Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pencantuman Label Peringatan “Berpotensi Mengandung Bisphenol-A” Pada Air Minum Dalam Kemasan (Amdk)

Khalifah,, Azzareza Noer and Dr. Djumikasih, S. H., M.H and Zora Febriena Dwithia, H.P, S.H., M.Kn (2023) Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pencantuman Label Peringatan “Berpotensi Mengandung Bisphenol-A” Pada Air Minum Dalam Kemasan (Amdk). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan terkait ketidaklengkapan norma pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan yang mengatur bahwa apabila terdapat keterangan selain diatur dalam peraturan tersebut yang ternyata membahayakan untuk kesehatan manusia menurut Menteri Kesehatan maka sudah sepatutnya turut dicantumkan dalam label. Pemilihan isu hukum tersebut dilatarbelakangi oleh terdapat kemasan Air Minum dalam Kemasan (selanjutnya disingkat AMDK) yang menggunakan kemasan plastik polikarbonat mengandung senyawa Bisphenol-A (BPA) dapat memberikan efek jangka panjang kesehatan konsumen. Dengan demikian, perlu adanya analisis menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaibentuk perlindungan terhadap konsumen atas AMDK yang tidak mencantumkan label peringatan “Berpotensi mengandung BPA”. Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas air minum dalam kemasan yang tidak mencantumkan label peringatan “Berpotensi Mengandung BPA” berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? (2) Bagaimana urgensi pembentukan peraturan mengenai kewajiban pencantuman label peringatan “berpotensi mengandung BPA” sebagai bentuk perlindungan konsumen dikomparasikan dengan California’s Proposition 65 law?. Kemudian penulisan skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue Approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Komparatif (Comparative Approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran sistematis dan penafsiran komparatif. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, Penulis memperoleh jawaban bahwa bentuk perlindungan hukum preventif bagi konsumen atas Air Minum dalam Kemasan (AMDK) yang tidak mencantumkan label peringatan “Berpotensi Mengandung Bisphenol-A (BPA)” berdasarkan peraturan di Indonesia, yakni menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka dapat memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang sesuai Pasal 4 huruf C UUPK dengan kewajiban pelaku usaha untuk pencantuman label peringatan “Berpotensi mengandung BPA”. Sedangkan, berlandaskan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, maka dapat mencantumkan label “Berpotensi mengandung BPA”. Kemudian bentuk perlindungan hukum represif bagi Konsumen, menurut Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan dapat diberikan sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran, penarikan pangan bahkan pencabutan izin usaha. Selanjutnya, urgensi pembentukan peraturan mengenai kewajiban pencantuman label peringatan “Berpotensi mengandung BPA” dikarenakan berdasarkan hasil uji BPOM mengenai migrasi BPA pada periode 2021-2022 ditemukan paparan BPA yang melebihi ambang batas pada AMDK berbahan plastik polikarbonat, pada enam daerah di Indonesia sehingga pemerintah Indonesia dapat menerapkan California’s Proposition 65 yang telah mewajibkan pencantuman label peringatan “Berpotensi mengandung BPA” pada plastik polikarbonat dengan pertimbangan memiliki sistem hukum yang sama dengan Negara Bagian California.

English Abstract

This research, addresses the issues related to the incompleteness of norms in Article 4 of Government Regulation Number 69 of 1999 concerning Food Labels and Advertising which stipulates that if there is information other than regulated in the regulation which turns out to be harmful to human health according to the Minister of Health, it should also be included in the label. The choice of legal issues is motivated by the fact that bottled drinking water (hereinafter abbreviated as AMDK) that uses polycarbonate plastic packaging containing Bisphenol-A (BPA) compounds can have long-term effects on consumer health. Thus, it is necessary to analyze according to Indonesian laws and regulations as a form of consumer protection for bottled drinking water that does not include a warning label "Potentially contains BPA". Based on the above, this thesis raises the formulation of the problem: (1) The legal protection for consumers concerning bottled water that is not labelled with information “containing BPA” according to the legislation in Indonesia? and (2) The urgency of forming the regulation regarding the obligation to label the product with the information concerned as part of consumer protection compared to California’s Proposition 65 Law?. The writing of this thesis is a normative juridical research with the method of statue Approach, conceptual approach and comparative approach. The primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using systematic interpretation methods and comparative interpretation. From the results of the research using the method above, the author obtains the answer that the form of preventive legal protection for consumers of bottled drinking water (AMDK) that does not include a warning label "Potentially Contains Bisphenol-A (BPA)" based on regulations in Indonesia, namely according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, it can provide correct, clear, and honest information about the condition and guarantee of goods in accordance with Article 4 letter C of the UUPK with the obligation of business actors to include a warning label "Potentially contains BPA". Meanwhile, based on Article 4 of Government Regulation Number 69 of 1999 concerning Food Labels and Advertisements, it can include the label "Potentially contains BPA". Then the form of repressive legal protection for consumers, according to Article 61 of Government Regulation No. 69/1999 on Food Labels and Advertising, can be given administrative sanctions in the form of fines, temporary suspension of production and/or distribution activities, food withdrawal and even revocation of business licenses. Furthermore, the urgency of establishing a regulation regarding the obligation to include a warning label "Potentially contains BPA" is because based on the results of the BPOM test regarding BPA migration in the 2021-2022 period, it was found that BPA exposure exceeded the threshold in bottled water made from polycarbonate plastic, in six regions in Indonesia so that the Indonesian government can implement California's Proposition 65 which has required the inclusion of a warning label "Potentially contains BPA" on polycarbonate plastic with the consideration of having the same legal system as the State of California.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	15 Jan 2024 07:30
Last Modified:	15 Jan 2024 07:30
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/210313

Text (DALAM MASA EMBARGO) Azzareza Alifah.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (3MB)

Actions (login required)

View Item