Kritik Tafsir Partisipasi Publik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/Puu-Xvii/2019 Terhadap Penerapan Kedaulatan Rakyat

Musyaffa, Muhammad Zaydan and Dr. Dhia Al Uyun,, S.H., M.H. and Prischa Listiningrum,, S.H., LL. (2022) Kritik Tafsir Partisipasi Publik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/Puu-Xvii/2019 Terhadap Penerapan Kedaulatan Rakyat. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat isu tentang kritik tafsir partisipasi publik dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 79/XVII-PUU/2019 terhadap penerapan kedaulatan rakyat. Pemilihan topik ini dilatarbelakangi dalam Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Formil UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menolak untuk seluruhnya permohonan para pemohon yang didasarkan argumentasi bahwa seluruh proses pembentukan UUaquo telah memenuhi ketentuan Pasal 96 UU P3 mengenai Partisipasi publik, yang menuai banyak kritik di masyarakat. Masyarakat menilai proses pembahasan Revisi UU KPK ini sangat minim partisipasi publik, pembentukannya hanya 14 hari yakni, dimulai pengusulan3September 2019 hingga disahkan 17 September 2019, artinya DPR dan Pemerintah sangat cepat tanpa mengakomodasi secara menyeluruh aspirasi masyarakat dan instansi yang berkepentingan agar terwujudnya produk legislasi dengan baik. Hal demikian salah satunya dapat diwujudkan dengan menelaah kembali penafsiran partisipasi publik oleh hakim MK melalui persektif penerapan kedaulatan rakyat agar kelak menciptakan penilaian yang kritis dalam pengujian formil suatu UU. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana tafsir partisipasi publik dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019? (2) Bagaimana kritik terhadap partisipasi publik dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019 terhadap penerapan kedaulatan rakyat? Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini dibagi menjadi primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penulisan. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, skripsi, tesis, dan jurnal hukum, dan doktrin. Sedangkan, bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, penulis mendapatkan hasil berupa point kritik: ketidakpastian hukum tata pelaksanaan konsultasi publik dalam proses pembentukan UUaquo menjadikan partisipasi publik hanya menjadi sekedar formalitas. Pembentukan UUaquo tidak mencerminkan cita negara hukum karena negara tidak menjamin hak politik KPK untuk menyampaikan aspirasi dalam penyusunan DIM. Putusan MK tersebut cenderung hanya memenuhi keadilan formal-prosedural saja, tidak mengedepankan keadilan yang substansial yang bertumpu pada kedaulatan rakyat. x

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of criticism of the interpretation of public participation in the decision of the constitutional court number 79/XVII-PUU/2019 on the application of people's sovereignty. The choice of this topic was motivated by the Constitutional Court's Decision No. 79/PUU-XVII/2019 concerning Formal Examination of Law No. 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission which completely refused based on the argument that the entire process of forming theaquo Law had complied with the provisions of Article 96 of the P3 Law concerning Public Participation, which drewalot of criticism in the community. The public considers that the discussion process for the revision of the KPK Law has very minimal public participation, its formation is only 14 days, namely, starting from the proposal on September 3, 2019 until it is ratified on September 17, 2019, meaning that the DPR and the Government are very fast without fully accommodating the aspirations of the people and institutions concerned in order to realize legislation products. well. One of these things can be realized by reviewing the interpretation of public participation by the judges of the Constitutional Court through the perspective of the application of people's sovereignty in order to later createacritical assessment in the formal review ofalaw. Based on this, this research raises two problem formulations, namely: (1) How is the interpretation of public participation in the decision of the constitutional court number 79/PUU-XVII/2019? (2) How is the criticism of public participation in the decision of the constitutional court number 79/PUU-XVII/2019 on the application of popular sovereignty? The writing of this thesis usesajuridical method reasearch withastatutory approach,aconceptual approach, andacase approach. The legal materials used by the author in writing this thesis are divided into primary, secondary, and tertiary. Primary legal materials are in the form of laws and regulations related to the theme of writing. Secondary legal materials are in the form of law books, theses, theses, and legal journals, and doctrines. Meanwhile, the tertiary legal materials that the author uses are the internet and the Big Indonesian Dictionary (KBBI). By using this research method, the authors get results in the form ofapoint of criticism: the legal uncertainty of the procedure for implementing public consultations in the process of forming theaquo law makes public participation onlyaformality. The formation of theaquo Law does not reflect the ideals ofarule of law because the state does not guarantee the political rights of the KPK to express aspirations in the preparation of the DIM. The Constitutional Court's decision tends to only fulfill formal-procedural justice, not prioritizing substantial justice that is based on people's sovereignty.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pitoyo Widhi Atmoko
Date Deposited:	16 Jan 2024 02:31
Last Modified:	16 Jan 2024 02:31
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/209879

Text (DALAM MASA EMBARGO) 209879 MUHAMMAD ZAYDAN MUSYAFFA.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item