Analisis Yuridis Kedudukan Negara dalam Pemanfaatan Karya Ekspresi Budaya Tradisional Atas Penggunaan Komersial Ditinjau dari Pasal 38 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Rizky, Audra and Dr. Yuliati, S.H., LL.M and Dr. Yenny Eta Widyanti m, S.H., M.Hu (2023) Analisis Yuridis Kedudukan Negara dalam Pemanfaatan Karya Ekspresi Budaya Tradisional Atas Penggunaan Komersial Ditinjau dari Pasal 38 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan analisis yuridis kedudukan Negara dalam pemanfaatan karya ekspresi budaya tradisional atas penggunaan komersial ditinjau dari pasal 38 Ayat 1 Undang - undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya kekaburan frasa kedudukan “Negara” dalam pasal 38 ayat 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan penggunaan karya ekspresi budaya tradisional Indonesia untuk penggunaan komersial oleh negara lain Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : 1. Bagaimana kedudukan negara sebagai pemegang hak cipta atas pemanfaatan karya ekspresi budaya tradisional untuk penggunaan komersial di Indonesia, Ghana, Gabon dan Nigeria? 2. Bagaimana pengaturan terbaik atas izin akses dan pembagian keuntungan dalam pemanfaatan karya ekspresi budaya tradisional atas penggunaan komersial dalam Hukum Nasional Indonesia ? Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Bahan hukum yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan teknik analisis interpretatif dengan bentuk penafsiran gramatikal dan sistematis terhadap aturan hukum. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jawaban atas permasalahan kedudukan negara sebagai pemegang hak cipta atas pemanfaatan karya ekspresi budaya tradisional untuk penggunaan komersial di Indonesia berdasarkan pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah kabur secara hukum. Pemerintah dapat mempertimbangkan pemerintah daerah yaitu gubernur untuk menjalankan kedudukan “Negara”. Hasil perbandingan dengan Ghana, Gabon dan Nigeria menunjukkan bahwa ketentuan kedudukan negara dalam peraturan hak cipta Gabon lebih cocok diterapkan dalam peraturan hak cipta Indonesia. Atas permasalahan pengaturan terbaik atas izin akses dan pembagian keuntungan dalam pemanfaatan karya ekspresi budaya tradisional atas penggunaan komersial dalam Hukum Nasional Indonesia adalah belum terbentuk. Pemerintah dapat mempertimbangkan gabungan gagasan pengaturan tersebut dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan kebijakan dalam Peraturan Hak Cipta Gabon. Secara internasional, belum ada konvensi yang secara spesifik mengatur izin akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan ekspresi budaya tradisional. Namun, dalam Protokol Nagoya memuat gagasan yang dapat dicontoh mengenai pentingnya izin akses dan pembagian keuntungan terhadap masyarakat adat atas pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Demikian, pemerintah perlu membentuk segera peraturan pelaksana atas penjelasan kedudukan negara sebagai pemegang hak cipta ekspresi budaya tradisional dan memuat tata cara izin akses dan pembagian keuntungan (benefitsharing)

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of Juridical Analysis of the State's Position on the Utilization of Traditional Cultural Expressions for Commercial Use in View of Article 38 Paragraph 1 of Law Number 28 of 2014 Concerning Copyrights. The choice of this theme is motivated by the ambiguity of the position of the phrase "State" in article 38 paragraph 1 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and the use of works of Indonesian traditional cultural expressions for commercial use by other countries. Based on the information above, this paper formulation the following problem : (1) What is the position of the state as the copyright holder for the use of works of traditional cultural expression for commercial use in Indonesia, Ghana, Gabon and Nigeria? (2) How are the best benefit-sharing and access policies handled when using traditional cultural expressions for commercial purposes in Indonesia National Law? This research is a legal research that uses a normative juridical method with a statutory approach (statue approach) and comparative approach (comparative approach). Legal material obtained by the author will be analyzed by means of interpretive analysis in the form of grammatical and systematic interpretation of the rule of law The results of the research show that the answer to the problem of the position of the state as the copyright holder for the use of traditional cultural expressions for commercial use in Indonesia based on article 38 paragraph 1 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright is legally obscure. The government may consider regional governments, namely governors, to carry out the position of "State". Comparison results with Ghana, Gabon and Nigeria show that the country's position provisions in the Gabon copyright regulations are more suitable to be applied in Indonesian copyright regulations. Regarding the issue of the best regulation of access permits and profit sharing in the utilization of works of traditional cultural expression for commercial use in Indonesian National Law is not yet formed. The government can consider a combination of these regulatory ideas in Law Number 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture and policies in the Gabon Copyright Regulations. Internationally, there is no convention that specifically regulates access permits and benefit sharing for the use of traditional cultural expressions. How ever, the Nagoya Protocol contains exemplary ideas regarding the importance of access permits and sharing of benefits to indigenous peoples from the use of genetic resources and traditional knowledge. The government needs to form an implementing regulation immediately explaining the position of the state as the holder of copyrights for traditional cultural expressions and including procedures for access permits and profit sharing(benefitsharing )

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	15 Jan 2024 02:31
Last Modified:	15 Jan 2024 02:31
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/209719

Text (DALAM MASA EMBARGO) Audra Rizky.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item