Analisis Yuridis Big Data Sebagai Fasilitas Yang Esensial (Essential Facilities) Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia

Adelia, Audra Levana and Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum and Moch. Zairul Alam, S.H., M.H (2023) Analisis Yuridis Big Data Sebagai Fasilitas Yang Esensial (Essential Facilities) Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait big data sebagai fasilitas yang esensial dalam perspektif hukum persaingan usaha. Bahwa dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, muncul data dan informasi pada teknologi internet yang disebut sebagai big data yang memiliki nilai ekonomi dalam pelaksanaan persaingan usaha. Namun di Indonesia belum ada pengaturan khusus terkait hal tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pengaturan big data dalam hukum persaingan usaha di Indonesia? (2) Bagaimana analisis big data dalam prinsip essential facilities ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran sistematis dan komparatif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pengaturan big data dalam hukum persaingan usaha di Indonesia belum terakomodir baik dalam peraturan perundangundangan maupun Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta aturan-aturan pelaksanaannya belum mengatur keberadaan big data sebagai salah satu komponen yang memiliki pengaruh dalam efektivitas persaingan usaha di Indonesia. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum atas kedudukan big data dalam penyelenggaraan persaingan usaha di Indonesia. Selain itu, big data dapat dikategorikan sebagai fasilitas yang esensial apabila big data tersebut dimiliki oleh pelaku usaha monopolis karena keberadaan skala ekonominya yang sangat besar untuk dapat mengumpulkan data tersebut, tidak dapat dengan mudah diduplikasi oleh pesaing/pelaku usaha lainnya, adanya penolakan akses terhadap big data serta kelayakan untuk menyediakan big data tersebut. Peninjauan big data sebagai fasilitas yang esensial di Indonesia didasarkan pada doktrin-doktrin prinsip essential facilities serta penerapan-penerapannya dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2003, Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2004 dan Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2013. Namun diperlukan penafsiran lebih lanjut oleh KPPU untuk penerapannya dalam perkara persaingan usaha. Adapun potensi pelanggaran yang dapat timbul berkaitan dengan big data sebagai fasilitas yang esensial, yaitu pelanggaran terhadap Pasal 17 dan 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

English Abstract

In this thesis, the authors raise issues related to big data as an essential facility in the perspective of competition law. Whereas with the development of technology and digitization, data and information appear in internet technology which is referred to as big data, which has economic value in the implementation of business competition. However, there are no specific regulations regarding this matter in Indonesia. Based on the problem above, this thesis raises the following problem formulation: (1) How is big data regulated in competition law in Indonesia? (2) How is the analysis of big data based on the principle of essential facilities viewed from the perspective of competition law in Indonesia? Then the writing of this thesis uses a normative juridical method with statute, conceptual, comparative, and case approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using systematic and comparative interpretation methods. Based on results of the research using the method above, the authors obtained answers to the existing problem that big data regulation in business competition law in Indonesia has not been accommodated either in statutory regulations or in the Regulations of the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU). In Law Number 5 of 1999 about Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and its implementing regulations it has not regulated the existence of big data as a component that has an influence on the effectiveness of business competition in Indonesia. This causes big data is in the position of legal uncertainty in the implementation of competition in Indonesia. In addition, big data can be categorized as an essential facility if the big data is owned by monopolists because of the existence of very large economies of scale to be able to collect the data, it cannot be easily duplicated by competitors/other business actors, there is denial of access to big data and the feasibility to provide big data. The review of big data as an essential facility in Indonesia is based on the essential facilities principle doctrines and their implications in KPPU decisions related to business competition cases as in KPPU Decision Number 04/KPPUI/2003, KPPU Decision Number KPPU-I/2004 Decision and KPPU Decision Number 02/KPPU-I/2013. However, further interpretation is required by KPPU for its application in business competition cases. The potential violations that can arise related to big data as an essential facility, namely violations of Article 17 and 25 of Law Number 5 of 1999 about Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	15 Jan 2024 02:21
Last Modified:	15 Jan 2024 02:21
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/209705

Text (DALAM MASA EMBARGO) AUDRA LEVANA ADELIA.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item