Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Bekerja Sama (Justice Collaborator) Dalam Sistem Peradilan Korupsi Di Indonesia

Asgar, Mochamad Ali and Prof. Dr. I. Nyoman Nurjaya,, S.H., M.S and Dr. Bambang Sugiri,, S.H., M.S. and Dr. Tunggul Anshari,, SN, S.H.M.H. (2022) Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Bekerja Sama (Justice Collaborator) Dalam Sistem Peradilan Korupsi Di Indonesia. Doktor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Mochamad Ali Asgar, Nim. 157010100111029, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2022, Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Bekerja Sama (Justice Collaborator) Dalam Sistem Peradilan Korupsi Di Indonesia. Promotor: Prof. Dr. I. Nyoman Nurjaya, S.H., M.S., Ko-Promotor 1: Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.H., Ko- Promotor 2: Dr. Tunggul Anshari, S.N., S.H., M.H. Tindak Pidana Korupsi Merupakan Tindak Pidana Yang Sulit Untuk Diberantas Karena Pelaku Tindak Pidana Korupsi Biasanya Mempunyai Kedudukan Secara Ekonomi Dan Politik Yang Kuat, Sehingga Tindak Pidana Korupsi Tergolong Sebagai White Collar Crime, Crimes As Business, Economic Crimes, Official Crime Dan Abuse Of Power. Kejahatan Ini Biasa Dilakukan Oleh Orang- Orang Yang Memiliki Jabatan Dan Kedudukan Penting Dalam Berbagai Institusi Negara. Hal Ini Tentunya Menunjukkan Bahwa Kejahatan Ini Biasa Dilakukan Oleh Orang-Orang Yang Cerdas, Orang-Orang Yang Mengerti Seluk-Beluk Keuangan Dan Birokrasi Dalam Institusinya. Kejahatan Ini Paling Sering Terjadi Sebagai Tindak Kriminal Dalam Bentuk Penyimpangan Dari Kegiatan Bisnis Yang Sah. Oleh Karena Itu, Tindak Pidana Korupsi Sangat Sulit Untuk Diungkap. Orang-Orang Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Korupsi Merupakan Orang-Orang Yang Memiliki Jabatan Dan Kedudukan Sehingga Sangat Sulit Untuk Mendapatkan Barang Bukti. Para Pelaku Ini Dalam Menutupi Kejahatannya Cenderung Akan Membuat Sebuah Skenario Yang Rapi Dan Sulit Diidentifikasi Oleh Penyidik Sehingga Akan Mempersulit Proses Pemeriksaan. Dalam Hukum Nasional, Justice Collaborator Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No. 04 Tahun 2011, Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Ham Ri , Jaksa Agung Ri, Kapolri, Kpk-Ri, Dan Ketua Lpsk Ri. Nomor: M.Hh-11.Hm.03.02.Th.2011, Nomor: Per-045/A/Ja/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: Kepb-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Secara Yuridis Normatif Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Sebagaimana Diubah Dengan Pasal 10a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Memberikan Pengaturan Justice Collaborator Yang Belum Memberikan Kepastian Dan Masih Bersifat Diskriminasi Serta Kurangnya Mendapatkan Perlindungan Secara Hukum, Artinya Tidak Adanya Suatu Kepastian Hukum Yang Jelas Bagi Seorang Justice Collaborator Termasuk Kepada Saksu Pelaku Utama. Bahkan Seorang Saksi Yang Juga Tersangka Dalam Kasus Yang Sama Tidak Dapat Dibebaskan Dari Tuntutan Pidana Apabila Ia Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah, Tetapi Kesaksiannya Dapat Dijadikan Pertimbangan Hakim Dalam Meringankan Pidana Yang Akan Dijatuhkan, Sehingga Tidak Memberikan Jaminan Perlindungan Terhadap Justice Collaborator. Kuhp Dan Kuhap Juga Tidak Mengatur Posisi Justice Collaborator Secara Tuntas. Sementara Itu, Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama Atau Justice Collaborator Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu Pada Angka 9 Huruf A, Justice Collaborator Dimaknai Sebagai Seorang Pelaku Tindak Pidana Tertentu, Tetapi Bukan Pelaku Utama Yang Mengakui Perbuatannya Dan Bersedia Menjadi Saksi Dalam Proses Peradilan, Namun SEMA Tersebut Tidak Bisa Mengikat Jaksa Maupun Bagi Penyidik. SEMA Di Atas Hanyalah Aturan Internal Di Lingkungan Peradilan, Sehingga Tidak Memiliki Otoritas Yang Kuat Dalam Memastikan Bahwa Justice Collaborator Mendapatkan Perlakuan