Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Proses Perampasan Aset Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.

Reyfani, Adiputri and Dr. Prija Djatmika,, S.H., M.S and Dr. Faizin Sulistio,, S.H., LL.M. (2023) Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Proses Perampasan Aset Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan ketidak lengkapan hukum mengenai perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik dalam proses perampasan asset sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) UU TIPIKOR. Perampasan asset yang dituju kepada pihak ketiga pada dasarnya dapat menimbulkan kerugian karena pihak ketiga tidak dapat menggunakan dan/atau memanfaatkan harta kekayaannya karena telah disita, diblokir, dibekukan untuk kepentingan pembuktian di persidangan atau dirampas berdasarkan keputusan pengadilan. Proses keberatan yang dirumuskan dalam UU TIPIKOR sebagai sarana pihak ketiga untuk memperoleh haknya juga memiliki kelemahan dimana keberatan yang dimaksud lebih mengacu pada proses keperdataan, selain itu proses keberatan yang diatur dalam PERMA tidak sesuai dengan ketentuan keberatan yang biasanya digunakan dalam KUHAP. Peneliti melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana analisis yuridis pengaturan mengenai perampasan asset dalam tindak pidana korupsi berdasarkan sistem hukum pidana di Indonesia? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak ketiga yang beritikad baik dalam proses perampasan aset dalam tindak pidana korupsi di Indonesia? Kemudian penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) . Penulis mendapatkan hasil penelitian yaitu perampasan asset telah diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu melalui KUHP, UU TIPIKOR, dan UU TPPU guna mempermudah mengembalikan asset negara dari hasil tindak pidana korupsi. Akan tetapi, beberapa peraturan perundang-undangan tersebut belum menjamin terwujudnya tujuan hukum secara maksimal. Selanjutnya mengenai perampasan asset bagi pihak ketiga yang beritikad baik pada dasarnya UU TIPIKOR tidak mengenal istilah pihak ketiga serta tidak mengatur mengenai tata cara keberatan yang dapat dilakukan pihak ketiga jika merasa dirugikan dengan perampasan asset tersebut. Terdapat beberapa rekomendasi perlindungan yang dapat diterapkan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dalam penulisan ini.

English Abstract

In this thesis, the author addresses the issue of the legal incompleteness regarding the protection of third parties acting in good faith in the asset confiscation process as stipulated in Article 19 paragraph (1) of the Corruption Eradication Law. Asset confiscation directed towards third parties can potentially lead to losses because these third parties cannot use and/or benefit from their wealth as it has been seized, blocked, frozen for evidentiary purposes during the trial, or confiscated based on a court decision. The objection process formulated in the Corruption Eradication Law as a means for third parties to assert their rights also has weaknesses, as it primarily refers to civil procedures. Furthermore, the objection process regulated in the Attorney General Regulation (PERMA) does not align with the objection provisions typically used in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). The researcher conducted the study with the following research questions: (1) What is the juridical analysis of asset confiscation regulations in corruption cases based on the criminal law system in Indonesia? (2) What forms of legal protection are provided to third parties acting in good faith in the asset confiscation process in corruption cases in Indonesia? The author employed a juridical-normative research method with a statutory approach and a conceptual approach. The author obtained research results, namely that asset confiscation has been regulated through several legislations in Indonesia, namely through the Criminal Code (KUHP), the Corruption Eradication Law, and the Anti-Money Laundering Law (UU TPPU), aimed at facilitating the return of state assets from the proceeds of corruption. However, some of these legislations do not guarantee the optimal achievement of legal objectives. Furthermore, regarding asset confiscation for third parties acting in good faith, the Corruption Eradication Law does not recognize the term "third party" and does not regulate the procedures for objections that can be made by third parties who feel aggrieved by the asset confiscation. There are several protection recommendations that can be applied to third parties acting in good faith in this paper.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username verry
Date Deposited:	19 Jan 2024 02:45
Last Modified:	19 Jan 2024 02:45
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/212310

Text (Dalam Masa Embargo) Reyfani Adiputri.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item