Disharmoni Pengaturan Kewajiban Menempuh Upaya Administratif Dalam Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)

Satwika, I Putu Arya and Agus Yulianto, S.H., M.H and Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H (2023) Disharmoni Pengaturan Kewajiban Menempuh Upaya Administratif Dalam Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai disharmoni pengaturan kewajiban menempuh upaya administratif dalam sengketa perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan. Latar belakang penelitian ini adalah pengaturan mengenai upaya administratif dalam sengketa perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan yang diatur pada dua jenis produk hukum yang berbeda namun saling bertentangan. PERMA No 2 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige overheidsdaad) pasal 2 ayat (2) telah tegas mengatur PTUN berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana diamanatkan dan diatur pada PERMA Nomor 6 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Hal yang berbeda ditemukan pada SEMA No 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1 huruf c yang menyatakan gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintahan berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah Apa akibat hukum yang timbul dari disharmoni pengaturan mengenai kewajiban menempuh upaya administratif dalam sengketa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah ?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan interpretasi sistematis yang mana data diperoleh berdasarkan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dilakukan oleh penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmoni pengaturan mengenai kewajiban menempuh upaya administratif dalam sengketa perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan ini menimbulkan 2 akibat hukum. Pertama, menimbulkan terjadinya ketidakpastian hukum di masyarakat mengenai kewajiban untuk menempuh upaya administratif. Kedua, terjadinya konflik peraturan antara PERMA Nomor 2 Tahun 2019 dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 sehingga harus diselesaikan dengan asas-asas hukum mengenai konflik peraturan.

English Abstract

This thesis examines the disharmony of arrangements for the obligation to take administrative measures in disputes involving unlawful acts committed by government officials. The regulation regarding administrative efforts in unlawful acts disputes by government officials is the background of this research, which is regulated in two different but contradictory types of legal products. PERMA No. 2 of 2019 concerning Guidelines for the Settlement of Disputes on Government Actions and the Authority to Adjudicate Unlawful Acts by Government Agencies and/or Officials (Onrechtmatige overheidsdaad) article 2 paragraph (2) has clearly stated that the Administrative Court has the authority to adjudicate government action disputes following the implementation of administrative measures as mandated and regulated by PERMA No. 6 of 2018 and Law No. 30 of 2014. SEMA No. 5 of 2021, concerning the Implementation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber of 2021 as a Guideline for the Implementation of Tasks for the Court in Formulating the Law of the Administrative Chamber State number 1 letter c, states that lawsuits against unlawful acts by Government Officials in the form of omissions do not require administrative efforts. This research discussed the formulation of the problem stated on previous paragraph. What were the legal ramifications of a breakdown in arrangements regarding the obligation to take administrative measures in disputes involving the government's lawful actions ?. This research applied normative legal research with a statutory approach and systematic interpretation, with data obtained through the research literature studies on primary, secondary, and tertiary legal materials. According to the research findings, the discordance of regulations regarding the obligation to take administrative measures in disputes involving unlawful acts by government officials has two legal consequences. First, it raised legal uncertainty in society about the obligation to take administrative measures. Second, there was a regulatory conflict between PERMA Number 2 of 2019 and SEMA Number 5 of 2021, which must be resolved using regulatory conflict legal principles.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	23 Jan 2024 03:24
Last Modified:	23 Jan 2024 03:24
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213305

Text (DALAM MASA EMBARGO) I Putu Arya Satwika.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item