Efektivitas Pasal 12 Ayat (1) Huruf B Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara Sebagai Jaminan Kredit ( Studi Kasus Di Koperasi Unit Simpan Pinjam (Usp) Swamitra Koperasi Karyawan Bukopin (Kkb))

Sari, Fitrizki Eka and Dr. Sihabudin, S.H.,M.H and Setiawan Wicaksono, , S.H., M.Kn. (2020) Efektivitas Pasal 12 Ayat (1) Huruf B Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara Sebagai Jaminan Kredit ( Studi Kasus Di Koperasi Unit Simpan Pinjam (Usp) Swamitra Koperasi Karyawan Bukopin (Kkb)). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini di latarbelakangi oleh permasalahan yang terjadi Kota Balikpapan mengenai Izin Membuka Tanah Negara dimana pada Pasal 12 ayat 1 huruf b Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara disebutkan bahwa Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) tidak dapat dijadikan sebagai Jaminan Kredit, tetapi di Kota Balikpapan sendiri masih ada Koperasi yang menerima Jaminan berupa IMTN yang di ikat dengan Surat Kuasa Untuk Memberikan Hak Tanggungan, yang salah satunya di lakukan oleh Koperasi Unit Simpan Pinjam (USP) Swamitra Koperasi Karyawan Bukopin (KKB). Maka dengan adanya peraturan yang dituliskan pada Pasal 12 ayat (1) huruf B Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara bahwa Perjanjian Kredit yang di lakukan oleh Koperasi Unit Simpan Pinjam (USP) Swamitra Koperasi Karyawan Bukopin (KKB) terjadi suatu Perbedaan antara Das sollen dan Das Sein yaitu terjadi Perbedaan antara Peraturan Hukum yang diatur oleh pemerintah dengan fakta yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan uraian uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana efektivitas Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) mengenai Izin Membuka Tanah Negara tidak dapat di agunkan (2) untuk mengetahui apa akibat Hukum yang terjadi apabila Izin Membuka Tanah Negara dijadikan Jaminan pada perjanjian Hutang Piutang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa (1) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara Pasal 12 Ayat (1) huruf b ini belum bisa di katakan efektiv dikarenakan tidak terpenuhinya 3 unsur yang disebutkan sebagai syarat terpenuhinya efektif atau tidak suatu penegakan hukum yang telah berlaku yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. (2) Akibat Hukum yang terjadi apabila Izin Membuka Tanah Negara dijadikan jaminan pada perjanjian kredit ialah Izin Mmembuka Tanah Negara tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan hak atas tanah hal tersebut akan merugikan koperasi dikarenakan selama masih menggunakan objek berupa IMTN maka kedudukan kreditur tersebut lemah apabila terjadi wanprestasi atau ingkar janji karena tidak mempunyai hak preferen.

English Abstract

This research is motivated by the problems that occurred in the City of Balikpapan regarding the State Land Opening Permit where in Article 12 paragraph 1 letter b Balikpapan City Regional Regulation Number 1 of 2014 concerning State Land Opening Permits it is stated that the State Land Opening Permit (IMTN) cannot be used as a guarantee. Credit, but in the City of Balikpapan itself there are still cooperatives that receive guarantees in the form of IMTN tied to a power of attorney to grant mortgage rights, one of which is carried out by the Swamitra Cooperative for Savings and Loans Unit (USP) Bukopin Employee Cooperative (KKB). So with the existence of a regulation written in Article 12 paragraph (1) letter B Regional Regulation of the City of Balikpapan Number 1 of 2014 concerning State Land Opening Permits that the Credit Agreement carried out by the Swamitra Cooperative for the Bukopin Employee Cooperative (KKB) occurred A difference between Das Sollen and Das Sein is that there is a difference between the legal regulations regulated by the government and the facts that occur in society. Based on the description above, the formulation of the problem in this research is (1) how effective is Article 12 paragraph (1) letter b Balikpapan City Regional Regulation Number 1 of 2014 concerning State Land Opening Permit (IMTN) regarding State Land Opening Permit that cannot be collateralized. (2) to find out what the legal consequences will be if the Permit to Open State Land is used as Collateral in the Accounts Receivable Agreement. Based on the research conducted, it can be concluded that (1) Regional Regulation of the City of Balikpapan Number 1 of 2014 concerning State Land Opening Permits Article 12 Paragraph (1) letter b cannot be said to be effective because the 3 elements mentioned are not fulfilled as an effective or not fulfilling requirement. an existing law enforcement, namely legal structure, legal substance, and legal culture. (2) The legal consequence that occurs when the State Land Opening Permit is used as a guarantee in the credit agreement is that the Permit to Open State Land cannot be used as proof of ownership of land rights, this will be detrimental to the cooperative because as long as it is still using the object in the form of IMTN, the creditor's position is weak in the event of default. or break promises because they do not have preferred rights.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pitoyo Widhi Atmoko
Date Deposited:	15 Jan 2024 07:57
Last Modified:	15 Jan 2024 07:57
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/209840

Text (DALAM MASA EMBARGO) 209840 Fitrizki Eka Sari.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item