Implementasi Program Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan sosial (Diskursus Antara BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang dengan Keagenan Perisai)

Arsyad, Mochamad Irfan and Dr. Sarwono, M.Si and Rendra Eko Wismanu, S.AP., M.AP (2023) Implementasi Program Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan sosial (Diskursus Antara BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang dengan Keagenan Perisai). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Negara Kesejahteraan merupakan suatu jawaban terhadap keterlibatan negara dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dalam pemenuhan nilai kesejahteraan, negara membutuhkan kebijakan publik guna mengatur kepentingan umum. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merumuskan kebijakan yang kemudian menjadi suatu program yang dikenal dengan program Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai). Program yang bertujuan untuk mengakusisi lebih banyak masyarakat tenaga kerja informal yang diterapkan di seluruh kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia. Kota Malang dengan pertumbuhan tenaga kerja informal yang besar melalui BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang melaksanakan program ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dibatasi oleh fokus penelitian, yaitu (1) Implementasi program Perisai sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang yang dianalisis melalui teori implementasi kebijakan publik oleh George C. Edwards III dengan 4 indikatornya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. (2) Tantangan implementasi program Perisai sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang yang dianalisis menggunakan indikator sasaran kebijakan deliberatif oleh Judith E. Innes dan David E. Boohrer yaitu hubungan timbal balik, relasi, pembelajaran, dan kreatifitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan deliberatif dapat memberikan alternatif dalam menghadapi tantangan pelaksanaan program Perisai pada BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang dengan dialog terkait kendala dan kebutuhan dari masing-masing pihak. Pendekatan deliberatif dapat menjadi tolak ukur baru dalam perumusan kebijakan publik yang lebih dialogis dimana pendekatan deliberatif memberikan ruang bagi semua pihak untuk andil dan bertanggung jawab dalam perumusan suatu kebijakan publik.

English Abstract

The Welfare State is an answer to the involvement of the state in realizing a prosperous society. In fulfilling welfare values, the state needs public policies to regulate the public interest. The government through the Employment Social Security Organizing Agency formulated a policy which later became a program known as the Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) program. The program aimed at acquiring more informal labor communities is implemented in all BPJS Ketenagakerjaan branch offices throughout Indonesia. Malang City with a large informal workforce growth through BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang Branch implements this program. This research uses a type of descriptive research with a qualitative approach limited by the research focus, namely (1) The implementation of the Perisai program as an effort to improve social welfare at BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang which is analyzed through the theory of public policy implementation by George C. Edwards III with 4 indicators, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. (2) The challenges of implementing the Perisai program as an effort to improve social welfare in BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang which were analyzed using deliberative policy target indicators by Judith E. Innes and David E. Boohrer, namely reciprocity, relationships, learning, and creativity. The results showed that a deliberative approach can provide an alternative in facing the challenges of implementing the Perisai program at BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang with dialogue related to the constraints and needs of each party. The deliberative approach can be a new benchmark in the formulation of more dialogical public policies where the deliberative approach provides space for all parties to contribute and be responsible in the formulation of a public policy.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0523030622
Uncontrolled Keywords:	Negara Kesejahteraan, Kebijakan Publik, BPJS Ketenagakerjaan, Perisai, Kebijakan Deliberatif
Divisions:	Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	16 Jan 2024 03:12
Last Modified:	16 Jan 2024 03:12
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/210160

Text (DALAM MASA EMBARGO) Mochamad Irfan Arsyad.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item