Disparitas Putusan Hakim Tentang Pidana Terhadap Korporasi Akibat Dumping Limbah Tanpa Izin (Analisis Yuridis Putusan Nomor 231/Pid.B/Lh/2021/Pn Jbg Dan Putusan Nomor 273/Pid.B/Lh/2020/Pn Sda)

Fauziyah, Iftah Ifaroh and Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S. and Galieh Damayanti,, S.H., M.H. (2023) Disparitas Putusan Hakim Tentang Pidana Terhadap Korporasi Akibat Dumping Limbah Tanpa Izin (Analisis Yuridis Putusan Nomor 231/Pid.B/Lh/2021/Pn Jbg Dan Putusan Nomor 273/Pid.B/Lh/2020/Pn Sda). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Disparitas Putusan Hakim Tentang Pidana Terhadap Korporasi Akibat Dumping Limbah Tanpa Izin. Latar belakang pilihan tema tersebut yaitu karena banyaknya kasus kejahatan terhadap lingkungan termasuk di dalamnya pidana dumping limbah tanpa izin yang terjadi di Indonesia dan banyaknya putusan hakim dengan hukuman yang berbeda-beda dalam tindak pidana yang sama. Berikut rumusan masalah: 1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang pidana terhadap korporasi akibat dumping limbah tanpa izin dalam dalam Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN JBG dan Putusan Nomor 273/Pid.B/LH/2020/PN SDA sudah tepat jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana dalam UU PPLH? 2. Apakah Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN JBG dan Putusan Nomor 273/Pid.B/LH/2020/PN SDA tersebut telah memenuhi tujuan hukum? Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan terkait, buku serta jurnal terkait, dan kamus bahasa serta hukum. Kemudian terhadap bahan hukum tersebut dilakukan analisis dan disajikan dalam bentuk argumen untuk menjawab isu hukum yang diangkat. Hasil penelitian berupa jawaban atas permasalahan yang ditimbulkan berdasarkan latar belakang penyusunan skripsi ini dengan menggunakan metode tersebut adalah terdapat adanya unsur disparitas dalam Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN JBG dan Putusan Nomor 273/Pid.B/LH/2020/PN SDA. Jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 116 Ayat (1) UU PPLH, maka telah tepat. Sanksi terhadap korpoasi yang melakukan pembuangan limbah secara ilegal dalam kedua putusan tersebut sudah ditentukan dalam berbagai peraturan perundangan-undangan secara jelas. Hal tersebut berarti tujuan kepastian hukum seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch telah tercapai dalam Putusan No. 231/Pid.B/LH/2021/PN JBG, sedangkan dalam Putusan Nomor 273/Pid.B/LH/2020/PN SDA belum terpenuhi. Tujuan keadilan dan kemanfaatan juga belum terpenuhi mengingat sanksi tersebut tidak sesuai dengan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan tercemar serta jaminan hak asasi manusia yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Saran dari penulis yaitu hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana lingkungan hidup harus mempertimbangkan penjatuhan hukuman yang telah disesuaikan dengan keterangan ahli. Serta disparitas dalam suatu putusan hakim harus sedapat mungkin diminimalisir. Hakim harus cermat dan teliti dalam menjatuhkan vonis bagi terdakwa. Vonis yang ditetapkan harus berdasar dan tidak boleh melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dimaksudkan agar tujuan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat terpenuhi.

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of Disparity in Judge's Decisions Regarding Crime Against Corporations Due to Unlicensed Waste Dumping. The background for choosing this theme is due to the many cases of crimes against the environment including the crime of dumping waste without a permit that has occurred in Indonesia and the many judges' decisions with different sentences for the same crime. Based on the above, this paper raises the formulation of the problem: 1. What is the basis for the judge's considerations in imposing a decision regarding criminal penalties against corporations as a result of dumping waste without a permit in Decision Number 231/Pid.B/LH/2021/PN JBG and Decision Number 273/Pid.B/LH/2020/PN SDA Is it appropriate if it is related to criminal liability in the PPLH Law? 2. Is Decision Number 231/Pid.B/LH/2021/PN JBG and Decision Number 273/Pid.B/LH/2020/PN SDA have fulfilled the legal purpose? In writing, this paper uses a normative juridical method with a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary legal materials (laws and court decisions), secondary legal materials (related books and journals), and tertiary legal materials (language dictionaries and legal dictionaries). then the legal material is analyzed and presented in the form of arguments to answer the legal issues raised. From the results of the research using the methods mentioned above, the authors get answers to the problems that arise that there is an element of disparity in Decision Number 231/Pid.B/LH/2021/PN JBG and Decision Number 273/Pid.B/LH/2020/PN SDA. If it is related to criminal liability according to Article 116 Paragraph (1) of UU PPLH, then it is appropriate. Sanctions for corporations dumping waste without a permit in the two decisions have been clearly defined in various laws and regulations. This means that the goal of legal certainty as stated by Gustav Radbruch has been achieved in Decision Number 231/Pid.B/LH/2021/PN JBG, while the Decision Number 273/Pid.B/LH/2020/PN SDA has not been fulfilled. The goals of justice and expediency have also not been fulfilled considering that these sanctions are not in accordance with the impact they have on the polluted environment and the guarantee of human rights mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. has been adjusted according to expert testimony. And the disparities in a judge’s decision should be minimized as much as possible. The judge must be careful and diligent in delivering the verdict for the defendant. The verdict set must be based on and may not exceed the provisions stipulated in the laws and regulations. This is intended so that the objectives of legal certainty, justice and benefit can be fulfilled.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	24 Jan 2024 01:26
Last Modified:	24 Jan 2024 01:26
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213489

Text (DALAM MASA EMBARGO) Iftah Ifaroh Fauziyah.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item