Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Kasus Tindak Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)

Siregar., Yemima Katherine Mutiara and Dr. Ainul Hayat,, S.Pd., M.Si., and I Gede Eko Putra Sri Sentanu, S.AP., M.AP., Ph.D. (2023) Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Kasus Tindak Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu kewenangan wajib pemerintah daerah. Pembentukan UPT PPA di Kabupaten Malang sendiri didasari oleh Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuan pembentukan UPT PPA ialah agar Kabupaten Malang mampu menyediakan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang dibatasi dengan 2 (dua) fokus penelitian, yakni (1) Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang dan (2) Kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang. Teknik analisis data yang digunakan adalah Model Interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh teori dari Labolo (2010) yang mengklasifikan peran pemerintah daerah menjadi 3 (tiga), yakni sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam menangani kasus tindak kekerasan fisik terhadap perempuan telah berjalan dengan baik. Sebagai regulator, Pemerintah Kabupaten Malang telah mengeluarkan peraturan yang menjadi dasar pembentukan UPT PPA di wilayahnya. Sebagai fasilitator, UPT PPA telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang sudah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, sebagian besar fungsi layanan yang disediakan juga telah difasilitasi dengan baik oleh UPT PPA. Sebagai dinamisator, UPT PPA telah upaya untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, memperluas layanan jangkauan pengaduan kasus, membentuk Satgas PPA, serta menggunakan media cetak sebagai sarana penyebaran informasi. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh UPT PPA, seperti keterbatasan SDM dan penyediaan sarana Rumah Aman, masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta luasnya ruang jangkau di wilayah Kabupaten Malang.

English Abstract

protection is one of the obligatory authorities of the local government. The formation of the UPT PPA in Malang Regency itself was strengthened by Malang Regent Regulation Number 26 of 2021 concerning the Formation of a Technical Implementation Unit for Women and Children Protection at the Office of Women's Empowerment and Child Protection. The aim of establishing the UPT PPA is for the Malang Regency to be able to provide services for women and children who are victims of violence. This type of research uses a qualitative approach with a descriptive method which is limited to 2 (two) research focuses, namely (1) The Role of the Technical Implementation Unit for Women and Children Protection in Malang Regency and (2) Obstacles faced by the Technical Implementation Unit for Women and Children Protection in Malang Regency. The data analysis technique used is the Interactive Model from Miles, Huberman, and Saldana (2014). This research is motivated by a theory from Labolo (2010) which classifies the role of local government into 3 (three), namely as a regulator, facilitator, and dynamist. The results of this study indicate that the role of local government in handling cases of physical violence against women has been going well. As a regulator, the Government of Malang Regency has issued a regulation that forms the basis for the establishment of the UPT PPA in its territory. As a facilitator, UPT PPA has provided various facilities and infrastructure that are in accordance with the guidelines set by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection. In addition, most of the service functions provided have also been well facilitated by the UPT PPA. As a dynamist, the UPT PPA has attempted to mobilize community participation by coordinating with various parties, expanding the coverage of case complaints, forming the Satgas PPA, and using print media as a means of disseminating information. Even so, there are still several obstacles faced by the UPT PPA, such as limited human resources and the provision of safe housing facilities, low public awareness and participation, and wide outreach in the Malang Regency area.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052303
Uncontrolled Keywords:	Peran Pemerintah, UPT PPA, Kekerasan Terhadap Perempuan.-Government Role, UPT PPA, Violence Against Women.
Divisions:	Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User:	Unnamed user with username suprihatin
Date Deposited:	19 Jan 2024 05:52
Last Modified:	19 Jan 2024 05:52
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/212439

Text (DALAM MASA EMBARGO) Yemima Katherine Mutiara Siregar.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (3MB)

Actions (login required)

View Item