Implementasi Pasal 25 Pojk No. 23/Pojk.05/2015 Pada Pemberian Rekomendasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan Perihal Polis Standar Yang Dapat Merugikan Tertanggung Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Studi di Otoritas Jasa Keuangan dan PT Asuransi Rama Satria Wibawa)

Pratama, Fahrizam and Dr. Sihabudin, S.H., M.H and Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H (2023) Implementasi Pasal 25 Pojk No. 23/Pojk.05/2015 Pada Pemberian Rekomendasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan Perihal Polis Standar Yang Dapat Merugikan Tertanggung Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Studi di Otoritas Jasa Keuangan dan PT Asuransi Rama Satria Wibawa). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai implementasi Pasal 25 POJK No. 23/POJK.05/2015, yakni pemberian rekomendasi kepada Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) perihal polis standar yang dapat merugikan tertanggung pada asuransi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Latar belakang penelitian ini adalah adanya risiko-risiko khusus pada KBLBB yang tidak tercantum dalam PSAKBI sehingga dapat merugikan tertanggung dalam melakukan klaim. Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, rumusan masalah yang penulis angkat yakni: 1. Bagaimana implementasi Pasal 25 POJK No. 23/POJK.05/2015 pada pemberian rekomendasi oleh Otoritas Jasa Keuangan perihal polis standar yang dapat merugikan tertanggung pada asuransi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai?; 2. Apa faktor penghambat implementasi Pasal 25 POJK No. 23/POJK.05/2015 pada pemberian rekomendasi oleh Otoritas Jasa Keuangan perihal polis standar yang dapat merugikan tertanggung pada asuransi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai?; 3. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan implementasi Pasal 25 POJK No. 23/POJK.05/2015 pada pemberian rekomendasi oleh Otoritas Jasa Keuangan perihal polis standar yang dapat merugikan tertanggung pada asuransi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai? Terkait jawaban atas permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis, lokasi penelitian ini ialah Otoritas Jasa Keuangan dan PT Asuransi Rama Satria Wibawa, jenis data terbagi menjadi data primer dan data sekunder, teknik yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data adalah wawancara dan studi kepustakaan, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, serta teknik pengambilan data yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan metode penelitian tersebut, penulis mendapatkan jawaban dalam permasalahan dengan mengacu pada teori sistem hukum, yakni substansi, struktur, dan kultur. Bahwa hingga saat ini OJK belum memberikan rekomendasi kepada AAUI mengenai perubahan PSAKBI dengan menambahkan ketentuan mengenai KBLBB. Hal tersebut dikarenakan dari segi substansi, yakni adanya pertentangan dengan teori perjanjian, segi struktur, OJK masih harus menunggu feedback dari pihak terkait, dan segi kultur, yakni masyarakat yang menganggap asuransi kendaraan bermotor merupakan hal yang sukarela, sehingga mempengaruhi OJK dalam mendapatkan data yang komprehensif.

English Abstract

In this thesis, the author raise issues regarding the implementation of Article 25 of the Regulation of Financial Services Authority (henceforth referred to as POJK), namely providing recommendations to the General Insurance Association of Indonesia (AAUI) regarding standard policies that are detrimental to the insured in battery-based electric motor vehicle (KBLBB) insurance. The background of this research is that there are special risks to KBLBB that are not listed in PSAKBI so that it can be detrimental to the insured in making claims. Departing from this problem, this research aims to investigate (1) the implementation of Article 25 of POJK Number 23/POJK.05/2015 in terms of the recommendation offered by the Financial Services Authority regarding the issue of standard policy that may harm the insured in the insurance of battery-powered electric vehicles, (2) the impeding factors in the implementation of Article 25 of POJK Number 23/POJK.05/2015 in terms of the recommendations offered by the authority concerned that may harm the party concerned, and (3) the measures taken to tackle the hindrances in the implementation of Article 25 of POJK Number 23/POJK.05/2015 in the recommendations concerned. This research employed empirical-juridical methods and socio-juridical approaches. The research took place in the Financial Services Authority and Rama Satria Wibawa Insurance Company. The research data consisted of primary and secondary data obtained from interviews and library research, and they were further analyzed based on descriptive-qualitative techniques. The sample was collected using a purposive sampling technique. Based on the results of the research conducted by the authors using this research method, the authors obtain answers to the problems by referring to the theory of the legal system, namely substance, structure, and culture. Whereas until now OJK has not provided recommendations to AAUI regarding changes to PSAKBI by adding provisions regarding KBLBB. This is because in terms of substance, namely there is a conflict with the theory of the agreement, in terms of structure, OJK still has to wait for feedback from related parties, and in terms of culture, namely people who consider motor vehicle insurance to be voluntary, thereby influencing OJK in obtaining comprehensive data.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	19 Jan 2024 01:50
Last Modified:	19 Jan 2024 01:50
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/212264

Text (DALAM MASA EMBARGO) Fahrizam Pratama.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item