Implikasi Yuridis Pelanggaran Malaysia Terhadap Memorandum of Understanding dengan Indonesia Tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik

Silva Hasanah, Agustin and Ikaningtyas,, S.H., LL.M. and Hikmatul Ula,, S.H., M.Kn. (2023) Implikasi Yuridis Pelanggaran Malaysia Terhadap Memorandum of Understanding dengan Indonesia Tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia terhadap MoU Penempatan dan Pelindungan PMI. Pelindungan terhadap PMI merupakan tangggung jawab kedua belah pihak yang telah sepakat untuk menandatangani MoU. Tindakan Malaysia yang masih memberlakukan System Maid Online dalam melakukan perekrutan melanggar substansi utama MoU, bertentangan dengan UU Perlindungan PMI, dan tidak memiliki sistem pelindungan yang jelas sehinggga PMI rentan mengalami eksploitasi. Ketentuan mengenai pelanggaran juga tidak diatur secara jelas di dalam ketentuan MoU. Berdasarkan hal tersebut diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Implikasi Yuridis Pelanggaran Malaysia Terhadap MoU Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik Penelusuran Bahan Hukum yang penulis gunakan pada penelitian ini menggunakan teknik Library Research atau studi kepustakaan. bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif normatif, penafsiran sistematis dan gramatikal. Dari Hasil penilitian dengan menggunakan metode diatas, bahwa ketentuan mengenai pelanggaran tidak diatur secara jelas di dalam MoU. Oleh karena itu pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia terhadap MoU Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia menghasilkan konsekuensi hukum sesuai dengan Draft Articles pasal 29, pasal 30, dan pasal 31. Yang pertama, Konsekuensi terhadap pelanggaran tersebut tidak mempengaruhi kewajiban berkelanjutan Negara untuk melakukan kewajiban yang telah dilangggarnya. Kedua, Malaysia harus berkomitmen untuk tidak mengulangi tindakan pelanggaran yang sejatinya dapat merugikan Indonesia. Ketiga, karena telah melakukan tindakan pelanggaran, maka Malaysia berkewajiban untuk melakukan reparasi yakni dengan memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat.

English Abstract

This research, the author raises the issue of violations commited by Malaysia against the IMW Placement and Protection MoU. IMW protection is the responsibility of both parties who have caused violations of the MoU. Malaysia’s actions that are still implementing the Online Maid System in destroying the main substance of the MoU, are contrary to the IMW protection law, and do not have a protective system that is clearly IMW vulnerable to exploitation. Provitions regarding violations are also not clearly regulated in the MoU provitions. Base on the above, the formulation of the problem in this research is what are the Juridical Implications of Malaysia’s Violations Against the MoU on the Placement and Protection of IMW in the Domestic Sector? Then the writing of this research uses the method of normative juridical law by taking a statutory approach and a conceptual approach. The legal material tracing technique that the authors used library research techniques. Analysis of primary and secondary legal materials used normative descriptive methods, systematic and grammatical findings. From the result of the research, the provisions regarding violations are not clearly regulated in the MoU. Therefore violations commited by Malaysia against the MoU on the Placement and Protection IMW in Malaysia result in legal consequences in accordance with Draft Articles article 29, article 30 and article 31. First, the consequences of such violations do not impact the state’s obligation to carry out it has been violated. Second, Malaysia must give up on not repeating violations that could harm Indonesia. Third, because it was commited an act of violation, Malaysia is obliged to make reparations, namely by correcting the mistakes that have been made.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username verry
Date Deposited:	22 Jan 2024 08:07
Last Modified:	22 Jan 2024 08:07
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213144

Text (Dalam Masa Embargo) Silva Hasanah Agustin.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item