Perlindungan Bagi Debitor Perseroan Pailit Dan Insolven Yang Mengalami Cash Flow Insolvency Dari Ancaman Pembubaran Perseroan

Kurniawan, Ivan and Dr. Sihabudin,, S.H., M.H and Dr. Reka Dewantara,, S.H., M.H. (2023) Perlindungan Bagi Debitor Perseroan Pailit Dan Insolven Yang Mengalami Cash Flow Insolvency Dari Ancaman Pembubaran Perseroan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Berawal dari penentuan pailit dan insolven dalam UUK-PKPU yang tidak serta merta mengindikasikan jika debitor telah mengalami balance sheet insolvency dan tidak lagi memiliki prospek, karena UUK-PKPU tidak mempertimbangkan rasio atau keadaan keuangan dari debitor. Alhasil terdapat debitor yang secara faktual mengalami cash flow insolvency dan masih prospek justru dipailitkan dan dinyatakan insolven. Penentuan pailit dan insolven tersebut, kemudian juga dijadikan sebagai dasar oleh UU PT untuk menentukan sebuah perseroan berada dalam keadaan pembubaran, melalui Pasal 142 ayat (1) huruf e UU PT, yang berakibat terhadap perseroan tersebut dilikuidasi asetnya dan akan berakhir dengan dicabutnya status badan hukum perseroan, padahal seperti yang telah disebutkan di awal, jika pailit dan insolven tidak mengindikasikan rasio utang debitor lebih besar daripada asetnya dan telah tidak memiliki prospek. Antara UUK-PKPU dengan UU PT memiliki konsep pengaturan yang berbeda dalam menyikapi pailit dan insolven, di satu sisi UUK-PKPU masih membuka opsi tindakan on going concern dan rehabilitasi, di sisi lain, UU PT hanya membuka satu-satunya opsi berupa likuidasi saja, padahal perseroan yang pailit dan insolven belum tentu mengalami balance sheet insolvency dan tidak prospek. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan konsep insolvensi antara UUKPKPU dan UU PT, yang justru akan mengakibatkan kerugian bagi perseroan yang mengalami cash flow insolvency dan masih viable. Menarik untuk mengetahui dan menganalisis ketersediaan perlindungan bagi debitor perseroan pailit dan insolven yang hanya mengalami cash flow insolvency dari ancaman pembubaran perseroan dan menemukan serta mendeskripsikan implikasi yang ditimbulkan dari tidak adanya perlindungan bagi debitor perseroan pailit dan insolven yang hanya mengalami cash flow insolvency dari ancaman pembubaran perseroan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, menggunakan statute approach dan analytical approach, bahan hukum primer dan sekunder diperoleh melalui penelusuran kepustakaan dan menggunakan akses internet, yang nantinya akan dianalisis dengan menggunakan interpretasi sistematis serta gramatikal. Kendala dalam restrukturisasi sehinga tidak menjadi premium remidium. UU PT menganggap seluruh perseroan yang pailit dan insolven mengalami balance sheet insolvency dan tidak prospek, membuktikan adanya miss konsepsi yang merugikan kepentingan debitor yang cash flow insolvency, sebab perlindungan eksternal melalui tindakan on going concern dan rehabilitasi tidak dapat diimplementasikan. Solusinya merevisi ketentuan UU PT, dengan membuat ketentuan khusus terkait pembubaran bagi perseroan pailit dan insolven. Conflict of norms diselesaikan melalui asas lex specialis derogat legi generali, dengan UUK-PKPU sebagai undang-undang yang bersifat khusus dapat menyimpangi UU PT, karena pengurusan dan pemberesan dalam kepailitan serupa dengan pembubaran dan likuidasi, bahkan lebih bersifat khusus. Tidak adanya perlindungan, merugikan kepentingan stakeholder, kepailitan digunakan untuk memusnahkan perseroan yang masih viable dan mengalami cash flow insolvency, pembayaran piutang konkuren tidak maksimal, dan mencederai asas keseimbangan serta urgensi diaturnya secara khusus terkait kepailitan korporasi dan mekanisme penghentian eksistensi, yang terintegrasi dalam satu undang-undang. Kata Kunci: Cash Flow Insolvency, Balance Sheet Insolvency, Insolven, Bubarnya Perseroan Terbatas, On Going Concern, Pailit dan Kepailitan, dan Likuidasi.

English Abstract

Starting from the bankruptcy and insolvency condition in the UUK-PKPU which doesn’t necessarily indicate that the debtor has experienced balance sheet insolvency and no longer has prospects, because the UUK-PKPU doesn’t consider the debtor's ratio or financial condition. As a result, there are debtors who factually experience cash flow insolvency and still have prospects who are declared bankrupt and insolvent. The determination of bankruptcy and insolvency is also used as a basis by the Corporation Law to determine that a corporation is in a state of dissolution through Article 142 (1e) of the Corporation Law, which results in the liquidation of the corporation's assets and will end with the revocation of the corporation's legal status, even though as mentioned earlier that bankruptcy and insolvency don’t indicate the ratio of the debtor's debt is more than its assets and has no prospects. Between the UUK-PKPU and the Corporation Law, there is a different regulatory concepts in dealing with bankruptcy and insolvency, on the one hand the UUK-PKPU still opens options for on going concern action and rehabilitation, on the other hand, the Corporation Law just opens liquidation as the only option, even though a bankrupt and insolvent corporation does not necessarily experience a balance sheet insolvency and has no prospects. This indicates that there is a difference in the concept of insolvency between the UUK-PKPU and the Corporation Law, which will actually result in losses for corporations that experience cash flow insolvency and are still viable. It’s interesting to know and analyze the availability of protection for bankrupt and insolvent corporate debtors who only experience cash flow insolvency from the threat of corporation dissolution and to finds and describe the implications of the lack of protection for bankrupt and insolvent corporate debtors who only experience cash flow insolvency from the threat of corporation dissolution. This research is a normative juridical research, followed by a statutory and analytical approach, primary and secondary legal materials obtained through library research and using internet access, and analyzed using systematic and grammatical interpretations. Obstacles in restructuring so that it doesn’t become a premium remidium. The corporation law considers all bankrupt and insolvent corporation to experience balance sheet insolvency and no prospects, proving that there’s a miss conception which is detrimental to the interests of debtors with cash flow insolvency, because external protection through on going concern and rehabilitation measures can’t be implemented. The solution is to revise the provisions of the corporation law, by making special provisions regarding the dissolution of bankrupt and insolvent corporation. Conflict of norms is resolved through the principle of lex specialis derogat legi generali, with UUK-PKPU as a special law that can deviate from the company law. The lack of protection, the stake holders loss, and bankruptcy are used to liquidate a corporation that is still viable and in cash flow insolvency, payment of concurrent receivables is not optimal, and it violates the principle of balance and the urgency of the specifically regulated regarding corporate bankruptcy and the liquidation process, which is integrated in one regulation.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Uncontrolled Keywords:	Cash Flow Insolvency, Balance Sheet Insolvency, Insolven, Bubarnya Perseroan Terbatas, On Going Concern, Pailit dan Kepailitan, dan Likuidas
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	24 Jan 2024 04:18
Last Modified:	24 Jan 2024 04:18
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213612

Text (DALAM MASA EMBARGO) Ivan Kurniawan.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item