Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Layanan Private Investigator Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Rafidiansyah, Ferdy Ichsan and Dr. Djumikasih, S.H., M.H and Zora Febriena, D. H. P, S.H., M.Kn (2023) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Layanan Private Investigator Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna layanan private investigator. Pemilihan judul ini dilatarbelakangi bahwa praktik layanan PI saat ini mulai bermunculan. Namun, secara umum belum terdapat pengaturan secara lengkap mengenai praktik PI di Indonesia. Berdasarkan hal ini rumusan masalah karya ini terdiri dari: (1) Apakah layananlayanan private investigator dapat menjadi objek perjanjian jasa tertentu ditinjau dari Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? (2) Apakah private investigator dapat dikualifikasikan sebagai produk jasa ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? dan (3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna layanan private investigator berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analisis dan interpretasi gramatikal. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan (1) Praktik PI tidak dapat memenuhi Pasal 1601 KUHPer karena tidak dapat memenuhi syarat sah perjanjian, (2) Usaha layanan PI dapat dikategorikan sebagai produk jasa berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, (3) Perlindungan hukum pengguna jasa layanan PI secara umum tunduk kepada UU Perlindungan Konsumen akan tetapi masih terdapat ketidaklengkapan pengaturan mengenai pelaksanaan jasa PI

English Abstract

In this study, the authors raise issues regarding legal protection for consumers who use private investigator services. The reason for choosing this title is that current PI service practices are starting to emerge. However, in general there is no complete regulation regarding the practice of PI in Indonesia. Based on this, the formulation of the problem of this work consists of: (1) Can the services ofaprivate investigator be the object ofacertain service agreement in terms of Article 1601 of the Indonesian Civil Code? (2) Can a private investigator be qualified asaservice product based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection? and (3) What is the legal protection for consumers who use private investigator services based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection?. This research is normative juridical by using statutory approaches, conceptual approaches, and comparative approaches. Legal materials obtained will be analyzed using descriptive analysis techniques and grammatical interpretation. Based on this research, it can be concluded (1) PI practices cannot fulfill Article 1601 of the Civil Code because they cannot fulfill the legal terms of the agreement, (2) PI service businesses can be categorized as service products based on the Consumer Protection Law, (3) Legal protection for PI service users as a whole generally subject to the Consumer Protection Act, but there are still incomplete regulations regarding the implementation of PI services.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	19 Jan 2024 03:44
Last Modified:	19 Jan 2024 03:44
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/212388

Text (DALAM MASA EMBARGO) Ferdy Ichsan.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item