency and are effective in providing protection for creditors to collect creditors' debts. On the other hand, there should be alternative efforts to execute the guarantee or there should be further provisions. This is necessary to obtain efficiency and effectiveness in the execution of fiduciary guarantees to protect both parties. Bearing in mind that in fact the fiduciary guarantee is intended to protect the interests of creditors if they are negligent in terms of payment. So it is appropriate that the court's decision in terms of determining the execution of this fiduciary guarantee should only be alternative or not mandatory for the efficiency and effectiveness of the execution of fiduciary guarantees. The withdrawal of the fiduciary guarantee object should also be carried out by the financing company (leasing) as long as there is an agreement on the default clause (breach of promise) and the debtor voluntarily submits the object of the fiduciary guarantee, then parate execution can be carried out. The decision of the Constitutional Court aims to provide legal certainty and a sense of justice between the leasing party and the debtor and to prevent arbitrary actions in the execution of the creditor's execution.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username verry
Date Deposited:	25 Jan 2024 04:16
Last Modified:	25 Jan 2024 04:16
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/214006

Text (Dalam Masa Embargo) Yuda Adriansyah.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item