Tinjauan Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Menjadi Bagian Dari Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Berdasarkan Hukum Kepegawaian

Indiwan, Muhammad Arif and Lutfi Effendi,, S.H., M. Hum and Bahrul Ulum Annafi,, S.H., M.H. (2021) Tinjauan Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Menjadi Bagian Dari Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Berdasarkan Hukum Kepegawaian. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada penelitian skripsi ini, penulis mengangkat isu hukum tinjauan yuridis terhadap ASN yang menjadi bagian dari kelompok LGBT, hal tersebut merupakan dasar terjadinya kekosongan hukum terhadap ASN yang menjadi bagian dari kelompok LGBT. Fenomena LGBT saat ini telah berkembang di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, yang mana mereka juga sedang meminta pengakuan untuk dilegalkan keberadaannya. Keberadaan LGBT ini sudah sangat kontroversial, bahkan mereka secara perlahan sudah mulai menampakkan dirinya sebagai orientasi yang berbeda. Penting hal nya bagi mahasiswa hukum melakukan suatu penelitian atau riset secara komprehensif mengenai ASN yang menjadi bagian dari kelompok LGBT kemungkinan dapat mencoreng nilai budaya yang ada di Indonesia, Tidak adanya aturan hukum yang jelas yang mengatur mengenai status ASN yang berpartisipasi dalam kelompok LGBT menyebabkan banyak sekali mispersepsi yang terjadi di kalangan masyarakat umum mengenai apakah diperbolehkan untuk menjadi bagian dari kelompok LGBT jika menjadi ASN. Mengingat sebelumnya, Skripsi ini mengangkat rumusan masalah sehubungan dengan: 1. Bagaimana tinjauan terhadap Aparatur Sipil Negara yang menjadi bagian dari kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara?, 2. Apa akibat hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang menjadi bagian dari kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)? Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan antara lain terbagi menjadi bahan hukum primer, sekuder dan tersier yang diperoleh oleh penulis akan selanjutnya di analisis menggunakan sistem penafsiran interpretasi sistematik dan gramatikal. Dengan menggunakan metode tersebut, diharapkan penulis memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada. Aparatur Sipil Negara sebagai abdi negara harus menjunjung tinggi nilai moral dan agama, tentunya pegawai ASN mengetahui hal tersebut. Kemudian dalam hal ini, perlu meninjau dari segi hukum apakah ASN yang menjadi bagian dari kelompok LGBT ini mencoreng nilai agama dan budaya di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Aturan lain yang mengatur hal tersebut adalah Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS, dan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Setelah penulis melakukan penelitian, karena perilaku homoseksual tidak sesuai dengan ketentuan pancasila dan merupakan penyelewengan terhadap pancasila, oleh karena itu ASN yang melakukan homoseksual dapat di berhentikan karena melakukan pelanggaran berat. Mengacu kepada regulasi hukum Indonesia, eksistensi kaum homoseksual bukanlah hal yang dapat diterima di negara Indonesia, karena bertentangan dengan nilai budaya di Indonesia, tetapi terhadap transgender jika sudah memiliki kekuatan hukum yang pasti atau dalam hal ini putusan pengadilan maka ASN yang mengubah status gendernya tetap dapat melanjutkan perkerjaannya sebagaimana mestinya dan mendapatkan haknya sebagai ASN

English Abstract

In this thesis research, the author raises the issue of legal juridical review of terima kasihCivil servant who are part of the LGBT group, this is the basis for the occurrence of a legal vacuum against ASN who are part of the LGBT group. The current LGBT phenomenon has developed in the daily lives of Indonesian people, where they are also asking for recognition to legalize their existence. The existence of LGBT is already very controversial, in fact they are slowly starting to show themselves as a different orientation. It is important for law students to conduct comprehensive research or research on Civil Servant who are part of the LGBT group, which may tarnish cultural values that exist in Indonesia. There are no clear legal rules governing the status of State Civil Apparatus who are part of the LGBT group. This causes a lot of misperceptions that occur among the public regarding whether or not it is permissible to be part of the LGBT group if you become a State Civil Apparatus. Based on the above, this thesis raises the formulation of the problem regarding: 1. What is the review of the State Civil Apparatus who are part of the Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) group based on Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus? , 2. What are the legal consequences for State Civil Apparatus who are part of the Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) group? The author in conducting the research uses a normative juridical method, with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used, among others, are divided into primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the author, which will then be analyzed using a systematic and grammatical interpretation system. By using this method, the author is expected to obtain answers to the existing problems. The State Civil Apparatus as state servants must uphold moral and religious values, of course, Civil Servant employees know this. Then in this case, it is necessary to review from a legal perspective whether Civil Servant who are part of the LGBT group tarnish religious and cultural values in Indonesia based on law number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus. Other rules that regulate this are Government Regulation No. 94 of 2021 concerning Discipline of Civil Servants, and Government Regulation No. 42 of 2004 concerning the Guidance of Corps Spirit and Code of Ethics for Civil Servants. After the author conducted research, because homosexual behavior was not in accordance with the provisions of Pancasila and was a violation of Pancasila, therefore Civil Servants who committed homosexuality could be dismissed for committing serious violations. Referring to Indonesian legal regulations, the existence of homosexuals is not acceptable in Indonesia, because it is against the law in force in this country, but for transgender people if they already have definite legal force or in this case a court decision, the Civil Servant will change their gender status. still be able to continue their work as they should and get their rights as Civil Servants.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pitoyo Widhi Atmoko
Date Deposited:	17 Jan 2024 04:51
Last Modified:	17 Jan 2024 04:51
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/209891

Text (DALAM MASA EMBARGO) 209891 MUHAMMAD ARIF INDIWAN.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item