Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pemegang Polis Asuransi Dalam Hal Terjadinya Penyalahgunaan Data Oleh Perusahaan Patungan (Joint Venture)

Werdiningsih, Santi and DR. Sihabudin,, S.H., M.H. and Shanti Riskawati,, SH.M.Kn (2022) Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pemegang Polis Asuransi Dalam Hal Terjadinya Penyalahgunaan Data Oleh Perusahaan Patungan (Joint Venture). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada penelitian Skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang polis asuransi dalam hal terjadinya penyalahgunaan data oleh perusahaan patungan (joint venture). Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh semakin berkembangnya teknologi dan kegiatan penanaman modal yang dilakukan antar negara. Bentuk nyata dari kegiatan penanaman modal tersebut yaitu berupa kegiatan modal patungan atau biasa disebut dengan joint venture. Salah satu contoh perusahaan joint venture yang sudah banyak beroperasi di Indonesia adalah bank yang bekerjasama dengan perusahaan asing dan membentuk perusahaan joint venture berupa perusahaan asuransi. Sebagai perusahaan yang memiliki hubungan joint venture, maka bank dan perusahaan asuransi memiliki hubungan yang saling membutuhkan, terutama untuk memasarkan produk asuransinya kepada nasabah bank agar produk tersebut mencapai target pemasaran. Salah satu cara yang sering digunakan seiring dengan perkembangan teknologi adalah dengan system telemarketing. System telemarketing adalah system yang dilakukan dengan cara menawarkan produk asuransi tersebut kepada nasabah bank melalui telepon. Nasabah yang menerima tawaran produk tersebutlah yang kemudian disebut dengan nasabah pemegang polis asuransi. Artinya nasabah mempunyai hubungan bukan hanya kepada bank, melainkan juga dengan perusahaan asuransi sebagai pemegang polis asuransi. Maka dapat dikatakan nasabah pemegang polis asuransi merupakan nasabah dari bank yang sekaligus juga pemegang polis atau konsumen dari perusahaan asuransi. Di dalam Undang-Undang. Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sendiri sudah ada aturan mengenai rahasia bank, rahasia bank sendiri sangat erat berhubungan dengan system telemarketing, namun walaupun aturan sudah ada, aturan tersebut belum cukup memadai dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi nasabah pemegang polis asuransi. Berdasarkan hal-hal yang sudah dijelaskan tersebut, maka dalam karya tulis ini penulis mengangkat suatu rumusan masalah yaitu, Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang polis asuransi dalam hal terjadinya penyalahgunaan data oleh perusahaan patungan (joint venture)?. Kemudian metode yang digunakan adalah yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, sedangkan untuk bahan hukum yang ada akan dianalisis menggunakan teknik analisis sistematis, gramatikal dan teologis. Hasil yang diperoleh dari penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban dari permasalahan bahwa perlindungan hukum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu preventif dan represif. Preventif berbentuk pencegahan dalam hal ini produk nyatanya adalah Undang-Undang. Undang-Undang Perbankan sendiri sudah mengatur mengenai rahasia bank, namun belum memadai sebagai sarana perlindungan hukum nasabah pemegang polis asuransi. Sedangkan perlindungan represif dapat berupa denda, penjara atau hukuman tambahan lain. Dengan kurang memadainya peraturan tertulis mengenai hal tersebut, maka perlu adanya pengkajian terhadap aturan-aturan yang berkaitan dan khususnya bagi OJK dapat memperketat pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of legal protection for customers who hold insurance policies in the event of misuse of data by a joint venture company. The choice of theme was motivated by the development of technology and investment activities carried out between countries. The real form of investment activity is in the form of joint venture capital activities or commonly referred.to as joint ventures. One example of a joint venture company that has many operations in Indonesia is a bank that cooperates with foreign companies and forms a joint venture company in thee form of an insurance company. As a company that has a joint venture relationship, banks and insurance companies have a relationship that needs each other, especially to market their insurance products to bank customers so that these products reach their marketing targets. One way that is often used along with technological developments is the telemarketing system. Telemarketing system is a system that is carried out by offering insurance products to bank customers by telephone. The customer who accepts the product offer is then referred to as the customer who holds the insurance policy. This means that the customer has a relationship not only with the bank, but also with the insurance company as the holder of the insurance policy. So it can be said that customers who hold insurance policies are customers of banks who are also policy holders or consumers of insurance companies. In Law Number 10 of 1998 concerning Amendments To Law Number 7 of 1992 concerning Banking itself, it has been explained about bank secrecy which is closely related to the telemarketing phenomenon, but the rules contained in the Act are deemed inadequate as a means of protection. Insurance policy holder customer law. Based on this, this paper raises the formulation of the problem, namely, How is the legal protection for customers who hold insurance policies in the event of misuse of data by a joint venture?. Then the method used is normative juridical with a statutory approach, while the existing legal materials will be analyzed using systematic, grammatical and theological analysis techniques. The results obtained from the research using the above method, the authors obtain answers to the problem that legal protection can be carried out in two ways, namely preventive and repressive. Prevention in the form of prevention, in this case the product is actually a llaw. The Banking Law iitself already regulates bank secrecy, but it is not sufficient as a means of legal protection for customers who hold insurance policies. While repressive protection can be in thee form of fines, imprisonment or other additional penalties. With the inadequacy of written regulations regarding this matter, it is necessary to review the relevant regulations and especially for the OJK to tighten supervision of financial service activities.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pitoyo Widhi Atmoko
Date Deposited:	18 Jan 2024 06:36
Last Modified:	18 Jan 2024 06:36
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/209514

Text (DALAM MASA EMBARGO) 209514 Santi Werdiningsih.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item