Urgensi Pengaturan Pengawasan Dan Perlindungan Bagi Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Pada Persidangan Perkara Tata Usaha Negara Secara Elektronik

Permadi, Azrel Wildanis and Agus Yulianto, S.H., M.H and Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H (2023) Urgensi Pengaturan Pengawasan Dan Perlindungan Bagi Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Pada Persidangan Perkara Tata Usaha Negara Secara Elektronik. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Di Indonesia Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.. Pada alur beracara di Peradilan Tata Usaha Negara seluruh muatan aturannya termuat dalam Undang-Undang tersebut, mulai dari pengajuan gugatan hingga putusan. Undang-Undang tersebut masih belum dapat mengakomodir dan belum dapat menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Dimana ada digitalisasi dalam sistem peradilan di Indonesia. Yang mana hal tersebut mengakibatkan adanya perkembangan hukum acara terkait proses pemeriksaan saksi di persidangan. Mekanisme penyelenggaraan sidang secara elektronik di tuangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, yang mana pergeseran tersebut menimbulkan permasalahan ketidak lengkapan norma yang mengatur terkait pengawasan dan perlindungan bagi saksi dalam proses pemeriksaan sengketa TUN secara elektronik. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesatuan beracara di Peratun akibat dari adanya potensi pelanggaran dalam proses pemeriksaan saksi. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah terkait bagaimana urgensi pengaturan pengawasan dan perlindungan bagi saksi dalam proses pemeriksaan pada persidangan perkara tata usaha negara secara elektronik, Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis perlunya pengawasan dan perlindungan saksi pada persidangan perkara tata usaha negara secara elektronik diatur dalam undang-undang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dibentuk Undang-Undang terkait perlindungan bagi saksi dalam dalam lingkungan Peradilan admnistrasi, serta perlu adanya pembaharuan terkait Undang-Undang Peratun demi menyesuaikan kebutuhan zaman.

English Abstract

In Indonesia, the State Administrative Court is regulated in constitution Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court. In the flow of proceedings in the State Administrative court, all the contents of the rules are contained in the Law, starting from the filing of a lawsuit to a court ruling. The law is still unable to accommodate and has not been able to adjust to current conditions, where there is digitalization in the justice system in Indonesia, which resulted in the development of procedural law related to the process of examining witnesses at trial. The mechanism for electronic court its in PERMA Number 1 of 2019 as updated in PERMA Number 7 of 2022, in which this shift causes conflict due to the incompleteness of norms related to supervision and protection for witnesses in the examination process at the state administrative dispute electronically. So that it creates legal uncertainty that can disrupt the regularity and unity of the proceedings at the Administrative Court itself as a result of potential violations in the process of examining witnesses. Based on this, the authors raise the formulation of related problem how is the urgency of regulation of supervision and protection for witnesses in the examination process at the state administrative dispute electronically, the purpose of this study is to analyze the need for supervision and protection for witnesses in the examination process at the state administrative dispute electronically to be regulated in indonesia in a statutory regulation. this research is a normative juridical research with statue approaches. The results of the research show that it is necessary to enact laws related to the protection of witnesses within the State Administrative Court environment, as well as the need for reform regarding the Administrative Court Law in order to adapt to the current conditions

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	15 Jan 2024 07:12
Last Modified:	15 Jan 2024 07:12
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/210259

Text (DALAM MASA EMBARGO) Azrel Wildanis Permadi.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item