Batasan Penghapusan Pencatatan (Delisting) Koin Kripto Di Bursa Berjangka Oleh Satgas Waspada Investasi Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Investor Aset Kripto

Azzahra, Astrid Alicia and M. Zairul Alam, S.H., M.H and Ranitya Ganindha, S.H., M.H (2023) Batasan Penghapusan Pencatatan (Delisting) Koin Kripto Di Bursa Berjangka Oleh Satgas Waspada Investasi Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Investor Aset Kripto. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pada pengaturan batasan penghapusan pencatatan (delisting) pada koin kripto. Dimana dalam hal ini Lembaga Pemerintah terkhusus Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, tidak ada yang mengatur mengenai batasan delisting bagi koin kripto. Padahal terkait cryptocurrency telah menjadi salah satu instrumen investasi yang seharusnya memiliki regulasi yang memadai dalam hal sebagai wadah dimana terjadinya pengelolaan dana masyarakat. Penulis juga mengangkat bahwa perlindungan hukum terhadap investor aset kripto belum diatur secara khusus, terutama bagi yang terdampak oleh delisting. Berdasarkan permasalahan tersebut, pada skripsi ini penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah: (1) Bagaimana batasan alasan penghapusan pencatatan (delisting) Perusahaan Aset Kripto yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi? dan (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi Investor yang memiliki aset dalam Perusahaan Aset Kripto yang terkena delisting oleh Satgas Waspada Investasi? Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah yuridis-normatif. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penulis juga mengupas permasalahan dengan menggunakan Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, dan penafsiran sistematis. Dalam hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Lembaga Pemerintah terkhusus Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tidak mengatur mengenai batasan delisting bagi perusahaan aset kripto, oleh sebab itu perlu dibentuk batasan delisting sebagai tolak ukur dengan berkaca terhadap delisting yang telah ada dalam pasar modal dalam Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 pada tanggal 19 Juli 2004, terkait dengan Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa dengan kode Peraturan Nomor I-Is. Serta tidak adanya perlindungan hukum secara represif terhadap investor koin kripto yang terkena delisting. Maka berdasarkan analisa penulis perlindungan hukum terhadap investor yang terkena delisting melalui mekanisme buy back yang ada pada saham berdasarkan kepada POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka. Dikarenakan, aset kripto telah dianggap sebagai instrumen investasi sesuai dengan Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset kripto (Crypto Asset) sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

English Abstract

In this thesis, the author raises the problem of setting delisting limits on crypto coins. Where in this case the Government Institutions, especially the Commodity Futures Trading Supervisory Agency, there is nothing that regulates the delisting limits for crypto coins. Even though cryptocurrency has become one of the investment instruments that should have adequate regulations in terms of being a forum for managing public funds. The author also points out that legal protection for crypto asset investors has not been specifically regulated, especially for those affected by delisting. Based on these problems, in this thesis the authors raised 2 (two) problem formulations: (1) What are the reasons for delisting Crypto Asset Companies by the Investment Alert Task Force? and (2) What is the legal protection for Investors who own assets in Crypto Asset Companies that have been delisted by the Investment Alert Task Force? The type of research used in this research is juridical-normative. Based on the formulation of the problem and objectives in this study the authors use a statutory approach (statue approach), and conceptual approach (conceptual approach). The author also examines the problems using primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the author and analyzed using grammatical interpretation methods and systematic interpretation. In the results of the research using the method above, the authors obtained answers to existing problems that Government Institutions, especially the Commodity Futures Trading Supervisory Agency, do not regulate delisting limits for crypto asset companies, therefore it is necessary to establish delisting limits as a benchmark by reflecting on the delisting that has been done. exist in the capital market in the Decree of the Directors of PT. Jakarta Stock Exchange Number: Kep- 308/BEJ/07-2004 dated July 19, 2004, related to the Delisting and Re-listing of Shares on the Exchange under the code Rule Number I-Is. As well as the absence of repressive legal protection for delisted crypto coin investors. So based on the author's analysis of legal protection for investors affected by delisting through the buy back mechanism that exists in shares based on POJK Number 30/POJK.04/2017 concerning Buybacks of Shares Issued by Public Companies. This is because crypto assets have been considered as investment instruments in accordance with the Letter of the Coordinating Minister for the Economy Number S-302/M.EKON/09/2018 concerning Follow-Up Implementation of the Coordination Meeting for Crypto Asset Arrangements (Crypto Assets) as Commodities Traded on Futures Exchanges.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	15 Jan 2024 01:51
Last Modified:	15 Jan 2024 01:51
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/209666

Text (DALAM MASA EMBARGO) Astrid Alicia.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item