Tinjauan Yuridis Unsur-Unsur Dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Skimming

Sinaga, Andreas Jose Panangian and Dr. Prija Djatmika,, S.H., M.S and Ardi Ferdian,, S.H., M.Kn. (2021) Tinjauan Yuridis Unsur-Unsur Dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Skimming. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Andreas Jose Panangian Sinaga, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2021, TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN UNSUR-UNSUR DALAM PASAL 32 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA SKIMMING (Studi Putusan Nomor: 869/Pid.B/2017/Pn.Jkt.Sel). Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S. Dan Ardi Ferdian, S.H., M.Kn. Konsistensi Penegakan Hukum (Law Enforcement) Terhadap Dunia Digital Secara Tidak Langsung Sangat Bergantung Dari Kesiapan Aparatur Penegakan Hukum Itu Sendiri. Maka Dari Itu Apabila Penegak Hukum Belum Dapat Optimal Dalam Melakukan Penegakan Hukum Dalam Dunia Digital Akan Menjadi Sebuah Inkosistensi Dalam Penggunaan Hukum. Realitanya Hal Ini Terjadi Di Dalam Tindak Pidana Skimming Yang Merupakan Tindak Pidana Dalam Klasifikasi Kejahatan Mayantara Yang Menurut Hemat Penulis Beberapa Penegak Hukum Masih Sering Tidak Konsisten Di Dalam Penggunaan Pasal Dalam Menjerat Tindak Pidana Tersebut. Salah Satunya Adalah Penggunaan Pasal 32 Ayat (1) UU ITE Yang Penulis Temukan Dalam Putusan Nomor: 869/Pid.B/2017/Pn.Jkt.Sel. Penggunaan Pasal Tersebut Menurut Hemat Penulis Tidak Menjelaskan Unsur-Unsur Kejahatan Dalam Rangkaian Kejahatan Tindak Pidana Skimming. Hal Ini Yang Menggerakan Penulis Untuk Melakukan Penelitian Terhadap Penggunaan Pasal Tersebut Dalam Tindak Pidana Skiming. Maka Rumusan Permasalahan Hukum Yang Dapat Dikemukakan Dalam Penelitian Ini Adalah Apakah Unsur-Unsur Dalam Pasal 32 Ayat (1) UU ITE Dapat Digunakan Dalam Tindak Pidana Skimming Dan Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Dalam Putusan Nomor: 869/Pid.B/2017/Pn.Jkt.Sel. Untuk Menjawab Permasalahan Hukum Tersebut, Penelitian Normatif Ini Menggunakan Pendekatan Kasus Dan Pendekatan Perundang-Undangan. Maka Dapat Disimpulkan Bahwa Unsur-Unsur Di Dalam Pasal 32 Ayat (1) UU ITE Tidak Dapat Digunakan Dalam Tindak Pidana Skimming. Karena Unsur-Unsur Dalam Pasal Tersebut Tidak Sesuai Dengan Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Oleh Pelaku. Dalam Hal Ini Pula, Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor: 869/Pid.B/2017/Pn.Jkt.Sel Dengan Menggunakan Pasal Tersebut Untuk Menjerat Terdakwa Tidak Memenuhi Unsur-Unsur Perbuatan Pidana Dari Terdakwa Tersebut

English Abstract

Difficulty in finding evidence related to the application of the elements inside the articles to be imposed to the felon. In skimming crime, articles that are commonly imposed include: article 30 section (1) ITE Law; article 30 section (3) ITE Law; and article 362 penal code. The example is on Verdict Number: 1034/Pid.Sus/2020/Pn.Brt which from the level of examination to the decision, the articles that are indicted and imposed are the articles as mentioned above. The writers found a skimming crime decision that is impose on the elements from articles 32 section (1) ITE Law to the felon. It's happen on Verdict Number: 869/Pid.B/2017/Pn.Jkt.Sel where are the legal facts on it's decision almost the same with Verdict Number: 1034/Pid.Sus/2020/Pn.Brt above. So the formulation of the legal problem that can be put forward in this study is whether the elements in Article 32 paragraph (1) of the ITE Law can be used in the crime of skimming and how the judge's considerations in deciding cases in Decision Number: 869/Pid.B/2017/Pn .Jkt.Sel. To answer these legal problems, this empirical juridical research uses a case approach and a legal approach. So it can be said that there is no element in Article 32 paragraph (1) of the ITE Law that cannot be used in a skimming crime. Because the elements in the article are not following the criminal act committed by the perpetrator. The judge's consideration in examining the article is belief based on the statements and witnesses examined previously at the investigation level, while in proving it does require the victim's statement, the owner of the ATM debit card, to find out the use of the victim's debit card after skimming. So according to the author's research, Judge is wrong in applying the law.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pitoyo Widhi Atmoko
Date Deposited:	25 Jan 2024 01:46
Last Modified:	25 Jan 2024 01:46
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/212644

Text (DALAM MASA EMBARGO) 212644 ANDREAS JOSE PANANGIAN SINAGA.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item