Implemetasi Kebijakan Mal Pelayanan Publik “Merdeka” Kota Malang (Studi Implementasi Peraturan PERMENPAN RB No. 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik)

Tuahta, Gabriel and Siti Rochmach, DR., M.SI. and Andy Kurniawan, S.AP., M.AP (2023) Implemetasi Kebijakan Mal Pelayanan Publik “Merdeka” Kota Malang (Studi Implementasi Peraturan PERMENPAN RB No. 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

MPP menurut PERMENPAN RB No. 92 Tahun 2021 adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh kementrian, lembaga, pemerintahan daerah, serta swasta secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Pada tahun 2020 jumlah laporan masyarakat terkait pelayanan publik di Jawa Timur sebanyak 408 laporan, tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 436 laporan dan puncaknya pada tahun 2022 yang meningkat drastis sebanyak 766 laporan. Di Kota Malang sendiri terdapat 25 pelapor. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan dua fokus penelitian : (1) Implementasi kebijakan mal pelayanan publik dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, (2) Faktor penghambat implementasi mal pelayanan publik “merdeka” Kota Malang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan empat elemen dari teori Edward III sebagai berikut : (1) Komunikasi, komunikasi antar MENPAN RB dengan pemerintah Kota Malang maupun dengan DPMPTSP selaku koordinator pelaksanaan MPP sudah berjalan dengan baik,akan tetapi komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat belum berjalan dengan baik atau masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan bagi masyarakat. (2) sumber daya, kurangnya SDM menjadi salah satu masalah di MPP serta masih terdapat beberapa fasilitas yang dianggap perlu namun belum terlengkapi (3) kualitas pelayanan serta tanggung jawab dari pegawai dan DPMPTSP sudah berjalan dengan baik. pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah mendapatkan akreditas A berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat. (4) struktur organisasi serta standar pelayanan atau SOP pada mal pelayanan publik tidak memiliki struktur organisasi yang resmi dan pada setiap instansi memiliki standar pelayanan atau SOP mereka masing-masing yang dibuat oleh masing-masing kantor instansi. Hambatan yang terjadi pada penyelenggaraan MPP Kota Malang yaitu kurangnya sumber daya manusia sehingga membuat beberapa instansi harus buka dua kali dalam seminggu bahkan ada instansi yang harus non-aktif sementara memberikan pelayanan di MPP Kota Malang.

English Abstract

MPP according to PERMENPAN RB No. 92 of 2021 is the integration of public services provided by ministries, institutions, regional governments and the private sector in an integrated manner in one place as an effort to increase the speed, convenience, reach, comfort and security of services. In 2020 the number of reports was 408 reports, in 2021 it increased to 436 reports and the peak was in 2022 which increased drastically to 766 reports. In Malang City alone there were 25 reporters. The type of research used by researchers is a descriptive method with a qualitative approach with two research focuses: (1) Implementation of public service mall policies using Edward III's policy implementation theory, (2) Factors inhibiting the implementation of "independent" public service malls in Malang City.The results of this research show that based on the four elements of Edward III's theory as follows: (1) Communication, communication between MENPAN RB and the Malang City government and with DPMPTSP as the coordinator of the implementation of the MPP has been going well, but communication between the government and the community has not been running well where there is still a lack of socialization carried out for the community. (2) Resources, lack of human resources is one of the problems at MPP and there are still several facilities that are considered necessary but are not yet equipped. (3) The quality of service and responsibilities of employees at DPMPTSP are running well. The services provided to the community have received A accreditation based on the results of a community satisfaction survey. (4) The organizational structure and service standards or SOPs at public service malls do not have an official organizational structure and each agency has its own service standards or SOPs made by each agency office.The obstacle that occurs in the implementation of the Malang City MPP is the lack of human resources, which means that some agencies have to open twice a week and there are even agencies that have to be inactive while providing services at the Malang City MPP.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0523030606
Uncontrolled Keywords:	Implementasi, Kebijakan, Pelayanan Publik
Divisions:	Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	16 Jan 2024 02:06
Last Modified:	16 Jan 2024 02:06
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/209981

Text (DALAM MASA EMBARGO) Gabriel Tuahta.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (6MB)

Actions (login required)

View Item