Khusus. Kondisi Ketidak Jelasan Aturan Berakibat Ketidak Pastian, Perlindungan Dari Justice Collaborator (JC) Dan Daya Ikat Terhadap Penegak Hukum, Terlihat Dari Beberapa Perkara Yang Di Persidangan Dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Memberikan Status Justice Collaborator Terhadap Sejumlah Tersangka Kasus Korupsi Diantaranya Kasus Dengan Terdakwa Setyo Novanto, Terdakwa Kurniawan Eddy Tjokro Alias Yudi Tjokro, Terdakwa Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Terdakwa Stepanus Robin Pattuju, Akan Tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tetap Memvonis Sesuai Besarnya Hukuman Yang Dituntut Jaksa Padahal Undang-Undang Menyatakan Keterangan Justice Collaborator Menjadi Pertimbangan Hakim Meringankan Hukuman. Dengan Demikian Norma Pada Hukum Positif Tidak Memberikan Tempat Yang Layak Pada Justice Collaborator. Pengaturan Sebagaimana Tersebut Di Atas, Masih Belum Memberikan Pengaturan Yang Proporsional, Sehingga Keberadaan Justice Collaborator Bisa Direspon Secara Berbeda Oleh Penegak Hukum, Sehingga Menimbulkan Persoalan Baik Secara Yuridis Dan Filsafat. Rumusan Masalah Dalam Penelitian Ini Adalah: Pertama, Apa Makna Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang Bersedia Bekerjasama Dengan Penegak Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi? Kedua, Apa Urgensi Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelaku Pelaku Yang Bersedia Bekerjasama Dengan Penegak Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi?. Ketiga, Bagaimana Pengaturan Ke Depan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bersedia Bekerjasama Dengan Penegak Hukum Dalam Penyidikan Yang Berkemanfaatan Dan Berkadilan?. Dan Untuk Dapat Memecahkan Masalah Tersebut Di Digunakan Teori Sebagai Analisis Dengan Mengunakan Teori Fungsi Dan Tujuan Hukum Dan Teori Perlindungan Hukum. Penelitian Disertasi Ini Adalah Penelitian Hukum Normatif Dengan Mengunakan Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Filosofis Dan Pendekatan Kasus (Case Approach) Dan Pendekatan Perbandingan. Hasil Penelitian Dapat Dijelaskan Bahwa Pertama, Makna Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Sejatinya Merupakan Perwujudan Indonesia Sebagai Negara Hukum Dengan Berlandaskan Pada Pancasila Dan UUD NRI Tahun 1945 Yang Sangat Bertalian Erat Dalam Rangka Pemenuhan Jaminan Kepastian Hukum Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Sebagaimana Berdasarkan Pasal 28D Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 Dengan Bentuk Perlindungan Tidak Hanya Fisik Maupun Psikis Tetapi Juga Penghargaan Dalam Bentuk Pemberian Keringanan Hukuman Dengan Tetap Memberikan Kebebasan Hakim Dalam Melakukan Penegakan Hukum Dan Keadilan. Kedua, Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Berangkat Dari Kebutuhan Yang Mendesak Dalam Membongkar Kejahatan Korupsi Dengan Memberikan Jaminan Perlindungan Kepada Saksi Pelaku, Pelapor Dan Korban Khususnya Pelaku Utama Untuk Berani Menjadi Justice Collaborator Dalam Pemberantasan Korupsi. Ketiga, Pengaturan Terhadap Justice Collaborator Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dibutuhkan Perbaikan Yuridis Di Masa Mendatang Terutama Pada 4 (Empat) Problematika Yaitu Pertama, Diperlukan Perbaikan Pada Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban, Utamanya Pada Penjelasan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Dengan Memberikan Perlindungan Yang Sama Terhadap Pelaku Utama Yang Bekerja Sama Dalam Mengungkat Tindak Pidana Korupsi. Rekomendasi Dalam Penelitian Ini Adalah Melakukan Perubahan Perubahan Dengan Menambahkan Penjelasan Pasal 10A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Dengan Penjelasan Bahwa: Saksi Pelaku Yang Dapat Diberikan Penanganan Secara Khusus Dalam Proses Pemeriksaan Dan Penghargaan Atas Kesaksian Yang Diberikan Tidak Terkecuali Saksi Pelaku Utama Dan Menyesuaikan SEMA RI Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu