Implikasi Yuridis Kebijakan Deforestasi Oleh Pemerintah Brazil Ditinjau Dari Paris Agreement

Joel, Jeremy and Rika Kurniaty, S.H, MA, PhD. and Agis Ardiansyah,, S.H., L.L.M (2021) Implikasi Yuridis Kebijakan Deforestasi Oleh Pemerintah Brazil Ditinjau Dari Paris Agreement. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada tugas akhir ini, penulis mengangkat permasalahan terkait implikasi yuridis kebijakan deforestasi oleh Pemerintah Brazil. Dalam periode tahun 2019-2021 Hutan Amazon mengalami kebakaran hutan yang sangat hebat. Awal mula penyebab terjadinya kebakaran Hutan Amazon ini dimulai sejak tahun 2019 dimana Presiden Jair Bolsonaro terpilih menjadi presiden menggantikan Presiden Michel Temer. Presiden Bolsonaro memiliki cara pandang tersendiri dalam memandang isu lingkungan yang terjadi. Sebagai contoh, beliau pernah mengakatan bahwa dirinya tidak percaya dengan adanya pemanasan global. Kemudian, kebijakan publik yang dijalankan oleh beliau mengakibatkan maraknya deforestasi dikarenakan pemberian izin yang semakin bebas untuk para penambang dan peternak untuk memanfaaatkan Hutan Amazon. Dengan demikian, maka pada periode masa jabatan Presiden Bolsonaro terjadilah kebakaran Hutan Amazon yang semakin meluas. Brazil sebagai negara yang memiliki kawasan Amazonia di dalam teritori negaranya tentu harus menjaga kawasan ini dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Paris Agreement sebagai instrumen terbaru dalam hukum lingkungan internasional diuji untuk dapat menyelesaikan permasalahan hukum lingkungan internasional yang sedang terjadi. Berdasarkan Permasalahan di atas, Penulis mengangkat dua rumusan masalah, yaitu 1. Apa implikasi yuridis Paris Agreement terhadap kebijakan deforestasi pemerintah Brazil? 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Brazil terhadap kebijakan deforestasi Pemerintah Brazil sebagai negara yang telah meratifikasi Paris Agreement? Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normative legal research atau penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif untuk menganalisis apa akibat hukum yang dapat terjadi kepada Brazil sebagai akibat dari tindakan Pemerintahnya yang mengakibatkan adanya kebakaran Hutan Amazon dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh Pemerintah Brazil. Dari hasil penelitian dan riset, dengan menggunakan metodologi penelitian. Penulis berkesimpulan bahwa implikasi yuridis Paris Agreement terhadap kebijakan deforestasi Pemerintah Brazil adalah Pemerintah Brazil wajib bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan kebakaran Hutan Amazon sesuai dengan semangat Paris Agreement dalam mengurangi emisi karbon dunia. Kemudian, bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan adalah sesuai dengan kesepakatan para pihak yang merasa dirugikan karena tidak ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan mengikat dalam Paris Agreemen

English Abstract

In this final project, the author raises issues related to the juridical implications of deforestation policies by the Brazilian government. In the period 2019-2021 the Amazon Rainforest experienced very severe forest fires. The origin of the cause of the Amazon Rainforest fires began in 2019 when President Jair Bolsonaro was elected president to replace President Michel Temer. President Bolsonaro has his own way of looking at environmental issues. For example, he once said that he did not believe in global warming. Then, the public policies carried out by him resulted in rampant deforestation due to the granting of increasingly free permits for miners and ranchers to use the Amazon Forest. Thus, during the period of President Bolsonaro's tenure there was an increasingly widespread fire in the Amazon Forest. Brazil as a country that has the Amazonia region within its territory must of course maintain this area properly in accordance with applicable regulations. Paris Agreement as the latest instrument in international environmental law is tested to be able to resolve the ongoing international environmental law problems. Based on the problems above, the author raises two problem formulations, namely 1. What are the legal implications of the Paris Agreement on the Brazilian government's deforestation policy? 2. How is Brazil's responsibility towards the deforestation policy of the Brazilian government as a country that has ratified the Paris Agreement? This research uses a normative legal research methodology or normative juridical research. This study uses a normative juridical methodology to analyze what legal consequences can occur to Brazil as a result of the Government's actions that result in the Amazon forest fires and what form of accountability the Brazilian Government can provide. From the results of research and research, using a research methodology. The author concludes that the juridical implication of the Paris Agreement on the Brazilian government's deforestation policy is that the Brazilian government must be responsible for solving the problem of Amazon forest fires in accordance with the spirit of the Paris Agreement in reducing world carbon emissions. Then, the form of accountability that can be given is in accordance with the agreement of the parties who feel aggrieved because there is no clear and binding accountability mechanism in the Paris Agreement.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 052301
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Pitoyo Widhi Atmoko
Date Deposited: 17 Jan 2024 04:50
Last Modified: 17 Jan 2024 04:50
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/209910
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
209910 Jeremy Joel.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2025.

Download (2MB)

Actions (login required)

View Item View Item