Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 92 K/Tun/Lh/2017 Atas Dikabulkannya Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G

Rivaldy, Dave and Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum and Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.Hum (2021) Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 92 K/Tun/Lh/2017 Atas Dikabulkannya Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam skripsi ini penulis mengangkat permasalahan tentang perizinan reklamasi pulau G berdasarkan Keputusan Gubernur. Dalam pemilihan tema tersebut dilatar belakangi karena peneliti masih menemukan adanya kekosong hukum dalam pemberian izin reklamasi yang di buat oleh Gubernur. Dalam kewenangan Gubernur dalam memberikan izin reklamasi harus memenuhi” prasyarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Berdasarkan hal ini rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Untuk Mengetahui, Mengindentifikasi dan menganalisis dasar pertimbangan Gubernur dalam membuat Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Izin Reklamasi Pulau G. (2) Untuk Mengetahui,” Mengindentifikasi dan menganalisis akibat hukum setelah berlakunya Keputusan “Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach).” Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tidak menjadi landasan hukum pertimbangan Gubernur dalam membuat Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G. Hal ini dikarenakan pihak Pemerintah, terburu-buru dalam memberikan izin reklamasi yang menyebabkan banyak permasalahan yang terjadi dan menyebabkan dampak yang terasa oleh” masyarakat Teluk Jakarta dan lingkungan sekitar dalam pengambilan Keputusan Gubernur tersebut

English Abstract

In this thesis the author raises the issue of licensing the reclamation of island G based on the Governors Decree. The reason for choosing this theme is because researchers still find a legal vacuum in granting reclamation permits made by the Governor. In the governors authority in granting reclamation permits, he must fulfill the prerequisites stipulated in Law Number 1 of 2014 concerning Amendments to Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands. Based on this, the formulation of the problem in this study is (1) To Know, Identify and analyze the basis of the Governors considerations in making Governors Decree Number 2238 of 2014 concerning the Implementation of the G Island Reclamation Permit. (2) To Know, Identify and analyze the legal consequences after the enactment of the Decree Governor Number 2238 of 2014 concerning Permits for the Implementation of Reclamation of Island G. The method used in this research is normative juridical by using a statutory approach (Statute Approach), and a case approach (Case Approach). From the results of the research conducted by the author, it can be concluded that Law Number 1 of 2014 is not the legal basis for the Governors consideration in making Governors Decree Number 2238 of 2014 concerning the Permit for the Implementation of Reclamation of Island G. This is because the Government is in a hurry to give a reclamation permit. which caused many problems that occurred and caused the impact felt by the people of Jakarta Bay and the surrounding environment in making the Governors Decree

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	17 Jan 2024 01:38
Last Modified:	17 Jan 2024 01:38
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/211207

Text (DALAM MASA EMBARGO) Dave Rivaldy.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item