Simbolon, Dina Uli and Dr. Rachmad Syafa'at,, SH., M.Si., and Dr. Bambang Winarno,, SH., MS., (2017) Analisis Yuridis Ketentuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Untuk Pengamanan Informasi Elektronik Dalam E-Commerce. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dina Uli Simbolon, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2017, ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK UNTUK PENGAMANAN INFORMASI ELEKTRONIK DALAM E-COMMERCE (Studi Perbandingan Antara Indonesia dengan Uni Eropa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Regulation EU No. 910/2014 on Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transactions in the Internal Market), Bambang Winarno, M. Zairul Alam. Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai Analisis Yuridis Pengaturan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk Pengamanan Informasi Elektronik dalam E-Commerce. Pemilihan penelitian ini didasarkan pada hasil temuan peneliti dimana peningkatan penggunaan e- commerce tidak dilengkapi dengan pengaturan yang maksimal, khususnya terkait penyelenggara sertifikasi elektronik (PSE) yang mempunyai peran dalam mengamankan informasi elektronik yang dipertukarkan. Di Indonesia, pengaturan terkait PSE masih sangat minim bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada di negara lain seperti Uni Eropa. Minimnya pengaturan ini juga tidak sejalan dengan keadaan infrastruktur yang telah terwujud, sehingga ditakutkan dapat menimbulkan inkonsistensi dengan asas kepastian hukum, serta ketidaksinkronan antara pelaksanaan dengan pengaturan yang ada. Penelitian yang penulis teliti adalah yuridis normatif yang multidisipliner dengan fokus untuk menganalisis bagaimana keterkaitan antar disiplin ilmu serta praktek bisnis yang berkembang terkait PSE di Indonesia. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan, yaitu pendekatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE), serta Pendekatan Perbandingan menggunakan Regulation (EU) No. 910/2014 on Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transaction in the Internal Market, dan ASEAN ICT Master Plan 2020. Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah UU ITE, PP PSTE, Regulation (EU) No. 910/2014, dan ASEAN ICT Master Plan 2020. Teknik penelusuran bahan hukum pada penelitian ini adalah melakukan studi kepustakaan dengan cara mencari dan mencatat dokumen yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti adalah Interpretasi Sosiologis, Interpretasi Gramatikal dan Interpretasi Sistematis. Adanya permasalahan diatas jelas dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang informasinya disalahgunakan, serta dapat menimbulkan jenis cyber crime lainnya bila pengaturan yang ada tidak segera ditindaklanjuti. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti terkait perbandingan pengaturan penyelenggara sertifikasi elektronik di Indonesia. Melalui penelitian ini, penulis berharap hasil perbandingan yang didapat bisa dijadikan sumbangan pemikiran dalam merevisi maupun mengadopsi pengaturan terkait PSE di Indonesia.
English Abstract
In this thesis, the author raises legal issues concerning about the Juridical Analysis of Certification Authority for Electronic Information Security in E-Commerce. The selection of this study is based on the findings of researcher where the increased use of e-commerce is not equipped with the maximal regulation, especially regulation which related to Certification Authority (CA) that have a role in securing electronic information exchanged. In Indonesia, regulation of CA is considered primary than other countries like European Union. The lack of this regulation is also not in line with the state of infrastructure that has been realized, this can lead to inconsistencies with the principle of legal certainty, as well as the lack of synchronization between implementation and existing regulation. The research approach that used by the author are Statutory Approach, the approach based on Act No. 11/2008 on Information and Electronic Transactions and Government Regulation No. 82/2012 on Electronic Transaction System Implementation, and the Comparative Law Approach which compares the rules used in the statutory approach as mentioned above with Regulation (EU) No. 910/2014 on Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transaction in the Internal Market, as well as ASEAN ICT Master Plan 2020. The primary legal materials in this research are Act No. 11/2008 on Information and Electronic Transactions, Government Regulation No. 82/2012 on Electronic Transaction System Implementation, Regulation (EU) no. 910/2014 and ASEAN ICT Master Plan 2020. Legal materials searching techniques in this research is study of librarianship by searching and recording the document related to the issues examined. Legal materials analysis techniques conducted by the researcher are Sociological Interpretation, Gramatical Interpretation and Systematic Interpretation. The existence of these problems are clearly causing harm to those whose information is abused, and may lead to further type of cyber crime. Therefore, the author wants to comparing the regulation of certification authority in Indonesia. Through this research, the author hope that the results of the comparison obtained can made a contribution in revising and adopting the regulation related to CA in Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 052301 |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pitoyo Widhi Atmoko |
| Date Deposited: | 29 Jan 2024 01:37 |
| Last Modified: | 29 Jan 2024 01:37 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/209868 |
Actions (login required)
 |
View Item |