Implementasi Pasal 29a Ayat (10) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa (Studi Di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro)

Kuncorojati, Jalajadur Prameswara and Lutfi Effendi, S.H., M.Hum and Herlin Wijayati, S.H., M.H (2021) Implementasi Pasal 29a Ayat (10) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa (Studi Di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Latar belakang penulisan skripsi ini bermula dari pandangan penulis penulis tertarik untuk meneliti tugas akhir terkait mutasi jabatan antar perangkat desa di lingkungan pemerintah desa di kabupaten bojonegoro yang sampai saat ini belom diatur dengan aturan sesuai dengan pasal 29 A ayat 10 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa yang berbunyi “ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan Perangkat Desa dengan cara mutasi jabatan diatur dalam peraturan Bupati”, Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Implementasi pasal 29 ayat (10) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa di Kabupaten Bojonegoro ? 2. Bagaimana bentuk mutasi perangkat desa berdasarkan Pasal 29A ayat 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa di Kabupaten Bojonegoro? 3. Bagaimana implikasi pelaksanaan mutasi perangkat desa terhadap pemerintahan desa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah adalah Penelitian Hukum yuridis empiris. Jenis dan bahan hukum berupa sumber dan bahan hukum primer, sumber dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan cara memamparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dengan menggunakan teoriteori yang relevan. Adapun kesimpulan singkat dari penelitian ini adalah 1. walaupun bunyi pasal tersebut sudah jelas jika kepala desa dianjurkan untuk tidak melakukan mutasi jabatan antar perangkat desa sebelum diterbitkannya Peraturan bupati yang megatur tentang jabatan mutasi perangkat desa, tetapi kepala desa tetap melakukan mutasi antar perangkat desa. Salah satu kepala desa yang telah diwawancarai oleh. 2. Pergantian jabatan atau mutasi perangkat desa merupakan dinamika dalam sebuah organisasi sebagai bagian dari wujud pengembangan organisasi dan peningkatan kinerja dan penyegaran jabatan. Tahapan mutasi perangkat desa adalah : Kepala desa melakukan musyawarah dengan BPD sebelum memilih perangkat desa yang baru yang digantikan oleh perangkat desa yang sudah ada. Setelah mendapatkan hasil, kepala desa membuat surat rekomendasi yang ditujukan kepada camat. kemudian Camat memberikan analisis atas surat yang diusulkan oleh kepala desa tersebut. Jika camat menyetujui maka membuat surat rekomendasi yang disampaikan ke kepala desa dan ke bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dan jika camat tidak memberikan memberikan rekomendasi maka kepala desa harus melakukan mutase ulang penulis 3. dampak negative dan dampak positip pada jalannya pemerintah di desa Dampak Positif Pelaksanaan Mutasi Perangkat Desa. Dampak positif dilakukannya mutasi perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa adalah : 1. Meringankan tugas Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan. 2. Meringankan anggaran desa untuk melakukan seleksi perangkat desa yang baru yang di ambil dari dana desa. 3. Jika dilakukan mutasi jabatan perangkat desa yang diisi oleh perangkat desa yang sudah lama maka hal tersebut akan mudahkan perangkat desa tersebut dalam menjalankan tugas yang baru oleh perangkat desa tersebut. Dampak negative pelaksanaan mutasi Perangkat Desa adalah Dampak Negative dilakukannya mutasi perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa adalah akan mengakibatkan diskriminasi terhadap perangkat desa yang lain karena pada penunjukan perangkat desa yang lama kemudian ditugaskan menjadi perangkat desa yang baru tidak terdapat kriteria yang baku dan tertulis yang dijadikan dasar untuk menunjuk perangkat desa yang baru

English Abstract

The background of writing this thesis stems from the author's view that the author is interested in examining the final project related to the transfer of positions between village officials in the village government environment in Bojonegoro district which until now has not been regulated according to the rules in accordance with Article 29 A paragraph 10 of Regional Regulation Number 4 of 2019 Village Apparatus which reads "further provisions regarding filling the positions of Village Officials by means of mutation of positions are regulated in a Regent Regulation", Based on the foregoing, this paper raises the formulation of the problems in this research, namely: 1. How is the implementation of article 29 paragraph (10) of the Bojonegoro Regency Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Village Apparatus in Bojonegoro Regency? 2. What is the form of mutation of village officials based on Article 29A paragraph 10 of the Bojonegoro Regency Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Village Apparatus in Bojonegoro Regency? 3. What are the implications of implementing village apparatus transfers on village government? To answer this question, the research method used is juridical empirical legal research. Types and legal materials in the form of primary legal sources and materials, secondary sources and legal materials. Data collection techniques were obtained by means of interviews and literature study. Furthermore, the authors use descriptive analysis techniques, namely by presenting the data obtained from field observations and literature studies and then analyzed using relevant theories.The brief conclusions of this research are 1. Even though the article is clear if the village head is advised not to transfer positions between village officials before the issuance of a regent regulation regulating the positions of village officials, the village head continues to make transfers between village officials. One of the village heads who was interviewed by. 2. Changes in positions or transfers of village officials are dynamics in an organization as part of organizational development and enhancement performance and job refresh. The stages of transferring village officials are: The village head conducts deliberation with the BPD before selecting a new village apparatus who is replaced by the existing village apparatus. After getting the results, the village head made a recommendation letter addressed to the camat. then the sub-district head provided an analysis of the letter proposed by the village head. If the camat agrees, then a recommendation letter is submitted to the village head and to the regent through the Village Community Empowerment Service. And if the sub-district head does not provide a recommendation, the village head must re-mutate the author. 3. negative impacts and positive impacts on the running of the government in the village. Positive Impact of Implementing Village Apparatus Mutations. The positive impact of the transfer of village apparatus by the village head is: 1. Easing the duties of the Village Head in running the wheels of government. 2. Lighten the village budget to select new village officials taken from village funds. 3. If an old village apparatus has been transferred to a position filled by an old village official, this will make it easier for the village apparatus to carry out new tasks by the village apparatus. The negative impact of the implementation of village apparatus mutations is that the negative impact of the mutation of village apparatus carried out by the Village Head is that it will result in discrimination against other village officials because at the appointment of the old village apparatus then assigned to the new village apparatus there are no standard and written criteria that are used the basis for appointing new village officials.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052101
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	17 Jan 2024 07:59
Last Modified:	17 Jan 2024 07:59
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/211624

Text Jalajadur Prameswara Kuncorojati.pdf Download (36MB)

Actions (login required)

View Item