URGENSI POLITIK HUKUM DEKRIMINALISASI KOHABITASI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Syahril Nanda, Subagyo and Dr. Fachrizal Afandi,, S.Psi., S.H., M.H and Ladito Risang Bagaskoro, S.H., M.H. (2023) URGENSI POLITIK HUKUM DEKRIMINALISASI KOHABITASI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada tulisan skripsi ini membahas isu hukum dalam Undang-Undang Nomor1Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam formulasinya mengatur tentang kohabitasi dalam Pasal 412. Menurut Penulis, ada urgensi tentang dekriminalisasi kohabitasi dalam kitab undang-undang hukum pidana tersebut dikarenakan kohabitasi merupakan aspek yang sangat privat, kohabitasi yang bersifat victimless crime, persoalan over criminalization sampai pada over crowding, perumusan tindak pidana kohabitasi yang bersifat multitafsir, sampai pada prinsip ultimum remedium dalam politik hukum pidana di Indonesia. Berdasarkan hal diatas, isu rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini adalah: 1) menggali sejauh mana pengaturan kohabitasi dalam hukum pidana di Indonesia dan 2) menemukan urgensi dekriminalisasi kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor1Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Penulisan karya tulis skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian statute approach dan conceptual approach. Penelitian ini ditulis menggunakan studi kepustakaan, dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan literatur doktriner para ahli hukum. Diar hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dengan menggunakan metode diatas diperoleh kesimpulan bahwa kohabitasi diatur sebagai tindak pidana dalam dalam BAB XV Tindak Pidana Kesusilaan Pasal 412 Undang-Undang Nomor1Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah itu diperoleh kesimpulan bahwa perlu adanya dekriminalisasi kohabitasi dalam KUHP agar hukum pidana tidak melanggar hak atas kehidupan privat seseorang, sifatnya yang victimless crime, over criminalization sampai pada over crowding, perumusannya yang berpotensi multitafsir dalam penerapan hukum, dan tetap mempertahankan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam penegakan hukum

English Abstract

This thesis discusses legal issues in Law Number1of 2023 concerning the Criminal Code, where the formulation regulates cohabitation in Article 412. According to the author, there is an urgency regarding the decriminalization of cohabitation in the criminal law code because cohabitation isavery private aspect, cohabitation is victimless crime, issues of over criminalization to over crowding, the formulation of cohabitation crimes which are multi- interpreted, to the principle of ultimum remedium in the politics of criminal law in Indonesia. Based on the above, the issues in the formulation of the problem contained in this thesis are: 1) exploring the extent to which cohabitation is regulated in criminal law in Indonesia and 2) finding the urgency to decriminalize cohabitation in Law Number1of 2023 concerning the Criminal Code in Indonesia . The writing of this thesis paper uses the normative juridical research method, using the statute approach and conceptual approach. This research was written using literature studies, in writing this thesis, the authors used legal literature in the form of existing laws and regulations in Indonesia and doctrinal literature from legal experts. Based on the research results that have been carried out by the author using the above method, it is concluded that cohabitation is regulated asacrime in CHAPTER XV Criminal Acts of Decency Article 412 of Law Number1of 2023 concerning the Criminal Code. After that, it was concluded that there isaneed for decriminalization of cohabitation in the Criminal Code so that criminal law does not violate the right toaperson's private life, its nature is victimless crime, over criminalization to over crowding, its formulation has the potential for multiple interpretations in the application of law, and still maintains criminal law asameans of last resort. in law enforcemen.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 052301
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with username verry
Date Deposited: 24 Jan 2024 07:09
Last Modified: 24 Jan 2024 07:09
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213679
[thumbnail of Dalam Masa Embargo] Text (Dalam Masa Embargo)
Syahril Nanda Subagyo.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2025.

Download (2MB)

Actions (login required)

View Item View Item