Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Klausula Baku Yang Berisi Alternatif Penyelesaian Sengketa Sepihak Oleh Pelaku Usaha Ditinjau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Silaban, Johanes Eric Sony and Dr. Djumikasih, S.H., M.H and Rumi Suwardiyati,, S.H., M.Kn (2023) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Klausula Baku Yang Berisi Alternatif Penyelesaian Sengketa Sepihak Oleh Pelaku Usaha Ditinjau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait adanya pelaku usaha yang membuat klausula baku terkait alternatif sengketa secara sepihak yakni dalam hal ini aplikasi E-Commerce Shopee membuat diselesaikan di arbitrase di Singapura sesuai dengan Aturan Arbitrase Singapore International Arbitration Centre ("Aturan SIAC"). Sementara dalam pasal 45 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa yang mana kata dapat dalam ketentuan tersebut menjadi tidak relevan ketika pelaku usaha menetapkan forum penyelesaian sengketa secara sepihak dalam klausula baku. Dimana, pencantuman pilihan forum dan hukum melalui klausula baku yang seperti demikian telah menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen dalam upaya memperjuangkan haknya ketika terjadinya wanprestasi oleh pelaku usaha, dan klausula tersebut telah bertentangan dengan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalahnya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait alternatif penyelesaian sengketa sepihak oleh pelaku usaha ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan analisis (analytical approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode sistematis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan oleh pemerintah melalui instansi terkait dengan melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana tanggung jawab pembinaan dan pengawasan tersebut berada pada pemerintah sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu adanya upaya represif yakni dilakukan dengan upaya jalur litigasi dan non litigasi sesuai kesepakatan secara sukarela para pihak sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

English Abstract

In this thesis, the author raises a problem related to the existence of business actors who make standard clauses related to alternative disputes unilaterally, namely in this case the E-Commerce Shopee application makes arbitration in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Center ("SIAC Rules"). Meanwhile, Article 45 paragraph (2) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection says that dispute resolution can be reached through a court or outside the court based on the voluntary choice of the parties to the dispute, where the word can in the provision become irrelevant when the business actor determines the settlement forum. dispute unilaterally in the standard clause. Where, the inclusion of the choice of forum and law through standard clauses like this has created an imbalance in the position between business actors and consumers in an effort to fight for their rights when a default occurs by business actors, and this clause is contrary to Article 45 paragraph (2) of Law Number 8 1999 concerning Consumer Protection. Based on the above, this thesis raises the formulation of the problem, how is legal protection for consumers related to alternative unilateral dispute resolution by business actors in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection? Writing this thesis using a normative juridical method with statutory approach (statue approach) and analytical approach (analytical approach). Primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using a systematic method. From the results of research using the above methods, the authors obtain answers to existing problems that legal protection for consumers can be carried out with preventive and repressive measures. Preventive protection is carried out by the government through related agencies by carrying out guidance and supervision as the responsibility for such guidance and supervision lies with the government as regulated in Article 29 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In addition, there are repressive efforts, namely through litigation and non-litigation efforts in accordance with the voluntary agreement of the parties as stipulated in Article 45 paragraph (2) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	25 Jan 2024 02:02
Last Modified:	25 Jan 2024 02:02
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213850

Text (DALAM MASA EMBARGO) JOHANES ERIC SONY SILABAN.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item