Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia

Ningsih, Teresia Dwi Hesti and Dr. Yuliati, S.H., LL.M. and Dr. Fachrizal Afandi,, S.Psi., S.H., M.H (2022) Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai kekaburan hukum atas perbedaan 3 (tiga) putusan pengadilan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika yang mengidap gangguan jiwa Skizofrenia yang akan menyebabkan ketidakpastian hukum yang menimbulkan rasa ketidakadilan terutama bagi para pihak yang bersangkutan. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengidap gangguan jiwa sebenarnya telah diatur dalam Pasal 44 KUHP. Meskipun secara normatif ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat dianggap jelas, namun dalam kenyataannya ketentuan ini seringkali menimbulkan silang pendapat, terutama dalam hal kapan seseorang dinyatakan mengalami cacat kejiwaan. Dalam ketiga putusan tersebut memiliki persamaan yakni ketiga terdakwa merupakan pelaku tindak pidana narkotika yang sama-sama mengidap gangguan jiwa skizofrenia yang telah dibuktikan oleh keterangah ahli kejiwaan. Namun ketiga putusan ini memiliki perbedaan putusan yakni pada putusan pertama terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum oleh majelis hakim, pada putusan kedua terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan oleh hakim, dan pada putusan ketiga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan terdakwa dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa selama 1 (satu) tahun untuk menjalani perawatan. Berdasarkan latar belakang di atas, fokus dari penelitian ini yakni mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika yang mengidap gangguan jiwa Skizofrenia berdasarkan KUHP, UU Narkotika, Ilmu Psikiatri Kehakiman, UU Kesehatan Jiwa dan Pedoman Jaksa Agung No.18 Tahun 2021 dan apa dasar pertimbangan hakim dalam ketiga putusan tersebut sehingga dapat menyebabkan perbedaan putusan antara ketiga putusan tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif ini yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Yang selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata perbedaan ketiga putusan ini disebabkan oleh pertimbangan hakim yang berbeda yang didasarkan oleh keterangan ahli jiwa mengenai kondisi kejiwaan terdakwa. Pertanggungjawaban pidana bagi penderita skizofrenia ini dapat tergantung pada hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukannya dengan penyakit Skizofrenia yang diidapnya. Oleh karena itu, diperlukan bantuan ahli jiwa dalam persidangan. viii

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of legal ambiguity over the difference in 3 (three) court decisions regarding criminal responsibility for narcotics criminals who suffer from schizophrenia mental disorders which will cause legal uncertainty that createsasense of injustice, especially for the parties concerned. Regarding criminal liability for perpetrators who suffer from mental disorders, it has actually been regulated in Article 44 of the Criminal Code. Although normatively the terms of Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code can be considered clear, in reality there are often disagreements, especially when someone is declared to haveamental disability. These three decisions have something in common, namely that the three defendants are narcotics criminals who both suffer from the mental disorder of schizophrenia which has been proven by the insight of a psychiatrist. However, these three decisions have different decisions, namely in the first decision the panel of judges freed the defendant from all lawsuits, in the second decision the judge sentenced the defendant to prison for 4 (four) years and 6 (six) months, and in the third decision, the judge released the defendant from all legal charges and admitted the defendant to mental hospital to undergo treatment for 1 (one) year. Based on the above background, the focus of this research is on criminal responsibility for narcotics criminals who suffer from schizophrenia mental disorders based on the Criminal Code, Narcotics Law, Forensic Psychiatry, Mental Health Law and Attorney General Guidelines No. 18 of 2021 and what is the basis for the judge's consideration in the three decisions so that it can cause differences in the decisions between the three decisions. To answer these problems, the research methods used in this normative juridical research are the statutory approach and the case approach. Legal materials related to the problems in this research were obtained through literature study. Furthermore, the legal material is analyzed using systematic interpretation and grammatical interpretation. Based on the results of the research, it turned out that the difference in these three decisions was caused by different judges' considerations based on the testimony ofapsychiatrist regarding the defendant's mental condition. Criminal liability for schizophrenic sufferers can depend on the causal relationship between the actions committed and the schizophrenia they suffer from. Therefore, the help of a psychiatrist in the trial is needed.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pitoyo Widhi Atmoko
Date Deposited:	18 Jan 2024 06:36
Last Modified:	18 Jan 2024 06:36
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/209521

Text (DALAM MASA EMBARGO) 209521 Teresia Dwi Hesti Ningsih.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item