Urgensi Pengaturan Mengenai Penjaminan Uang Elektronik Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Sebagai Upaya Mitigasi Krisis Perbankan

Saputra, Mochammad Ramadhan and Dr. Reka Dewantara,, S.H., M.H. and Ranitya Ganindha,, S.H., M.H (2023) Urgensi Pengaturan Mengenai Penjaminan Uang Elektronik Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Sebagai Upaya Mitigasi Krisis Perbankan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam skripsi ini, penulis menganalisis persoalan terkait urgensi diaturnya penjaminan uang elektronik oleh LPS sebagai tindakan pencegahan terjadi krisis perbankan. Ketidaklengkapan norma pada Pasal 10 UU 24/2004 adalah isu hukum yang melatarbelakangi permasalahan sebelumnya. Rumusan masalah yang diidentifikasi dari adanya problematika tersebut adalah sebagai berikut: (1) Apa urgensi pengaturan mengenai penjaminan uang elektronik oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)? (2) Bagaimana konstruksi pengaturan yang berkepastian hukum mengenai penjaminan uang elektronik oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai upaya mitigasi krisis perbankan? Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan statue approach, historical approach, dan conceptual approach. Bahan hukum yang bersifat utama, tambahan, dan pelengkap ditelusuri oleh penulis melalui studi kepustakaan serta dianalisis melalui penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Dari rumusan masalah pertama, regulasi yang mengatur uang elektronik selama ini mulai dari UU BI, UU ITE, dan PBI Uang Elektronik tidak ditemukan satu ketentuan pun yang mendalilkan mengenai penjaminan uang elektronik. Secara filosofis, urgensinya dilandaskan pada UUD 1945 alinea keempat pembukaan dan Pasal 33 ayat (4). Secara historis, urgensinya adalah perlunya penambahan objek penjaminan berupa uang elektronik dalam konteks kesejarahan (lembaga) penjamin simpanan di Indonesia. Secara sosiologis, urgensinya adalah adanya tren positif pertumbuhan uang elektronik di masyarakat. Secara ekonomis, urgensinya adalah untuk menempatkan hukum sebagai instrumen yang berwibawa dalam mendukung stabilitas perekonomian nasional. Dan secara yuridis, urgensinya adalah adanya ketidaklengkapan norma pada Pasal 10 UU LPS. Dari rumusan masalah kedua, konstruksi pengaturan yang berkepastian hukum mengenai penjaminan ini bertumpu pada 2 (dua) hal, yakni konstruksi pasal tentang perubahan definisi uang elektronik dan konstruksi pasal tentang penambahan kewenangan LPS terkait penjaminan tersebut. Pendekatan yang dapat diterapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai penjaminan uang elektronik yaitu pendekatan langsung dan pendekatang tidak langsung, di mana fokus penelitian ini adalah penggunaan pendekatan langsung dalam melakukan penjaminan uang elektronik di perbankan. Sebagai upaya mitigasi krisis perbankan, penjaminan a quo dapat mengurangi efek dari adanya bank runs akibat kegelisahan masyarakat dalam menghadapi ketidakstabilan sistem keuangan melalui hubungan kelembagaan antara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia.

English Abstract

In this (undergraduate) thesis, the author examines the need of regulating electronic money guarantees by LPS as a preventative measure against a banking catastrophe. The inadequacy of norms in Article 10 of Law 24/2004 is a legal issue that serves as the backdrop to the preceding issues. The following is a formulation of the problems identified as a result of that existence: (1) What is the urgency of the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) regulation of electronic money guarantees? (2) How does the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) development of laws with legal clarity surrounding electronic money guarantees in an effort to reduce the banking crisis? This research employs normative legal research methods such as the statue approach, historical approach, and conceptual approach. The author traces main, supplemental, and complementary legal sources through literature studies and analyzes them using grammatical interpretation and systematic interpretation. From the formulation of the first problem, regulations governing electronic money so far starting from UU BI, UU ITE, and PBI Uang Elektronik have not found a single provision that postulates electronic money guarantees. Philosophically, the urgency is based on the fourth paragraph of the 1945 Constitution and Article 33 paragraph (4). Historically, the urgency is the need to add a guarantee object in the form of electronic money in the historical context (institution) of deposit insurance in Indonesia. Sociologically, the urgency is that there is a positive trend in the growth of electronic money in society. Economically, the urgency is to place the law as an authoritative instrument in supporting national economic stability. And juridically, the urgency is that there are incomplete norms in Article 10 of UU LPS. From the formulation of the second problem, the construction of regulations that have legal certainty regarding electronic money guarantees by Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) relies on 2 (two) matters, namely the construction of articles concerning changes to the definition of electronic money and the construction of articles regarding increasing the authority of Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) related to guarantees for electronic money. The approaches that can be applied by Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) regarding electronic money guarantees are a direct approach and a indirect approach, where the focus of this research is on the use of a direct approach in guaranteeing electronic money in banking. As a banking crisis mitigation effort, the a quo guarantee can reduce the effects of bank runs due to public anxiety in dealing with financial system instability through institutional relations between Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) and Bank Indonesia.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username ihwan
Date Deposited:	18 Jan 2024 07:03
Last Modified:	18 Jan 2024 07:03
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/212075

Text (MASIH DALAM MASA EMBARGO) Mochammad Ramadhan Saputra.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item