Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Meringankan Pemidanaan Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Perempuan (Studi Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst Dan Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki)

Nainggolan, Ivana Stacia Griselda and Dr. Bambang Sugiri,, S.H., M.S. and Dr. Fachrizal Afandi,, S.Psi., S.H., M.H (2002) Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Meringankan Pemidanaan Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Perempuan (Studi Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst Dan Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Ivana Stacia Griselda Nainggolan, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Februari 2022, DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MERINGANKAN PEMIDANAAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM PEREMPUAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 38/PID.SUS-TPK/2020/PN JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI), Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S. dan Bapak Dr. Fachrizal Afandi, S.Psi,. S.H., M.H. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari yang kapasitasnya sebagai aparat penegak hukum yang melakukan tiga kejahatan sekaligus yaitu suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat serta untuk mengetahui penerapan asas equality before the law dalam penanganan perkara kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta teknik analisis yang digunakan yaitu teknik interpretasi sistematis dan gramatikal dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasi penelitian dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam putusan jaksa Pinangki pada tingkat banding belum tepat. Putusan tersebut tidak sebanding dengan jabatan Pinangki sebagai aparat penegak hukum dan jenis kejahatannya. Perbuatan Pinangki juga telah memenuhi unsur concursus realis yangmana seharusnya ancaman pidananya dapat diperberat. Terlebih lagi pada putusan banding tersebut tidak memperlihatkan pemberatan pidana. Kemudian dalam pengananan perkara Pinangki ini terdapat kejanggalan terhadap institusi kejaksaan agung yang terkesan bahwa adanya perlakuan khusus terhadap Pinangki Sirna Malasari. Seharusnya dengan berlakunya asas hukum equality before the law maka setiap orang termasuk jaksa tidak berhak mendapatkan perlakuan khusus. ix

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Meringankan Pemidanaan Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Perempuan (Studi Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN JKT.PST Dan Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI). The purpose of this research is to determine the judge's considerations in making a decision against the Pinangki prosecutor Sirna Malasari whose capacity as a law enforcement officer committed three criminal acts at once, namely bribery, money laundering, and conspiracy and to determine the application of these principles. equality. before the law in handling the Pinangki prosecutor's case. Sirna Malasari. This study was analyzed using juridical-normative research methods using a case approach and a conceptual approach and the analysis technique used was a systematic and grammatical interpretation technique and the legal materials used were primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the basis for the judge's consideration in the Pinangki prosecutor's decision at the appeal level is not yet correct. The verdict is not commensurate with Pinangki's position as law enforcement and the type of crime. Pinangki's actions have also fulfilled the element of realist opinion, which should have been threatened with a more severe punishment. Moreover, the appeal decision does not show the criminal burden. Then in the handling of the Pinangki case, there was an irregularity in the prosecutor's office which seemed to give special treatment to Pinangki Sirna Malasari. With the implementation of the principle of equality before the law, everyone, including prosecutors, is not entitled to special treatment.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pitoyo Widhi Atmoko
Date Deposited:	16 Jan 2024 02:34
Last Modified:	16 Jan 2024 02:34
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/209878

Text (DALAM MASA EMBARGO) 209878 Ivana Stacia Griselda Nainggolan.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item