Pembentukan Imperative Enforcement Treaty Tentang Penanganan Sampah Plastik Di Laut Pada Regional Asia Pasifik Berdasarkan Aspek Kepentingan Ekonomi Politik

Maheswara, Ida Bagus Ayodya and Dr. Adi Kusumaningrum,, S.H., M.H and Agis Ardhiansyah,, S.H., LL.M (2023) Pembentukan Imperative Enforcement Treaty Tentang Penanganan Sampah Plastik Di Laut Pada Regional Asia Pasifik Berdasarkan Aspek Kepentingan Ekonomi Politik. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis mengangkat isu permsalahan sampah plastik di laut pada regional Asia Pasifik. Topik ini dipilih atas latar belakang Asia Pasifik sebagai kawasan yang menyumbang sampah plastik di laut terbesar di dunia, disebabkan karena manajemen pengelolaan sampah oleh negara-negara yang kurang memadai dan belum adanya political will serta hukum yang mengatur di lingkup kawasan dalam menangani sampah plastik di laut, padahal Pasal 207 ayat (3) dan (4) United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) telah mengamanatkan untuk membentuk hukum dengan skala regional terkait pelestarian lingkungan laut. Pada sisi lain, negara-negara di Asia Pasifik memiliki ketergantungan terhadap pemanfaatan sumber daya laut sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang diandalkan, sehingga dalam hal ini terdapat benturan kepentingan antara pelestarian lingkungan dengan kepentingan ekonomi. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penelitian ini mendasarkan dua rumusan masalah:(1) Bagaimana aspek kepentingan ekonomi politik dalam penanganan sampah plastik di laut pada regional Asia Pasifik? (2) Apa urgensi pembentukan imperative enforcement treaty dalam menangani permasalahan sampah plastik di laut pada regional Asia Pasifik? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis dengan penafsiran sistematis, dengan cara menguraikan hukum internasional yang berkaitan dengan penanganan sampah plastik di laut yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan empiris atau aktual. Hasil penelitian yang didapatkan melalui metode di atas menunjukkan bahwa negara-negara yang berada pada regional Asia Pasifik memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya laut baik pada sektor pendapatan negara, ketenagakerjaan, dan ketahanan pangan. Namun menjadi permasalahan karena Asia Pasifik menjadi regional yang menyumbang sampah plastik terbesar di laut. Negara-negara di Asia Pasifik telah berpartisipasi aktif secara internasional dengan meratifikasi beberapa aturan internasional dan telah membentuk hukum nasional terkait pelestarian lingkungan laut, namun belum berjalan efektif. Di samping itu, belum ada hukum internasional secara spesifik mengatur tentang penanganan sampah plastik di laut. Oleh karena itu, secara politis diperlukan imperative enforcement treaty terkait penanganan sampah plastik di laut pada regional Asia Pasifik. Pembentukan imperative enforcement treaty adalah dalam rangka melaksanakan Prinsip 2, 7, dan 8 Deklarasi Stockholm, dan Prinsip 4, 7, 8, dan 12 Deklarasi Rio, serta Pasal 207 ayat (3) dan (4) UNCLOS. Selain itu hal ini menjadi urgensi karena instrumen imperative enforcement treaty dapat mempertemukan kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan laut secara bersinergi dan seimbang

English Abstract

In this thesis, author raises the issue of the problem of Marine Plastic Pollution in the Asia Pacific region. This topic was chosen because of the fact that Asia Pacific is the region that contributes the largest marine plastic pollution in the world, due to inadequate waste management by countries and the lacks of political will and laws governing the scope of the region in dealing with marine plastic pollution, even though Article 207 paragraph (3) and (4) of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) has mandated the establishment of law on a regional scale related to the preservation of the marine environment. On the other hand, countries in Asia Pacific are dependent on the use of marine resources as a reliable source of state revenue, so that in this case there is a conflict of interest between environmental preservation and economic interests. Based on the description of the problem above, this study based on two problem formulations: (1) How are the aspects of political economy interests in handling marine plastic pollution in the Asia Pacific region? (2) What is the urgency of establishing an enforcement treaty in dealing with the problem of marine plastic pollution in the Asia Pacific region? The research method used in this study is a normative juridical research method with statue approach, conceptual approach, and comparative approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed using descriptive analytical methods with systematic interpretation, by elaborating international law relating to the handling of marine plastic pollution then linked to empirical or actual problems. The research results obtained through the above methods show that countries in the Asia Pacific region have high dependence on marine resources both in the sectors of state income, employment, and food security. However, it becomes a problem because Asia Pacific is a region that contributes the largest plastic waste in the sea. Countries in Asia Pacific have actively participated internationally by ratifying several international rules and have formed national laws related to the preservation of the marine environment, but this has not been effective. In addition, there is no international law that specifically regulates the handling of plastic waste in the sea. Therefore, politically, imperative enforcement treaties are needed related to the handling of plastic waste at sea in the Asia Pacific region. The establishment of an enforcement treaty aims to realize Principles 2, 7 and 8 of the Stockholm Declaration, and Principles 4, 7, 8 and 12 of the Rio Declaration, as well as Article 207 paragraphs (3) and (4) of UNCLOS. In addition, this is an urgency because the imperative enforcement treaty instrument can bring together economic and marine environmental interests in a synergistic and balanced manne

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	23 Jan 2024 04:10
Last Modified:	23 Jan 2024 04:10
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213342

Text (DALAM MASA EMBARGO) Ida Bagus Ayodya Maheswara.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (3MB)

Actions (login required)

View Item