Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Praperadilan Yang Menyatakan Penetapan Tersangka Tidak Sah Dalam Perspektif Keadilan Dan Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor :33/Pid.Prap/2020/Pn.Jkt.Sel)

Uli, Genesia Ivana and Dr. Prija Djatmika, S.H., M.H and Eny Harjati, S.H., M.Hum (2023) Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Praperadilan Yang Menyatakan Penetapan Tersangka Tidak Sah Dalam Perspektif Keadilan Dan Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor :33/Pid.Prap/2020/Pn.Jkt.Sel). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pengaturan hukum secara tertulis merupakan wujud Negara dalam melindungi warga negaranya. Hukum harus benar-benar hidup di masyarakat, bukan hanya sekadar pedoman atau petunjuk tingkah laku yang mati dalam bermasyarakat. Praperadilan bukanlah sebuah lembaga pengadilan yang berdiri sendiri apabila ditinjau dari segi susunan peradilan dan strukturnya. Terdapat suatu hal menarik pada putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 33/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis mengenai peraturan praperadilan yang berlaku di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 77 hingga Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang lalu objek praperadilan tersebut diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat beberapa proses praperadilan yang tidak memuat tujuan hukum itu sendiri dalam hal ini ialah keadilan dan kepastian hukum, hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengaturan mengenai praperadilan. Sebagai contoh dalam hal ini ialah pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 33/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel. yang tidak memuat unsur kepastian dan keadilan hukum.

English Abstract

Written legal arrangements are a form of the State in protecting its citizens. The law must really live in society, not just a guide or guideline for dead behavior in society. Pretrial is not a court institution that stands alone in terms of judicial composition and structure. There is something interesting in the decision of the South Jakarta District Court judge who examined and tried pretrial cases in the South Jakarta District Court decision Number 33/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel. The research findings indicate that, based on an analysis of the prevailing pretrial regulations in Indonesia, they are essentially governed by Articles 77 to 83 of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP). Subsequently, the scope of pretrial matters was expanded by Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014. However, in practice, there are still some pretrial processes that do not encompass the very essence of legal objectives, which are justice and legal certainty. This limitation stems from the lack of comprehensive regulations concerning pretrial matters. As an example, the consideration of the judge in the decision of the South Jakarta District Court Number 33/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel. did not incorporate elements of legal certainty and justice.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	22 Jan 2024 03:01
Last Modified:	22 Jan 2024 03:01
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/212911

Text (DALAM MASA EMBARGO) Genesia Ivana Uli.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item