Urgensi Pengaturan Sertifikasi Siap Nikah Dan Hamil Sebagai Upaya Meminimalisir Dispensasi Perkawinan

Putri Lestari, Mutiara and Dr. Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H and Fitri Hidayat, S.H., M.H (2023) Urgensi Pengaturan Sertifikasi Siap Nikah Dan Hamil Sebagai Upaya Meminimalisir Dispensasi Perkawinan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Peneliti akan menganalisis terkait urgensi pengaturan sertifikasi siap nikah dan hamil sebagai upaya meminimalisir dispensasi perkawinan di Indonesia. Peneliti mengambil tema tersebut karena diperlukannya persyaratan dispensasi kawin yang ketat agar dapat meminimalisir pengajuan dispensasi kawin. Isu hukum dalam penelitian ini adalah ketidaklengkapan hukum yaitu karena saat ini Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait dengan peraturan pemerintah masih mengacu pada Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yang mana pada peraturan pemerintah tersebut tidak cukup menjawab persoalan dispensasi kawin. Penulisan skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah urgensi Pengaturan sertifikasi siap nikah dan hamil pada UndangUndang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan sebagai upaya meminimalisir dispensasi perkawinan? (2) Bagaimanakah bentuk pengaturan mengenai sertifikasi siap nikah dan Hamil pada Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan sebagai upaya meminimalisir dispensasi perkawinan? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik interpretasi sosiologis/teologis secara sistematis, dan juga teknik analisis argumentasi hukum. Hasil dari penelitian ini adalah tujuan pemerintah melalukan perubahan usia kawin adalah untuk mencegah darurat perkawinan anak yaitu dengan cara menjadikan batas minimal usia perkawinan bagi pria dan wanita 19 tahun. Namun ternyata tujuan pemerintah tersebut tidak tercapai karena pasca perubahan batas minimal usia kawin tersebut angka permohonan dispensasi perkawinan menjadi tinggi. Upaya untuk meminimalisir dispensasi perkawinan adalah dengan memperketat persyaratan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan yaitu dengan menambahkan wajib memiliki sertifikasi siap nikah dan hamil yang di dapat melalui aplikasi ELSIMIL (elektronik sertifikasi siap nikah dan hamil) dan juga melakukan pengecekan dan pemeriksaan psikis. Untuk bentuk pengaturannya adalah Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksana Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang saat ini masih Menggunakan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975. Dibutuhkan pembaruan pertauran pemerintah undang-undang no 16 tahun 2019 agar dapat mengikuti kebutuhan masyarakat saat ini. Dalam rancangan peraturan pemerintah ini akan menjelaskan persyaratan dispensasi perkawinan dan instansi yang berwenang mengawasi kegiatan ini adalah TP-PKK (tim pergerak pembentuk kesejahteraan keluarga) kelurahan

English Abstract

Researchers will analyze the urgency of regulating marriage and pregnancy readiness certification as an effort to minimize marriage dispensation in Indonesia. Researchers chose this theme because strict marriage dispensation requirements are needed in order to minimize applications for marriage dispensations. The legal issue in this research is the incompleteness of the law, namely because currently Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning marriage in relation to government regulations still refers to Government Regulation No. 9 of 1975 which the government regulations do not enough to answer the question of marriage dispensation. Writing this thesis raises the following problem formulation: (1) What is the urgency of regulating certification of readiness for marriage and pregnancy in Law No. 16 of 2019 concerning marriage as an effort to minimize marriage dispensations? (2) What is the form of regulation regarding certification of readiness for marriage and pregnancy in Law No. 16 of 2019 concerning marriage as an effort to minimize marriage dispensations? Then writing this paper uses normative research methods with a statutory and conceptual approach, the legal material obtained will be analyzed using systematic sociological/theological interpretation techniques, and also legal argumentation analysis techniques. The results of this research are that the government's aim in changing the marriage age is to prevent the emergency of child marriage, namely by making the minimum marriage age limit for men and women 19 years. However, it turns out that the government's goal was not achieved because after the change in the minimum marriage age limit, the number of requests for marriage dispensation became high. Efforts to minimize marriage dispensation are by tightening the requirements for submitting applications for marriage dispensation, namely by adding that it is mandatory to have certification of readiness for marriage and pregnancy which can be obtained through the ELSIMIL application (electronic certification of readiness for marriage and pregnancy) and also carrying out psychological checks and examinations. The form of regulation is Government Regulation concerning the Implementation of Law No. 16 of 2019 concerning amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, which currently still uses Government Regulation No. 9 of 1975. An update to the government regulation of Law No. 16 of 2019 is needed so that can keep up with current societal needs. This draft government regulation will explain the requirements for marriage dispensation and the agency authorized to supervise this activity is the subdistrict TP-PKK (family welfare formation movement team)

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Annisti Nurul F
Date Deposited:	24 Jan 2024 02:54
Last Modified:	24 Jan 2024 02:54
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213505

Text (DALAM MASA EMBARGO) MUTIARA PUTRI LESTARI.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item