Lestari, Sinta and Dr. Budi Santoso, , S.H., LL.M. and Syahrul Sajidin, , S.H., M.H. (2022) Pelaksanaan Penegakan Sanksi Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat isu terkait pelaksanaan penegakan sanksi pidana di bidang ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan/atau sekaligus sebagai PPNS terhadap pengusaha/pemberi kerja yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan khususnya di Provinsi Jawa Timur. Persoalannya, apabila terdapat kasus/perkara yang termasuk tindak pidana di bidang ketenagakerjaan mengapa harus diupayakan agar dapat diselesaikan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terlebih dahulu? Kapan penegakan hukum melalui sanksi pidana mulai dilaksanakan terhadap pengusaha/pemberi kerja dan sejauh apa kewenangan PPNS sekaligus sebagai Pengawas Ketenagakerjaan dalam melakukan penegakan hukum melalui sanksi pidana di bidang ketenagakerjaan serta apakah penegakan hukum melalui sanksi pidana di bidang ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PPNS sekaligus sebagai Pengawas Ketenagakerjaan dapat berlaku secara efektif, karena hukum yang dilanggar harus ditegakkan atau justru kontradiktif. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan sanksi pidana terhadap pengusaha/pemberi kerja yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metodologi sosio legal dengan pendekatan yuridis sosiologis. Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang kemudian menggambarkan data-data yang telah terkumpul dan kemudian diperoleh kesimpulan secara umum tentang keadaan sebenarnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulakan bahwa penegakan sanksi pidana di bidang ketenagakerjaan merupakan tindakan represif yustisial sebagai langkah terakhir apabila tindakan preventif edukatif dan tindakan represif non yustisial tidak berhasil. Pengawasan tanpa adanya ancaman hukuman atau tindakan hukum akan melemahkan kredibilitas fungsi pengawasan ketenagakerjaan. Apabila Pengawasan Ketenagakerjaan hanya memiliki fungsi sebagai pemberi nasihat, maka Pengawas Ketenagakerjaan akan kehilangan otoritasnya. Pada saat yang bersamaan, pengawasan tanpa saran akan menjadi sangat legalistik dan akan menemui banyak ketakutan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diatur mengenai perbuatan yang termasuk tindak pidana beserta sanksi pidana apabila ada yang melanggar, tetapi penegakan hukum ketenagakerjaan melalui sanksi pidana oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan/atau sekaligus sebagai PPNS dilakukan secara Restorative Justice sedangkan pemberlakuan atau penjatuhan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diterapkan secara Ultimum Remedium. Dari ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sifat pidananya imperatif atau memiliki daya paksa dan telah memenuhi asas legalitas, sehingga ketika ada perbuatan yang diduga memenuhi unsur-unsur Pasal-Pasal tersebut maka upaya penyidikan mulai dilakukan, diikuti dengan penuntutan dan proses peradilan pidana. Namun, sebelumnya harus tetap mengedepankan tindakan preventif edukatif dan/atau represif non yustisial. Karena kasus/perkara yang kerap kali terjadi di Jawa Timur mengenai pemberian upah di bawah ketentuan upah minimum yang mana perbuatan tersebut merupakan tindak pidana kejahatan di bidang ketenagakerjaan, maka pemerintah perlu membuat ketentuan yang mewajibkan pemberian denda kepada pengusaha/pemberi kerja terhadap pekerja/buruh. Pemberian denda akan menjadi alternatif lebih baik karena mempertimbangkan dampak lebih besar apabila pengusaha/pemberi kerja langsung diberlakukan sanksi pidana. Apabila pemberian denda tetap tidak efektif baru diberlakukan sanksi pidana sebagai bentuk ketegasan penegakan hukum ketenagakerjaan.
English Abstract
In this thesis, the author raises issues related to the enforcement of criminal sanctions in the field of manpower carried out by the Labor Inspector and/or at the same time as PPNS against entrepreneurs/employers suspected of committing criminal acts in the manpower sector, especially in East Java Province. The problem is, if there are cases that include criminal acts in the field of employment, why should efforts be made to resolve them through the Manpower and Transmigration Office of East Java Province first? When will law enforcement through criminal sanctions begin to be implemented against employers/employers and to what extent is the authority of PPNS as well as Labor Inspector in carrying out law enforcement through criminal sanctions in the field of manpower and whether law enforcement through criminal sanctions in the field of manpower is carried out by PPNS as well as labor inspectors can be effective, because the law that is violated must be enforced or it is contradictory. In addition, this study aims to analyze the implementation of the enforcement of criminal sanctions against employers/employers suspected of committing criminal acts in the field of manpower. This study uses a socio-legal methodology with a sociological juridical approach. The legal materials used in this study were analyzed using a qualitative descriptive technique which then described the data that had been collected and then general conclusions were drawn about the actual situation. From the results of the research conducted, it can be concluded that Enforcement of criminal sanctions in the field of employment isajudicial repressive measure as the last step if the preventive educational and repressive non-judicial measures carried out fail. Supervision without the threat of punishment or legal action will weaken the credibility of the labor inspection function. If the Labor Inspection only has the function of advising, then the Labor Inspection will lose its 1 authority. At the same time, surveillance without advice will become very legalistic and will encounter many fears. In Law No. 13 of 2003 on employment has been set about actions including criminal acts and criminal sanctions if the parties violate, but the enforcement of labor law through criminal sanctions by the Labor Inspector and/or at the same time asaCivil Servant Investigator is carried out by Restorative Justice while the imposition of criminal sanctions in Law No. 13 of 2003 on employment applied Ultimum Remedium. From the criminal provisions set out in Law No. 13 of 2003 on Labor shows that the nature of the criminal imperative or has forced power and has met the principle of legality, so that when there is an act that allegedly meets the elements of these articles, an investigation effort begins, followed by prosecution and criminal justice process. However, before that, preventive educative and/or non-judicial repressive measures must still be carried out. Due to cases that often occur in East Java regarding the provision of wages below the minimum wage which includes criminal acts in the field of manpower, the government needs to make provisions that require the provision of fines to employers/employers against workers/labourers. The imposition of a fine will be a better alternative because it considers the greater impact if the entrepreneur/employer is directly subject to criminal sanctions. If the imposition of fines remains ineffective, criminal sanctions will be imposed as a form of firmness in enforcing labor law
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 052301 |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pitoyo Widhi Atmoko |
| Date Deposited: | 16 Jan 2024 00:59 |
| Last Modified: | 16 Jan 2024 00:59 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/209842 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
209842 Sinta Lestari.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (5MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |