Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Izin Poligami Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tanpa Adanya Izin Atasan (Studi Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2017/Pa.Ckr)

Ruth HM, Nainggolan and Dr. Djumikasih,, S.H, M.H and Rumi Suwardiyati,, S.H., M.Kn (2023) Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Izin Poligami Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tanpa Adanya Izin Atasan (Studi Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2017/Pa.Ckr). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ingin melakukan poligami terdapat aturan khusus dan bersifat wajib yaitu harus memiliki surat izin atasan terlebih dahulu dan hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dal am putusan nomor 2190/Pdt.G/2017/Pa.Ckr, Pemohon diketahui bekerja sebagai pegawai BUMD dan pemohon tidak bersedia mengurus izin tersebut padahal hakim sudah memperingatkan hal tersebut. Akan tetapi hakim meneruskan persidangan tersebut dan mengabulkan permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah terkait (1) Bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 2190/Pdt.G/2017/Pa.Ckr? dan (2) Bagaimana analisis hukum terhadap keabsahan perkawinan poligami Pegawai BUMD tanpa adanya surat izin atasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan penulis akan dianalisis melalui analisis prespriktif dan interprestasi sistematis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan semua sumber tersebut akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis. Berdasarkan hasil penelitian di atas, surat pernyataan tidak dapat menggantikan kedudukan dari surat izin atasan dan hakim dalam memutus perkara ini memiliki kebebasan apakah tetap melanjutkan atau tidak jika pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya tanpa izin atasan. Jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam perkawinan poligami Pemohon dapat dikatakan sah sedangkan jika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, perkawinan poligami yang dilakukan Pemohon melanggar syarat administrasi sehingga Pemohon harus bersedia untuk diberikan sanksi

English Abstract

Employees of Regional Owned Enterprises (BUMD) who wish to practice polygamy have special rules and are mandatory, namely they must have a supervisor's permit first and this is regulated in Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Amendments to Government Regulation Number 10 of 1983 concerning Marriage Permits and Divorce for Civil Servants. In decision number 2190/Pdt.G/2017/Pa.Ckr, it is known that the Applicant is working as a BUMD employee and the applicant is not willing to take care of the permit even though the judge has warned him about this. However, the judge continued the trial and granted the Petitioner's request. Based on the above, this study raises the formulation of related problems (1) How is the legal analysis of the judge's considerations in case Number 2190/Pdt.G/2017/Pa.Ckr? and (2) What is the legal analysis of the legality of polygamous marriages for BUMD employees without a supervisor's permission based on Government Regulation Number 45 of 1990 Amendments to Government Regulation Number 10 of 1983 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants? This research is a normative juridical research using statutory approach and case approach. The legal materials used by the author will be analyzed through prescriptive analysis and systematic interpretation related to the problems studied and all of these sources will be systematically arranged to facilitate the analysis process. Based on the results of the research above, a statement letter cannot replace the position of a superior's permit and the judge in deciding this case has the freedom to continue or not if the applicant still wants to continue his application without the superior's permission. If based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Laws the Petitioner's polygamous marriage can be said to be valid whereas if based on Government Regulation Number 45 of 1990 Amendments to Government Regulation Number 10 of 1983 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants, polygamous marriages what the Petitioner did violated administrative requirements so that the Petitioner must be willing to be sanctioned against him

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username verry
Date Deposited:	19 Jan 2024 08:11
Last Modified:	19 Jan 2024 08:11
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/212603

Text (Dalam Masa Embargo) Ruth H.m. Nainggolan.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (5MB)

Actions (login required)

View Item