Sihombing, Teresa Florence Vina and Yasniar Rachmawati Madjid, , S.H.,M.H and Fransiska Ayulistya, S, S.H., LL.M. (2021) Penutupan Kamp Pengungsi Dadaab Dan Kakuma Oleh Kenya Ditinjau Dari Hukum Internasional. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Melalui skripsi ini, penulis mengkaji terkait kebijakan penutupan kamp pengungsi Dadaab dan Kakuma yang dikeluarkan oleh Kenya pada tahun 2021 dari perspektif hukum internasional. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya pemulangan paksa para pengungsi oleh Kenya dengan menghadirkan ancaman, tekanan, dan ketakutan terhadap mereka, ke Negara asal atau tempat di mana ia dapat merasa terancam atas hak dan kebebasannya sebagai akibat dari kebijakan penutupan kamp tersebut. Pernyataan kebijakan ini diperhadapkan dengan kewajiban Kenya sebagai Negara anggota Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Konvensi OAU Tahun 1969 dalam melaksanakan perlindungan pengungsi dan penghormatan terhadap prinsip dasar perlindungan pengungsi, yaitu prinsip non-refoulement yang melarang pemulangan pengungsi ke tempat di mana ia akan diperhadapkan pada bahaya. Maka berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: (1) Apakah tindakan Kenya terkait pemulangan pengungsi akibat dari kebijakan penutupan Kamp Pengungsi Dadaab dan Kakuma sudah sesuai dengan Hukum Internasional? (2) Bagaimana tanggung jawab Kenya terkait pemulangan pengungsi akibat dari kebijakan penutupan Kamp Pengungsi Dadaab dan Kakuma menurut Hukum Internasional? Dalam mengkaji rumusan masalah yang telah dijabarkan, Penulis menggunakan dua metode pendekatan penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan oleh Penulis akan dikaji dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal. Dalam hal ini bahan hukum yang dimaksud termasuk, Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951 dan Konvensi Organisasi Persatuan Afrika yang Mengatur Aspek-aspek Spesifik Masalah- masalah Pengungsi di Afrika Tahun 1969 bersama dengan sumber hukum internasional lainnya. Tujuan interpretasi gramatikal adalah untuk menyediakan analisa yang tekstual, komprehensif, dan akurat seturut dengan kaidah hukum yang akan diteliti untuk mendapatkan suatu solusi. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, Penulis memperoleh hasil penelitian dan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat, bahwa pelaksanaan kebijakan penutupan kamp pengungsi oleh Kenya telah dan akan berakibat pada pemulangan para pengungsi ke Negara atau wilayah di mana hidup atau hak dan kebebasannya dapat terancam merupakan pelanggaran terhadap prinsip non- refoulement. Adapun klausul pengecualian memperbolehkan pemulangan pengungsi hanya dalam keadaan tertentu yang harus diinterpretasikan secara sempit. Kegagalan dalam menghormati prinsip non-refoulement bersama dengan klausul pengecualiannya merupakan pelanggaran terhadap hukum pengungsi internasional,sebagaimana telah dilakukan oleh Kenya. Maka menurut hukum kebiasaan internasional maupun perjanjian internasional yang disepakati oleh Kenya, Kenya dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh Negara yang merasa dirugikan oleh perbuatan Kenya yang dapat berupa melanjutkan kewajiban prestasi, pemberhentian tindakan, atau dengan memberi reparasi atau pemulihan yang memadai.
English Abstract
Through this thesis, the author examines the policy to close the Dadaab and Kakuma refugee camps issued by Kenya in 2021 from the perspective of international law. This thesis has come to be by Kenya‟s forced repatriation of refugees by conducting or presenting threats, pressure and fear against them, to their country or places of origin where they may feel threatened for their rights and freedoms as a result of the policy to close the camps. This policy shall come at face with Kenya's obligations as a Member State of the 1951 Refugee Convention and the 1969 OAU Convention in carrying out the refugee protection and in respecting the pillar principle of refugee protection, namely the non-refoulement principle which prohibits any repatriation to a place where they will be exposed to danger. Based on the foregoing, this theis raises certain legal issues, namely (1) Are Kenya's actions in regards to the repatriation of refugees due to the policy to close the Dadaab and Kakuma Refugee Camps in accordance with International Law? (2) How should Kenya take responsibility in regards to the repatriation of refugees as a result of the policy to close the Dadaab and Kakuma Refugee Camps under International Law? In analyzing the legal issues elaborated before, the author uses two methods of legal research approach, namely the statute approach, and the conceptual approach. The legal material that the author obtained will be studied using the method of interpretation on grammatical use. The legal materials concerned shall include, The 1951 Convention on the Status of Refugees and the Convention on The 1969 Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa, along with other sources of international law. Such grammatical interpretation is aimed to provide a textual, comprehensive, and accurate analysis with the application of the law that will be carried out to obtain problem solving. Through the utilization of the legal research methods, the author acquired research result and answer to the issues being raised, that the implementation of the policy to close the refugee camps by Kenya had and will subsequently cause the repatriation of refugees to places or countries where their lives or freedoms can be threatened constituting a violation to the principle non-refoulement. In spite of that, the exception clause allows the return of refugees only under certain circumstances which must be interpreted narrowly. Failure to respect the principle of nonrefoulement along with its exclusion clause is a violation of the international refugee law, as has Kenya done. Therefore, according to customary international law and international treaties agreed upon by Kenya, Kenya can be held accountable by a State that feels aggrieved by Kenya's actions, which can be fulfilled in the form of xiv continuing the performance as obligated within the treaties, cessation of action, or by providing adequate reparations or remedies
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 052301 |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pitoyo Widhi Atmoko |
| Date Deposited: | 29 Jan 2024 01:38 |
| Last Modified: | 29 Jan 2024 01:38 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/212727 |
Actions (login required)
 |
View Item |