Harmonisasi Pengaturan Undian Berhadiah Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia

Ash-Shiddiqi, Muhammad Rafly and Dr. Yenny Eta Widyanti,, S.H., M.Hum and Zora Febriana Dwithia H.P.,, S.H., M.Kn (2023) Harmonisasi Pengaturan Undian Berhadiah Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada Skripsi ini penulis mengangkat permasalahan berkaitan dengan subjek pelaksana yang dapat mengajukan praktik Undian Berhadiah menurut pengaturan hukum positif di Indonesia. Pemilihan tema ini dilatarbelakangi oleh konflik hukum atas yang dapat mengajukan izin undian berhadiah. Terdapat konflik hukum yaitu pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 mengatur yang dapat mengajukan izin undian adalah organisasi berbadan hukum dan organisasi tidak berbadan hukum sedangkan dalam Pasal 11 Permensos Nomor 4 Tahun 2021 mengatur yang dapat mengajukan izin hanya organisasi berbadan hukum atas konflik norma ini berakibat tidak adanya kepastian hukum dalam praktik undian berhadiah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengangkat rumusan masalah diantaranya: (1) Bagaimana pengaturan Undian Berhadiah oleh pelaku usaha non badan hukum berdasarkan hukum positif Indonesia?, (2) Bagaimana harmonisasi terhadap pengaturan Undian Berhadiah di Indonesia? Kemudian dalam kepenulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Bahan hukum yang telah diperoleh oleh penulis selanjutnya akan dianalisis menggunakan Teknik analisis interpretasi sistematis dengan memperhatikan suatu pengaturan peraturan perundang-undangan yang satu dengan pengaturan yang lainnya. Dengan menggunakan metode penelitian diatas penulis menemukan bahwa pengaturan dalam undian diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Keppres Nomor 48 Tahun 1973, dan Permensos Nomor 4 Tahun 2021. Pengaturan undian ini terdapat ketidakselarasan terhadap materi substantif pengaturan undian. Karena ketidakselarasan tersebut maka perlu adanya upaya harmonisasi dengan tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 menjadi sebagai dasar serta didalam harmonisasi perlu mencakup penyertaan informasi mengenai jenis dan subjek undian, sanksi pelanggaran penyelenggaraan undian, serta perubahan subjek undian dari organisasi menjadi pelaku usaha.

English Abstract

In this thesis, the author raises issues related to the implementing subject who can apply for the practice of Lucky Draw according to positive legal arrangements in Indonesia. The selection of this theme is motivated by legal conflicts over who can apply for a lucky draw license. There is a conflict of law, namely in Article 6 of Law Number 22 of 1954 concerning Lottery, which regulates that those who can apply for a lottery license are legal entities and unincorporated organizations, while Article 11 of Permensos Number 4 of 2021 concerning Free Lottery with Prizes regulates that only legal entities can apply for a license for this conflict of norms resulting in the absence of legal certainty in the practice of lucky draws. Based on this, the researcher raises the formulation of the problem including: (1) How is the regulation of Lucky Draws by non-legal entity business actors based on Indonesian positive law, (2) How is the harmonization of the regulation of Lucky Draws? Then in writing this thesis using normative juridical research methods with the Statue Approach and Comparative Approach. Legal materials that have been obtained by the author will then be analyzed using a systematic interpretation analysis technique by paying attention to one arrangement of laws and regulations with other arrangements. By using the research method above, the author obtains the answer that the regulation of lucky draws in Indonesia is written in Law Number 22 of 1954, Law Number 8 of 1999, Presidential Decree Number 48 of 1973, and Permensos Number 4 of 2021. In this arrangement, there is disharmony between regulations. Therefore, it is necessary to harmonize by continuing to use Law Number 22 of 1954 as the basis for organizing sweepstakes by including every type and subject of sweepstakes, sanctions for violations of sweepstakes organizers, and using reformulation of the subject of sweepstakes from organizations to business actors.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username ihwan
Date Deposited:	24 Jan 2024 08:49
Last Modified:	24 Jan 2024 08:49
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213800

Text (MASIH DALAM MASA EMBARGO) Muhammad Rafly Ash-Shiddiqi.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item