Talitha Nisa, Ashari and Eny Harjati,, S.H., M. Hum. and Dr. Nurini Aprilianda,, S.H., M. Hum. (2023) PENGATURAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA YANG BERKEADILAN. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian hukum ini membahas mengenai permasalahan berupa tidak semua korban tindak pidana yang tidak memperoleh restitusi dari pelaku dapat memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialaminya dalam bentuk kompensasi. Sebagaimana Penulis jabarkan dalam Pasal 17 ayat (1) Perma Restitusi dan Kompensasi hanya korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tindak pidana terorisme saja yang berhak mendapatkan kompensasi. Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan yaitu berupa pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta penafsiran sistematis dan penafsiran teologi untuk menganalisis permasalahan kelemahan pengaturan restitusi bagi anak korban dalam peraturan perundangundang yang berlaku di Indonesia saat ini dan pengaturan pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana yang memenuhi prinsip keadilan dimasa mendatang. Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa kelemahan dari pengaturan restitusi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana adalah adanya kemungkinan pelaku tindak pidana tindak dapat membayarkan ganti kerugian terhadap korban dalam bentuk restitusi sejumlah nominal yang telah ditetapkan di pengadilan, dan ganti rugi dari Pemerintah/Negara bagi korban tindak pidana yang tidak memperoleh ganti kerugian akibat pelaku tidak dapat membayar restitusi sejumlah nominal yang ditetapkan dalam bentuk kompensasi hanya dapat diberikan bagi korban tindak pidana pelanggaran HAM berat dan terorisme. Pengaturan pemberian ganti rugi terhadap anak korban tindak pidana yang berkeadilan adalah dengan mengatur bahwa setiap anak korban tindak pidana berhak untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami atas tindak pidana yang dilakukan oleh Pelaku. Hal ini dikarenakan pada dasarnya setiap anak korban tindak pidana berhak untuk memperoleh hak yang sama dalam memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialami atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi jika pelaku tidak dapat membayar restisusi.
English Abstract
This legal research discusses the problem in the form of not all victims of criminal acts who do not receive restitution from the perpetrators can obtain compensation for the losses they experience in the form of compensation. As the author describes in Article 17 paragraph (1) Perma Restitution and Compensation, only victims of criminal acts of gross human rights violations and criminal acts of terrorism are entitled to compensation. This legal research is a normative juridical research, using an approach that is in the form of statutory and conceptual approaches as well as systematic interpretation and theological interpretation to analyze the problem of weaknesses in restitution arrangements for child victims in current laws and regulations in force in Indonesia and arrangements for granting restitution for victims of criminal acts who fulfill the principles of justice in future. The results of this legal research indicate that the weakness of restitution arrangements in Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Child Victims of Crime is that there is a possibility that the perpetrators of criminal acts can pay compensation to victims in the form of restitution for a nominal amount that has been determined in court, and Compensation from the Government/State for victims of criminal acts who do not receive compensation as a result of the perpetrators being unable to pay restitution for a specified nominal amount in the form of compensation can only be given to victims of criminal acts of gross human rights violations and terrorism. The arrangement for providing just compensation to child victims of criminal acts is to stipulate that every child victim of criminal act has the right to obtain compensation for losses suffered for a crime committed by the perpetrator. This is because basically every child victim of a crime has the right to obtain the same rights in obtaining compensation for losses suffered for the actions committed both in the form of restitution and compensation if the perpetrators cannot pay restitution.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 052301 |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with username verry |
| Date Deposited: | 24 Jan 2024 07:23 |
| Last Modified: | 24 Jan 2024 07:23 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213707 |
![[thumbnail of Dalam Masa Embargo]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Dalam Masa Embargo)
Talitha Nisa Ashari.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |