Atsyilah, Nadia and Dr. Prija Djatmika,, S.H., M.S and Ardi Ferdian,, S.H., M.Kn. (2022) Legalitas Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/Puu- Xiv/2016 (Studi Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulis mengangkat permasalahan terkait Legalitas Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal krusial selama dilaksanakannya aktivitas pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwasanya setidaknya terdapat lima alat bukti yang sah, yakni pemaparan saksi, pemaparan ahli, surat, petunjuk, serta pemaparan sang tergugat. Selain Pasal 184 KUHAP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juga telah mengatur mengenai bukti elektronik sebagai perluasan alat pembukti yang sah didasari Hukum Acara yang telah diberlakukan di Indonesia, sehingga mampu digunakan sebagai alat pembukti pada saat persidangan. Isu yang melatarbelakangi terkait memaparkan bahwasanya permasalahan hukum yang ditemukan pada penelitian ini ialah: (1) Apakah Hakim dalam memutuskan permasalahan mengenai Alat Bukti Elektronik selalu berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016? (2) Bagaimana hambatan yang dihadapi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam mempertimbangkan Alat Bukti Elektronik Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 ketika memutus suatu permasalahan? Dari rumusan masalah di atas, penulis mendapatkan jawaban perihal permasalahan terkait bahwasanya alat pembukti digital ialah alat pembukti yang sah pada persidangan apabila terlebih dahulu memenuhi persyaratan baik secara formil maupun materiil. Pemberlakuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadikan munculnya eksistensi aturan terbaru perihal alat pembukti informasi dan/atau manuskrip digital.
English Abstract
According to the Criminal Code, evidence is much crucial due to examine the activities of criminal cases in court. Article 184 of the Criminal Code Procedures (KUHAP) mentioned existention at least five valid forms of evidence which includes witness relevation, expert revelation, letters, marks, along with defendant revelation. Other than the Criminal Code Procedure Article 184, Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 also set a regulation regarding electronic evidence as an extend to legal evidence that represents the procedural law that has been applied in Indonesia, thus it is able to be applied during the judge. Corresponding to the legal issues as mentioned above, then the legal problems found in this study are: (1) Are the judges in deciding cases regarding Electronic Evidence always guided by the Constitutional Court Decision Number 20/PUU-XIV/2016? (2) What are the obstacles faced by the Judges of the South Jakarta District Court in considering Electronic Evidence Based on the Constitutional Court Number 20/PUUXIV/2016 when deciding a case? Result of this thesis show that Electronic evidence is valid evidence in a trial if it first meets the requirements both formally and materially. With the determining of the Electronic Information and Transaction Law, there is a new regulation regarding electronic evidence of information and/or documents while still taking into account the Constitutional Court Number 20/PUU-XIV/2016 in deciding cases using electronic evidence.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 052301 |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pitoyo Widhi Atmoko |
| Date Deposited: | 17 Jan 2024 04:50 |
| Last Modified: | 17 Jan 2024 04:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/209906 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
209906 Nadia Atsyilah.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (3MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |