Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Ppats) Dalam Peralihan Tanah Terlantar Menjadi Tanah Kas Desa (Studi Di Desa Kesambirampak, Kabupaten Situbondo)

Maharani, Giga Firstia and Dr. Dhia Al Uyun, S.H., M.Hum and Dr. Fathul Laila, S.H., L.LM (2023) Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Ppats) Dalam Peralihan Tanah Terlantar Menjadi Tanah Kas Desa (Studi Di Desa Kesambirampak, Kabupaten Situbondo). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penulis mengangkat permasalahan berkaitan dengan peran Camat sebagai PPATS dalam peralihan tanah terlantar menjadi Tanah Kas Desa. berangkat dari adanya gugatan yang dilayangkan oleh para ahli waris dari pemilik tanah yang tertulis pada Buku Kerawangan Desa, namun adanya penelantaran tanah selama lebih dari 50 (lima puluh) tahun. Para ahli waris merasa bahwa peralihan tanah yang tertulis milik leluhurnya tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga melayangkan gugatan kepada Pemerintah Desa. Berdasarkan permasalahan di atas, tesis ini menyajikan 2 (dua) rumusan masalah yang diantaranya; (1) Apa peran PPATS dalam peralihan tanah terlantar menjadi Tanah Kas Desa, dan (2) Bagaimana alur sebidang tanah terlantar dapat menjadi objek Tanah Kas Desa. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian sosio-legal dengan Pendekatan Perundang-undangan, Konseptual, dan Kasus. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo. Data primer berupa hasil wawancara bersama informan terpilih. Data sekunder diperoleh dari buku, karya ilmiah serta hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan tanah terlantar, Tanah Kas Desa, Pemerintahan Kecamatan maupun Desa. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data dalam penelitian deskriptif kualitatif kemudian didukung dengan studi kepustakaan. Selanjutnya dianalisis menggunakan penafsiran interpretasi gramatikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Camat sebagai PPATS dalam hal ini diantaranya ialah melakukan pembinaan dan pengawasan berkaitan dengan pemerintahan desa termasuk kepada masyarakat desa. Camat sebagai PPATS dapat dilibatkan dalam panitia evaluasi tanah terlantar, turut andil dalam melakukan pemberitahuan kepada para pihak terhadap adanya surat peringatan tanah terlantar, serta ikut dalam pengawasan kegiatan pengosongan tanah terlantar oleh bekas pemegang hak. Alur tanah terlantar menjadi Tanah Kas Desa harus dimulai dengan adanya penetapan tanah terlantar oleh Menteri. Setelah adanya penegasan sebagai tanah negara bekas tanah telantar yang dikuasai dan dikelola langsung oleh pemerintah atau negara, wajib dimohonkan hak pengelolaan dan hak pakai untuk kemudian dapat diberikan kepada Pemerintah Desa dan dapat dijadikan sebagai Tanah Kas Desa.

English Abstract

This research studies the issue regarding the role of a district head appointed as a temporary land deed official (henceforth referred to as PPATS) in the case of abandoned land transfer of the land under the village’s ownership. This research departed from the claim filed by heirs of the land written on Buku Kerawangan Desa (Village’s Land Book), while the land concerned has been abandoned for over 50 years. The heirs perceive that the land transfer from their ancestor contravenes the standard procedure, triggering them to file a claim against the village government. The above problems have brought this research to the following points to investigate: (1) What is the role of the PPATS in the transfer of abandoned land to the land under the village’s ownership and (2) how could a parcel of abandoned land serve as an object under village’s ownership? This research employed socio-legal methods and statutory, conceptual and case approaches. The research took place in Kesambirampak village, the District of Kapongan, the Regency of Situbondo. Primary data was obtained from interviews with selected informants, while the secondary data was garnered from books, scientific work, and other research results discussing abandoned land, land under the village’s ownership, district government, and village government. Data from interviews was needed in qualitative-descriptive research supported by library research, and this data was further analyzed using grammatical interpretation. The research results show that the role of the district head as PPATS involves counselling and supervision in the village government and community. The district head serving as PPATS is also involved in the evaluation of abandoned land, and he also supervises land clearance from any objects owned by the former right holder. The conveyance of the status of land from abandoned land to land under the village’s ownership should begin with the approval of this abandoned land by an authorized minister. After the process of stipulation of this abandoned land, thexiii request for the right to manage and use the land should be made and submitted to the village government to enable the land to function as land under the village’s ownership.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	042301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	22 Jan 2024 06:31
Last Modified:	22 Jan 2024 06:31
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213038

Text (DALAM MASA EMBARGO) GIGA FIRSTIA MAHARANI.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item