Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur).

Amiruddin, Muhammad Rafi and Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. and Bahrul Ulum Annafi, S.H., M.H (2021) Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai, Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut terdapat pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Didalam Pasal 68 ayat (1) dijelaskan bahwa produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas barang dan/atau jasa. Lebih lanjut dalam Pasal 68 ayat (2) dijelaskan Barang yang wajib bersertifikat halal salah satunya adalah makanan. Selain itu, pasal 2 ayat (2) juga menjelaskan jika produk yang berasal dari bahan yang diharamkan, maka mendapat pengecualian atas kewajiban sertifikat halal namun mencantumkan label non halal. Hingga tahun 2020, masih ditemukan beberapa pelaku usaha makanan yang belum mengurus sertifikasi halal. Padahal, ini merupakan hal yang penting agara masyarakat yang mengkonsumsi makanan tidak merasa khawatir atas kehalalan nya. Berangkat dari permasalahan tersebut, pada akhirnya penulis menarik (dua) rumusan masalah yang digunakan sebagai Batasan dalam penelitian penulis. Adapun rumusan masalah tersebut, yakni: (1) Bagaimana Pelaksanaan yang dilakukan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal? (2) Apa upaya dan hambatan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.1 Penulis menggunakan pendekatan tersebut karena penulis ingin menganalisa pelaksanaan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dari adanya analisis yang dilakukan oleh penulis atas permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwasannya Implementasi Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih terdapat penerapan yang belum sesuai dengan regulasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sertifikasi halal dan fasilitas pemerintah untuk menerapkan regulasi yang terhambat biaya yang kurang.

English Abstract

This thesis discusses, The provisions regarding the mandatory halal certification for all these products are contained in article 2 paragraph (1) Government Regulation Number 31 of 2019 concerning Implementing Regulations of the Law of the Republic of Indonesia Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. which states that: "Products that enter, circulate, and are traded in the territory of Indonesia must be certified halal". Article 68 paragraph (1) explains that products that must be certified halal consist of goods and/or services. Furthermore, Article 68 paragraph (2) explains that one of the goods that must be certified halal is food. In addition, article 2 paragraph (2) also explains that if a product is derived from prohibited materials, it will receive an exception for the obligation to have a halal certificate but include a non-halal label. Until 2020, there are still some food business actors who have not taken care of halal certification. In fact, this is an important thing so that people who consume food do not feel worried about its halalness. Departing from these problems, in the end the author draws (two) problem formulations that are used as limitations in the author's research. The formulation of the problem, namely: (1) How is the implementation carried out by the Ministry of Religion of East Kalimantan Province in implementing Government Regulation Number 31 of 2019 concerning Implementing Regulations of Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products? (2) What are the efforts and obstacles of the Ministry of Religion of East Kalimantan Province in implementing Government Regulation Number 31 of 2019 concerning the Implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products? The approach method used in this research is a sociological juridical approach, namely identifying and conceptualizing law as a real and functional social institution in a real-life system. The author uses this approach because the author wants to analyze the implementation of the Ministry of Religion of East Kalimantan Province in the application of Government Regulation Number 31 of 2019 concerning the Implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products. From the analysis carried out by the author on the existing problems, it can be concluded that the implementation of Article 2 paragraph (1) of Government Regulation Number 31 of 2019 concerning Implementing Regulations of Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products, has gone well, will but there are still applications that are not in accordance with regulations. The influencing factors are the lack of public knowledge about halal certification and government facilities to implement regulations that are hampered by low costs.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Uncontrolled Keywords:	-
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Zainul Mustofa
Date Deposited:	25 Jan 2024 03:49
Last Modified:	25 Jan 2024 03:49
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213960

Text Muhammad Rafi Amiruddin.pdf Download (2MB)

Actions (login required)

View Item