Serta Pada Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan HAM RI , Jaksa Agung RI, Kapolri, KPK-RI, Dan Ketua LPSK-RI Nomor: M.HH-11HM.03.02.Th.2011, Nomor: PER- 045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dengan Memasukan Pelaku Utama Yang Juga Dapat Diberikan Penghargaan Dan Penanganan Khusus, Sehingga Perlindungan Hukum Yang Diharapkan Akan Menciptakan Signifikansi Pada Agenda Pemberantasan Kejahatan Korupsi Dan Dalam Praktek Pengungkapannya Di Peradilan Akan Sedemikian Meminimalisir Kegagalan Mewujudkan Kehendak Konstitusi Menghadirkan Kepastian Hukum Yang Adil Dalam Melindungi Hak-Hak Yang Dimiliki Mutlak Oleh Justice Collaborator Serta Memperkuat Kedudukan Kelembagaan LPSK Dalam Mengoptimalkan Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dengan Cara Mengukuhkannya Sebagai Lembaga Satu-Satunya Yang Berwenang Menerima Permohonan Dan Menetapkan Seseorang Sebagai Justice Collaborator Yang Selanjutnya Menjadi Dasar Bagi Penuntut Umum (Dalam Hal Keringanan Penjatuhan Hukuman Oleh Hakim) Dan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI (Dalam Hal Mendapatkan Penghargaan Lainnya Seperti Pembebasan Bersyarat Dan Remisi).

English Abstract

Corruption isacrime that is difficult to eradicate because the perpetrators of corruption usually haveastrong economic and political position, so that corruption is classified asawhite-collar crime, crimes as business, economic crimes, official crime and abuse of power. This crime is usually committed by people who have important positions and positions in various state institutions. This certainly shows that this crime is usually committed by intelligent people, people who understand the intricacies of finance and bureaucracy in their institutions. These crimes most often occur as criminal acts in the form of deviations from legitimate business activities. Therefore, corruption is very difficult to uncover. People who are involved in criminal acts of corruption are people who have positions and positions so it is very difficult to get evidence. These perpetrators in covering up their crimes tend to createaneat scenario and are difficult to identify by investigators so that it will complicate the examination process. In national law, Justice Collaborator is regulated in Law Number 13 of 2006 as amended by Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) No. 04 of 2011, Joint Regulation of the Minister of Law and Human Rights, Attorney General, National Police Chief, KPK, and LPSK concerning Protection for Whistleblowers, Reporting Witnesses, and Collaborating Perpetrators Witness. Juridically normative based on Article 10 paragraph (2) of Law no. 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, the existence ofaJustice Collaborator has no place to obtain legal protection, meaning that there is no clear legal certainty foraJustice Collaborator. Evenawitness who is alsoasuspect in the same case cannot be acquitted of criminal charges if he is legally and convincingly proven guilty, but his testimony can be taken into consideration by the judge in mitigating the sentence to be imposed, so it does not guarantee protection for the Justice Collaborator. The Criminal Code and the Criminal Procedure Code also do not completely regulate the position of Justice Collaborator. Meanwhile, SEMA No.4of 2011 concerning the Treatment of Whistle Blower and Co-operating Witnesses or Justice Collaborators in Certain Criminal Acts number9letter a, justice collaborator is defined asaperpetrator ofacertain crime, but not the main perpetrator who admits his actions and willing to beawitness in the judicial process, but the SEMA cannot bind the prosecutor or the investigator. The SEMA above is only an internal rule within the judiciary, so it does not haveastrong authority in ensuring that justice collaborators get special treatment. The condition of unclear regulations results in