Efektivitas Penerapan Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba Terkait Kepemilikan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (Stpw) Terhadap Waralaba “Es Teh Indonesia” Di Kota Malang (Studi Di Diskoperindag Dan Waralaba “Es Teh Indonesia” Di Kota Malang)

Amalia Kartika Wardan, Dinny and Dr. Rachmi Sulistyarin, S.H., M.H and Shanti Riskawat, S.H., M.Kn (2023) Efektivitas Penerapan Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba Terkait Kepemilikan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (Stpw) Terhadap Waralaba “Es Teh Indonesia” Di Kota Malang (Studi Di Diskoperindag Dan Waralaba “Es Teh Indonesia” Di Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pemendag No 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, dalam Pasal 10 yang menyatakan bahwa “Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba Lanjutan, Penerima Waralaba, dan Penerima Waralaba Lanjutan wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba”. Namun pada kenyataannya terdapat penyelenggara waralaba yang tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Salah satunya dalam waralaba “Es Teh Indonesia”, yang merupakan waralaba jenis makanan dan minuman di Kota Malang. Berdasarkan latar belakang di atas, dikemukakan rumusan masalah : (1) Bagaimana Efektivitas Penerapan Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 tahun 2019 ? (2) Apa hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam efektivitas penerapan Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 tahun 2019 tentang kewajiban kepemilikan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba “Es Teh Indonesia” di Kota Malang ? Kemudian, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi yang diteliti dalam penelitian ini yaitu Kota Malang, dimana Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dan Waralaba “Es Teh Indonesia” menjadi populasi dalam penelitian ini. Hasil penelitian mengenai efektivitas penerapan pasal 10 Permendag Nomor 71 tahun 2019 diketahui penerapannya tidak efektif. Hal ini disebabkan karena substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dalam peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik dan benar. Faktor penghambat dalam efektivitas penerapan aturan hukum ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor substansi hukum, terdapat pertentangan antara Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 tahun 2019 dengan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 tahun 2019. Faktor struktur hukum dalam hal ini terdapat hambatan dalam pengumpulan waralaba yang ada di Kota Malang untuk melaksanakan sosialisasi yang dilakukan Dinas Koperasi, Perindustian, dan Perdagangan Kota Malang dan tidak dilakukannya pemberian sanksi kepada waralaba yang tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Faktor budaya hukum dalam hal ini ditemukan bahwa penyelenggara waralaba tidak memahami, tidak menaati, dan tidak memiliki pengetahuan mengenai sanksi apabila melanggar peraturan yang diberikan kepada masyarakat khususnya penyelenggara waralaba “Es Teh Indonesia” yang ada di Kota Malang. Untuk mengatasi hambatan tersebut Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang melaksanakan beberapa upaya untuk menertibkan masyarakat mengenai kewajiban memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba diantaranya meningkatkan pelaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban memiliki STPW, lebih tegas dalam menerapkan peraturan mengenai kewajiban memiliki STPW kepada masyarakat, dan melaksanakan survei dengan bekerjasama dengan instansi lainnya mengenai penyebaran usaha waralaba yang tidak memiliki STPW di Kota Malang.

English Abstract

This research is motivated by the Minister of Trade No. 71 of 2019 concerning the Implementation of Franchises, in Article 10 which states that "Franchise Givers, Continuing Franchisees, Franchisees and Continuing Franchisees are required to have a Franchise Registration Certificate". However, in reality there are franchise operators who do not have a Franchise Registration Certificate. One of them is the "Indonesian Ice Tea" franchise, which is a type of food and beverage franchise in Malang City. Based on the background above, the problem formulation is put forward: (1) What is the effectiveness of the implementation of Article 10 of the Minister of Trade Regulation Number 71 of 2019? (2) What are the obstacles and efforts to overcome obstacles in the effective implementation of Article 10 of the Minister of Trade Regulation Number 71 of 2019 concerning the obligation to own an "Indonesian Ice Tea" Franchise Registration Certificate in Malang City? Then, in this research the author uses an empirical juridical method with a sociological juridical approach. The location studied in this research is Malang City, where the Malang City Department of Cooperatives, Industry and Trade and the "Indonesian Ice Tea" Franchise are the population in this study. The results of research regarding the effectiveness of implementing article 10 of Minister of Trade Regulation Number 71 of 2019 show that its implementation is not effective.The inhibiting factor in the effectiveness of implementing legal rules is caused by several factors including legal substance factors, there is a conflict between Article 10 of the Minister of Trade Regulation Number 71 of 2019 and Article 20 paragraph (4) of Malang City Regional Regulation Number 13 of 2019. Legal structure factors in terms of There are obstacles in collecting existing franchises in Malang City to carry out socialization carried out by the Malang City Cooperatives, Industry and Trade Department and the failure to impose sanctions on franchises that do not have a Franchise Registration Certificate. The legal culture factor in this case was found to be that the franchise organizers did not understand, did not comply with, and had no knowledge of the sanctions if they violated the regulations given to the public, especially the organizers of the "Indonesian Ice Tea" franchise in Malang City. To overcome these obstacles, the Malang City Department of Cooperatives, Industry and Trade has implemented several efforts to discipline the public regarding the obligation to have a Franchise Registration Certificate, including increasing the implementation of socialization to the community regarding the obligation to have an STPW, being more firm in implementing regulations regarding the obligation to have an STPW to the community, and carry out a survey in collaboration with other agencies regarding the distribution of franchise businesses that do not have STPW in Malang City.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Annisti Nurul F
Date Deposited:	24 Jan 2024 01:13
Last Modified:	24 Jan 2024 01:13
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213465

Text (DALAM MASA EMBARGO) DINNY AMALIA KARTIKA WARDANI.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Actions (login required)

View Item