Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menunjang Pelaksanaan Good Governance (Studi Pada Malang Corruption Watch).

Bhirawa, Surya Putra and Dr. Lely Indah Mindarti,, MSi and Ike Arni Noventi,, SAP., MAP, (2023) Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menunjang Pelaksanaan Good Governance (Studi Pada Malang Corruption Watch). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Indonesia hingga saat ini masih mengalami masalah-masalah seperti ketimpangan ekonomi, buruknya pelayanan publik, maraknya korupsi, hingga patologi birokrasi. Salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut adalah dengan mewujudkan nilai-nilai good governance. Namun Indonesia juga menghadapi tantangan dalam mewujudkan nilai tersebut karena struktur ekonomi-politik yang oligarkis, dimana pemerintah dan kelompok kepentingan bisnis cenderung menjadi aktor penentang perubahan. Oleh karenanya, masyarakat sipil sebagai aktor yang kerap dirugikan dari situasi ini harus berperan aktif dalam mendorong perubahan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini hendak melihat lebih jauh bagaimana masyarakat sipil mendorong pelaksanaan nilai-nilai good governance di tingkat lokal dengan mengkaji peran Malang Corruption Watch (MCW). MCW merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berbasis gerakan anti korupsi yang memiliki sejumlah fokus kerja meliputi kajian, advokasi, kampanye, dan pendidikan publik di Malang Raya. Untuk menganalisis peran LSM dalam menunjang pelaksanaan good governance, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teori peran LSM yang dikemukakan Zubaedi, meliputi peran fasilitator, peran broker, peran mediator, peran pembela, dan peran pelindung. Menurut hasil penelitian ini, peran MCW dalam menunjang pelaksanaan good governance dapat dilihat dari sejumlah kerja-kerja yang dilakukannya. Yang pertama, peran fasilitator dijalankan MCW dengan mengadakan program pendidikan politik seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Anti Korupsi, dan kampanye anti korupsi. Kedua, peran broker dijalankan MCW dengan membangun koperasi dan memperjuangkan hak warga dalam mengakses pelayanan publik dasar. Ketiga, peran mediator dijalankan MCW dengan mendampingi kelompok masyarakat pada forum konsultasi publik/hearing. Keempat, peran pembela dijalankan MCW dengan melakukan advokasi kasus dan advokasi kausal. Kelima, peran pelindung dilakukan MCW dengan berkomitmen terhadap aturan hukum dalam melindungi kelompok rentan. Penelitian ini juga menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi MCW dalam menjalankan peran-peran tersebut.

English Abstract

Indonesia continues to face various challenges such as economic inequality, poor public services, widespread corruption, and bureaucratic pathologies. One way to address these issues is by implementing the values of good governance. However, Indonesia also faces challenges in realizing these values due to its oligarchic economic-political structure, where the government and business interest groups tend to resist change. Therefore, civil society, which is often adversely affected by this situation, must play an active role in driving change. Based on this context, this research aims to further examine how civil society promotes the implementation of good governance values at the local level by studying the role of Malang Corruption Watch (MCW). MCW is a non-governmental organization (NGO) focused on anti-corruption advocacy, campaigns, education, and research in the Malang Raya region. To analyze the role of NGOs in supporting good governance implementation, this research utilizes a qualitative descriptive method and the NGO role theory proposed by Zubaedi, which includes the roles of facilitator, broker, mediator, advocate, and protector. According to the findings of this research, MCW's role in supporting the implementation of good governance can be observed through various activities it conducts. Firstly, MCW acts as a facilitator by organizing political education programs such as Sekolah Rakyat, Sekolah Anti Korupsi, and anti-corruption campaigns. Secondly, MCW serves as a broker by establishing cooperatives and advocating for citizens' rights to access basic public services. Thirdly, MCW acts as a mediator by accompanying community groups in public consultation/hearing forums. Fourthly, MCW functions as an advocate by engaging in case advocacy and causal advocacy. Lastly, MCW acts as a protector by committing to the rule of law in safeguarding vulnerable groups. This research also analyzes the supporting and inhibiting factors encountered by MCW in performing these roles.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052303
Uncontrolled Keywords:	Peran LSM, Masyarakat Sipil, Good Governance.-NGO Role, Civil Society, Good Governance
Divisions:	Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User:	Unnamed user with username suprihatin
Date Deposited:	15 Jan 2024 07:23
Last Modified:	15 Jan 2024 07:23
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/210297

Text (DALAM MASA EMBARGO) SURYA PUTRA BHIRAWA.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item