uncertainty, protection from JC and binding power to law enforcers, as can be seen from several cases in court where the Corruption Eradication Commission (KPK) granted Justice Collaborator status toanumber of suspected corruption cases including the E-KTP corruption case with the suspect Andi Narogong who also status as justice collaborator and the latest on the Setyo Novanto case. Aright but judges Corruption Court sentenced the corresponding fixed magnitude prosecutor demanded punishment when the law states caption Justice Collaborator into consideration the judge commuted the sentences. Thus the norms of positive law do not provideaproper place for justice collaborators. The arrangements as mentioned above still do not provide proportional arrangements, so that the existence of justice collaborators can be responded to differently by law enforcers, causing problems both juridically and philosophically. The formulation of the problem in this research is, first, what is the meaning of legal protection for perpetrator witnesses who are willing to cooperate with law enforcement in the investigation of Corruption Crimes?. Second, what is the urgency of providing legal protection for witnesses to perpetrators who are willing to cooperate with law enforcement in the investigation of Corruption Crimes?. Third, what is the future arrangement for perpetrator witnesses who are willing to cooperate with law enforcement inauseful and fair investigation?. And to be able to solve these problems, theory is used as an analysis by using the theory of legal functions and objectives, the theory of legal certainty, the theory of legal protection. This dissertation research isanormative legal research using the approach of legislation (statute approach), philosophical approach and the approach of the case (case approach). The results can be explained that the First, the meaning of legal protection for witnesses actors who are willing to cooperate with law enforcement in investigations Corruption Crime is related to legal protection from threats and applicable legal processes and the imposition of court decisions. Second, the urgency of providing legal protection for perpetrators of witnesses who are willing to cooperate with law enforcement in the investigation of Corruption Crimes because Justice Collaborator is the main actor who can help uncoveracrime because it has the potential to have evidence to drag the main perpetrator and other suspects in. Third, the future arrangements for perpetrator witnesses who are willing to cooperate with law enforcement still cannot be used asastrong legal basis regarding the right of commutation of sentence for Justi ce Collaborators in criminal justice by law enforcement officers and many have weaknesses, especially in terms of commutation of sentences for Justice Collaborators for their testimonies in assisting law enforcement officers but are only used as considerations by judges without any binding power that obliges judges to provide leniency. The recommendation in this study is the need foraclear position foraJustice Collaborator in the process of law enforcement in cases of corruption and to provide certainty and justice. Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to the Basis of Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims and SEMA RI No. 14 of 2011 concerning the Treatment of Criminal Whistleblowers (Whistleblowers) and Collaborating Perpetrators (Justice Collaborators) in Certain Criminal Acts and awardingaJustice Collaborator by giving himareduced prison term.

Item Type:	Thesis (Doktor)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pitoyo Widhi Atmoko
Date Deposited:	26 Jan 2024 01:22
Last Modified:	26 Jan 2024 01:22
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/212685

Text (DALAM MASA EMBARGO) 212685 Mochamad Ali Asgar.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item