PENERAPAN PASAL 10 AYAT 1 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 40 TAHUN 2018 OLEH OTORITAS KEPABEANAN TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK DALAM AKTIVITAS IMPOR (STUDI KASUS DI KPPBC TMP TANJUNG EMAS SEMARANG)

Syafina Azzahra, Syaukani and Dr. Yenny Eta Widyanti,, S.H., M.Hum., and Moch. Zairul Alam,, S.H., M.H. (2023) PENERAPAN PASAL 10 AYAT 1 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 40 TAHUN 2018 OLEH OTORITAS KEPABEANAN TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK DALAM AKTIVITAS IMPOR (STUDI KASUS DI KPPBC TMP TANJUNG EMAS SEMARANG). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini dengan judul yang diuraikan tersebut, penulis membahas permasalahan mengenai keberadaan Otoritas Kepabeanan sebagai penjaga pintu gerbang perbatasan negara dan lalu lintas keluar masuk barang yang masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan perlindungan HKI khususnya merek pada barang impor dikarenakan adanya perbedaan data antara di DJKI dan Bea Cukai. Dari informasi Pegawai di Bea dan Cukai Tanjung Emas telah terdapat 3 (tiga) kasus pelanggaran HKI yang terjadi di Kota Semarang dimana Pihak Bea dan Cukai Tanjung Emas mengalami kesulitan dalam melaksanakan dan menangani kasus pelanggaran HKI ini dikarenakan adanya perbedaan data antara di DJKI dan Bea Cukai. Berdasarkan latar belakang dengan topik yang tertera dalam skripsi ini, penulis merumuskan rumusan masalah: (1) Apa hambatan yang ditemui oleh Bea Cukai Tanjung Emas dari penerapan Pasal 10 Ayat 1 PMK Nomor 40 Tahun 2018 dalam usaha perlindungan merek pada barang impor? (2) Apa upaya Bea Cukai Tanjung Emas dalam menegakkan Pasal 10 Ayat 1 PMK Nomor 40 Tahun 2018 untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek dalam aktivitas impor di Bea Cukai Tanjung Emas? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk menemukan data primer dan data sekunder pada penulisan skripsi. Data primer diperoleh dengan cara wawancara kepada pegawai Bea dan Cukai, PT. BF Goodrich Investment Indonesia dan PT. BF Fruition Investment Indonesia untuk memperoleh keterangan dengan detail dan rinci mengenai perlindungan hukum yang dilakukan oleh otoritas kepabeanan di KPPBC TMP Tanjung Emas Semarang. Data sekunder diperoleh dengan cara menganalisis kepustakaan seperti hasil Pustaka dari buku-buku tentang hukum, kepabeanan, dan yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian seluruh bahan yang diperoleh diolah dengan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menemukan hambatan yang terjadi pada penerapan Pasal 10 Ayat 1 PMK Nomor 40 Tahun 2018 yaitu Pihak Bea dan Cukai Tanjung Emas pasif dalam melakukan peranannya serta Pihak Bea dan Cukai Tanjung Emas masih kesulitan dalam mengidentifikasi suatu barang melanggar HKI atau tidak, terbatasnya waktu yang diberikan untuk melakukan tindakan perlindungan HKI, masih rendahnya Pemilik atau Pemegang hak atas merek yang melakukan koordinasi dengan Pihak Bea dan Cukai dalam hal perlindungan HKI serta masih terdapat masalah terkait merek yang tidak memiliki badan usaha yang berkedudukan di Indonesia. Lalu jawaban untuk upaya menanggulangi hambatan tersebut adalah dengan mengadakan sosialisasi dan asistensi, melakukan integrasi sistem, mengadakan diklat pegawai, mempercepat penanganan antara pelaporan dan tindakan, melakukan perubahan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017. Menurut pendapat penulis, faktor terjadinya hambatan tersebut adalah perlindungan HKI di Bea dan Cukai bukan menjadi prioritas utama. Hal ini dikarenakan Pihak Bea dan Cukai lebih fokus menangani permasalahan rokok dan narkoba, yang mana kedua kasus ini merupakan dua hal yang berbeda dan apabila Pihak Bea dan Cukai mengurus kedua kasus itu menjadi satu tanpa bantuan dari pihak atau lembaga lain maka Pihak Bea dan Cukai sendiri akan kewalahan dalam mengurusnya yang menjadikan kasus mengenai HKI menjadi terabaikan.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username verry
Date Deposited:	23 Jan 2024 07:25
Last Modified:	23 Jan 2024 07:25
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213411

Text (Dalam Masa Embargo) SKSyafina Azzahra Syaukani.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (9MB)

Actions (login required)

View Item