Konseptualisasi Regulasi Pada Investasi Dengan Sistem Binary Option Trading Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Investor Binomo

Siahaan, Rex Adriel and Ranintya Ganindha, , S.H., M.H and Shanti Riskawati,, S.H., M.Kn. (2022) Konseptualisasi Regulasi Pada Investasi Dengan Sistem Binary Option Trading Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Investor Binomo. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan yang dilatar-belakangi oleh kekosongan hukum yang ada dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pada Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dimana dalam Undang-Undang tersebut terdapat kekaburan norma akan Pasal 1 ayat (8) dalam kata �opsi� yang mengindikasikan pilihan sebagai Teknik dalam perdagangan berjangka. Isu yang penulis bahas pada penelitian ini mengambil subjek Binomo sebagai aplikasi dan/atau situs yang bergerak di bidang bursa berjangka, dengan menggunakan konsep binary option trading, namun keabsahan dari aplikasi tersebut dipertanyakan karena pada dasarnya opsi biner yang dijadikan sebagai komoditi dalam platform Binomo ternyata tidak diatur dalam Undang-Undang atau terdapat kekosongan hukum, yang dengan kata lain tidak legal dalam praktiknya di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut : (1) Apa bentuk kepastian hukum Binary Option dan legalitas Binomo menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi? (2) Apa bentuk perlindungan hukum atas kerugian materil yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap investor Binary Option Binomo? Kemudian dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik studi Pustaka dan analisis bahan hukum dengan teknik inventarisasi kepustakaan. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban sebagai berikut : (1) Binary Option Trading tidak memiliki kepastian hukum dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan juga tidak diakui keabsahannya sebagai bentuk komoditi dalam Undang-Undang a quo, yang mengakibatkan ilegalnya aplikasi/situs Binomo tersebut untuk beroperasi di Indonesia (2) Kekosongan hukum mengakibatkan tidak terlindunginya investor/konsumen yang melakukan investasi/trading pada aplikasi/situs tersebut, sehingga penulis menemukan konklusi bahwasanya perlindungan dapat dilakukan dengan tindakan preventif, yaitu melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang, dan/atau melakukan tindakan represif, yaitu melakukan blokir terhadap situs/aplikasi serupa, dan membendung eksistensinya dengan cara menghukum secara tegas para afiliator atau influencer yang membantu memasarkan situs/aplikasi ilegal tersebut.

English Abstract

In this thesis, the author raises the problem that is motivated by a legal vacuum in Law No. 10 of 2011 Concerning Amendments to Law No. 32 of 1997 Concerning Commodity Futures Trading. Where in the Act there is a vagueness of norms regarding Article 1 Paragraph (8) in the word "option" which indicates choice as a technique in futures trading. The issue that the author discusses in this study takes the subject of Binomo as an application and/or site engaged in the futures exchange, using the concept of binary option trading, but the validity of the application is questionable because basically binary options which are used as commodities on the Binomo platform are not regulated in law or there is a legal vacuum, which in other words is not legal to be practiced in Indonesia. Based on the problems, the author raise the following problems: (1) What is the form of legal certainty for Binary Options and the legality of Binomo according to Law No. 10 of 2011 Regarding Amendments to Law No. 32 of 1997 Regarding Futures Trading Commodity? (2) What are the forms of legal protection for material losses provided by law to Binary Option Binomo investors? Then in writing this study, the author uses a normative juridical method with a research approach to legislation and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary and secondary legal materials using library research techniques and analysis of legal materials using library inventory techniques. From the results of the research using the above method, the authors obtained the following answers: (1) Binary Option Trading does not have legal certainty in Law no. 10 of 2011 concerning Amendments to Law No. 32 of 1997 Regarding Futures Trading Commodity, and its legitimacy as a form of commodity is not recognized in the a quo Law, which resulted in the illegality of the Binomo application/site to operate in Indonesia (2) The legal vacuum has resulted in unprotected investors/consumers who invest/ trading on the application/site, so the author concludes that protection can be done by taking preventive measures, namely evaluating the law, and/or taking repressive measures, namely blocking similar sites/applications, and stemming their existence by punishing them severely. firm affiliates or influencers who help market these illegal sites/applications.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pitoyo Widhi Atmoko
Date Deposited:	19 Jan 2024 03:17
Last Modified:	19 Jan 2024 03:17
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/209544

Text (DALAM MASA EMBARGO) 209544 REX ADRIEL LUTHER FORMA SIAHAAN.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (27MB)

Actions (login required)

View Item