URGENSI PENGATURAN PENDAFTARAN MULTIMEDIA MARKS SEBAGAI BENTUK MEREK NON-TRADISIONAL VISUAL

Yasmin Aurelia, Taniasari and Moch. Zairul Alam,, S.H., M.H. and Ranitya Ganindha,, S.H., M.H. (2023) URGENSI PENGATURAN PENDAFTARAN MULTIMEDIA MARKS SEBAGAI BENTUK MEREK NON-TRADISIONAL VISUAL. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai salah satu bentuk merek non-tradisional visual yaitu multimedia marks. Merek merupakan bentuk dari branding pada produk dan/atau jasa yang dapat memudahkan konsumen dalam mengidentifikasikan asal dari produk dan/atau jasa serta membedakannya dengan produk dan/atau jasa lainnya milik produsen lain pada pasar sejenis. Perkembangan atas perdagangan internasional mendorong produsen untuk berfikir secara kreatif dan membuat inovasi-inovasi baru agar produk dan/atau jasanya dikenal serta memberikan impresi yang kuat dan membentuk loyalitas konsumen. Multimedia marks merupakan salah satu inovasi dari produsen untuk memberikan kesan terhadap produk dan/atau jasa yang mudah diingat oleh konsumen karena memiliki dua elemen yang mempengaruhi indera konsumen, yaitu secara visual dan auditory. Dengan tidak adanya pengaturan pendaftaran terkait dengan multimedia marks di Indonesia dapat mengakibatkan adanya hambatan apabila pemilik multimedia marks ingin melindungi merek miliknya. Berdasarkan hal tersebut, dalam skripsi ini penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana urgensi pengaturan hukum terhadap multimedia marks sebagai bentuk merek non-tradisional visual di Indonesia?; dan (2) Bagaimana formulasi pengaturan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap multimedia marks di Indonesia? Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didapati oleh penulis akan dilakukan analisis menggunakan metode interpretasi komparatif dan metode interpretasi sistematis sehingga akan diperoleh jawaban atas kedua permasalahan yang penulis angkat yaitu terkait dengan pengaturan pendaftaran multimedia marks yang belum diakui sebagai merek di Indonesia sehingga terdapat kekosongan hukum dalam hal ketidaklengkapan pada hukum merek yang telah berlaku. Peraturan mengenai merek yang telah ada dalam UU MIG mewajibkan adanya representasi secara grafis dalam hal permohonan pendaftaran merek, hal ini tentu dapat menjadi barrier dalam pendaftaran multimedia marks dikarenakan multimedia marks tidak dapat direpresentasikan secara grafis karena memiliki elemen yang kompleks yang terdiri atas gerakan gambar atau animasi disertai dengan suara. Pengaturan mengenai multimedia marks dapat secara efektif dijalankan apabila ketentuan mengenai representasi grafis dihapuskan dan menambahkan cara representasi yang baru seperti menggunakan file elektronik ataupun file audio visual. Untuk mencapai peraturan yang efektif baik dalam tertulis maupun praktiknya, dapat berkaca pada ketentuan yang telah berlaku pada negara lainnya, salah satunya adalah Uni Eropa dalam Regulations (EU) 2017/1001 dan Commission Implementing Regulation (EU) 2018/626 dan membandingkannya dengan ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia yaitu UU MIG.

English Abstract

In this thesis, the author raises issues regarding one form of visual non- traditional brands, namely multimedia marks. Marks are a form of branding on products and/or services that can facilitate consumers in identifying the origin of products and/or services and distinguish them from other products and/or services owned by other producers in similar markets. The development of international trade encourages producers to think creatively and make new innovations so that their products and/or services are recognized and give a strong impression and form consumer loyalty. Multimedia marks are one of the innovations from producers to give an impression of products and/or services that are easily remembered by consumers because they have two elements that affect consumers' senses, namely visually and auditory. The absence of registration arrangements related to multimedia marks in Indonesia can result in obstacles if the owner of multimedia marks wants to protect his trademark. Based on this, in this thesis the author raises 2 (two) problem formulations, namely: (1) How is the urgency of legal regulation of multimedia marks as a form of visual non-traditional trademarks in Indonesia; and (2) How is the formulation of regulation as a form of legal protection against multimedia marks in Indonesia? In writing this research, the author uses a normative juridical method with a conceptual approach, and a comparative approach. Through primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using comparative interpretation methods and systematic interpretation methods so that answers will be obtained to the two problems raised by the author, namely related to the regulation of registration of multimedia marks that have not been recognized as trademarks in Indonesia so that there is a legal vacuum in terms of incompleteness in the applicable trademark law. The existing trademark regulations in the MIG Law require graphical representation in terms of trademark registration applications, this can certainly be a barrier in the registration of multimedia marks because multimedia marks cannot be represented graphically because they have complex elements consisting of motion images or animations accompanied by sound. The regulation of multimedia marks can be effectively implemented if the provisions regarding graphical representation are removed and add new ways of representation such as using electronic files or audio-visual files. To achieve effective regulations both in writing and in practice, we can reflect on the provisions that have been applicable in other countries, one of which is the European Union in Regulations (EU) 2017/1001 and Commission Implementing Regulation (EU) 2018/626 and compare them with the statutory provisions that have been applicable in Indonesia, namely the MIG Law.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 052301
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with username verry
Date Deposited: 25 Jan 2024 03:56
Last Modified: 25 Jan 2024 03:56
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213945
[thumbnail of Dalam Masa Embargo] Text (Dalam Masa Embargo)
Yasmin Aurelia Taniasari.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2025.

Download (3MB)

Actions (login required)

View Item View Item