Urgensi Kewajiban Perjanjian Pemberangkatan Ibadah Umrah Secara Tertulis

Hikmah, Aufa Fajrul and Dr. Nur Chanifah, S.Ag., M.Pd.I and Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum (2023) Urgensi Kewajiban Perjanjian Pemberangkatan Ibadah Umrah Secara Tertulis. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada Tesis ini, penulis mengangkat permasalahan urgernsi kewajiban perjanjian pemberangkatan ibadah umrah secara tertulis. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh ketidak lengkapan peraturan mengenai bentuk perjanjian yang dilakukan oleh calon Jemaah umrah dengan biro umrah sehingga sulit untuk melindungi hak calon Jemaah umrah. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana urgensi kewajiban perjanjian pemberangkatan umrah secara tertulis? (2) Bagaimana standar isi klausula klasula yang harus ada dalam perjanjian pemberangkatan umrah secara tertulis? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statuteapproach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Bahan hukum yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan Teknik analisis interpretasi sisitematis dan interpretasi gramatikal. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa urgensi kewajiban perjanjian pemberangkatan umrah secara tertulis adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap bentuk perjanjian pemberangkatan umrah dan dapat meniminalisasi risiko-risiko tidak terpenuhinya hak dari Jemaah umrah. Dengan memberikan peraturan yang jelas mengenai bentuk perjanjian pemberangkatan umrah, tentunya peraturan ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perlindungan dan pemenuhan hak calon Jemaah umrah meminimalisasi terjadinya wanprestasi serta memperjelas tentang overmacht. Klausula-klasula yang harus ada dalam perjanjian ibadah umrah secara tertulis sesuai hak dan kewajiban dalam Undang-Undang yakni: Dari sisi biro kewajiban biro memberi pembimbing untuk jemaah, Kewajiban memberi pelayanan dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi, pemberian kepastian waktu keberangkatan, Standar Harga Referensi, pemberian asuransi pada jemaah, klausula tentang pembayaran, kewajiban pemberian informasi yang sesuai, kompensasi dan ganti rugi. Dari sisi jemaah, jemaah berhak atas layanan dan bimbingan, layanan kesehatan, kepastian waktu keberangktan, layanan sesuai perjanjian tertulis, ganti rugi dan kompensasi, kewajiban jemaah membayar biaya umrah, kewajiban jemaah mengikuti aturan, petunjuk, serta informasi dari Biro, Kepastian pengembalian Uang umrah setelah pembatalan.

English Abstract

In this thesis, the author raises the problem of the urgency of setting up a written Umrah departure agreement. The choice of this theme was motivated by incomplete regulations regarding the form of agreements entered into by prospective Umrah pilgrims and Umrah bureaus, making it difficult to protect the rights of prospective Umrah pilgrims. Based on this, this paper raises the formulation of the problem: (1) What is the urgency of setting the form of a written Umrah departure agreement? (2) What are the standard contents of the clauses that must be included in the Umrah departure agreement in writing? Then the writing of this paper uses the normative juridical method with statutory approach methods (statute approach) and analytical approach (analytical approach). Legal material obtained by the author will be analyzed using systematic interpretation analysis techniques and grammatical interpretation. From the results of the research using the above method, the authors obtained answers to the existing problems that the urgency of setting the form of a written Umrah departure agreement is to provide legal certainty for the form of Umrah departure agreement and can minimize the risks of not fulfilling the rights of Umrah pilgrims. By providing clear regulations regarding the form of the Umrah departure agreement, of course these regulations provide the maximum benefit for the protection and fulfillment of the rights of prospective Umrah pilgrims and can minimize cases of fraud. Clauses that must be included in the Umrah worship agreement in writing in accordance with the rights and obligations in the law, namely: From the bureau's point of view, the bureau's obligation to provide guidance for the congregation, the obligation to provide travel documents, accommodation, consumption and transportation services, provide certainty of departure time, Standard Reference Prices, provision of insurance to pilgrims, clauses regarding payment, obligation to provide appropriate information, compensation and compensation. From the congregation's point of view, the congregation has the right to services and guidance, health services, certainty of departure time, services according to a written agreement, compensation and compensation, the congregation's obligation to pay Umrah fees, the congregation's obligation to follow rules, instructions, and information from the Bureau, Certainty of returning Umrah money after cancellation.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	042301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	15 Jan 2024 02:58
Last Modified:	15 Jan 2024 02:58
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/209767

Text (DALAM MASA EMBARGO) AUFA FAJRUL HIKMAH.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item